Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kinerja Keuangan dan Operasional melalui PMN di PT Dirgantara Indonesia – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia

Tanggal Rapat: 27 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 24 May 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Deputi BUMN

Pada 27 Oktober 2016, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia mengenai Kinerja Keuangan dan Operasional melalui PMN di PT Dirgantara
Indonesia. RDP ini dipimpin dan dibuka oleh Azam Azman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 14.17 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ilustrasi : swa.co.id

Sebagai pengantar rapat Azam menyampaikan bahwa dalam UU tentang APBN, PT Dirgantara Indonesia mendapatkan PMN sebesar Rp400 Miliar dan ditahun 2012 mendapatkan sebesar Rp1,4 Triliun. Sehingga Azam meminta penjelasan kinerja dari PT Dirgantara Indonesia setelah mendapatkan PMN dibandingkan sebelumnya

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirut PT Dirgantara Indonesia
  • Dirut PT DI menyampaikan bahwa pemenuhan kontrak Alpahamkam ada 26 kontrak, terdiri dari 3 kontrak lebih cepat, 4 delay dan 7 dalam progres. Sedangkan untuk kontrak yang in progres sebesar Rp1,846 Trilun dan delay sebedar Rp410 Miliar.
  • Dirut PT DI menyampaikan terkait dengan kontrak yang ontime, diantaranya dari pengadaan 1 unit helikopter untuk TNI AD.
  • Dirut PT DI menyampaikan bahwa PMN Non-cash sebesar Rp3,8 Triliun, yang terdiri dari pinjaman dana dari PBA untuk defisit cash flow PT DI. Untuk persetujuan PMN cash di tahun 2012 sebesar Rp2,6 Triliun dan realisasinya sebesar Rp1,4 Triliun.

Deputi BUMN
  • Deputi BUMN menyampaikan bahwa di industri strategis ada 13 dan termasuk industri nuklir di Indonesia. Dari 13 perusahaan tersebut memang banyak sekali permasalahan, tetapi sudah satu persatu diselesaikan.
  • Deputi BUMN mengatakan bahwa PMN sebagianjya belum direalisasikan dan pada tahun 2015 belum digunakan sebagian besar, karena ada perubahan rencana penggunaan.
  • Deputi BUNN menyanpaikan terkait dengan mata udara, bahwa kami meminta untuk menyelesaikan 16 poin permasalahan yang ada dan akan dijelaskan oleh Dirut PT DI.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan