Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Tanggal Rapat: 1 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 1 Sep 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Menteri BUMN →Rini Soemarno

Pada 1 Oktober 2015, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai Pembahasan Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Hafidz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 14.33 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://www.inews.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri BUMN → Rini Soemarno
  • Usulan PMN di R-APBN tahun 2016, dana PMN sebesar Rp31,32 Triliun sedangkan untuk deviden sebesar Rp31,16 Triliun.
  • Kementerian BUMN harapkan Komisi 6 DPR RI memperoleh gambaran menyeluruh atas permintaan PMN.
  • Pemerintah akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui 9 program proritas.
  • Kementerian BUMN diharapkan mewujudkan program nawacita dari Pemerintah.
  • Diperlukan perubahan paradigma kebijakan.
  • Kementerian BUMN akan meningkatkan investasi, kualitas pelayanan publik, dan berbagai multiplier effect lainnya. Berperan perwujudan infra dasar, mewujudkan perekonomian. Mendukung juag soal pembangunan sektor strategis, pangan, energi, pendanaan UMKM, dan lain-lain.
  • BUMN didukung melalui penambahan PMN, untuk investasi dan memperkuat kemampuan pendanaan. Diusulkan PMN pada BUMN, pembangunan infra, tunai HK Rp3 Triliun, Wika Rp3 Triliun, PP Rp2 Triliun, dan Jasa Marga Rp1,25 Triliun.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan