Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembayaran Deviden - Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata

Tanggal Rapat: 6 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 24 Jun 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata

Pada 6 September 2018, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata tentang Pembayaran Deviden. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Azam A. dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 16:19 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://infosekuritas.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata
  • Untuk internal kebijakan penetapan dividen pay out ratio. Besaran DPOB BUMN selama ini berada pada kisaran 0-65% dan sangat dipengaruhi dan sifat usaha BUMN.
  • Dari tahun 2017, 2018, 2019 ada beberapa hal yang berubah signifikan PT PLN mendapatkan cukup baik sehingga kita bisa memberikan dividen sekitar Rp4,4 Triliun jadi diputuskan PLN berkontribusi sebesar Rp2 Triliun.
  • Kontribusi BUMN ELKP terhadap APBN, tahun 2017 sebesar Rp.4223 Miliar, TA 2018 Rp1.566 Miliar, dan TA 2010 sebesar Rp1.334 Miliar.
  • Dengan kenaikan dollar ada penambahan cost gas naik 10% dan batubara dibawah 50 dan 2018 100 tetap terdampak luar biasa.
  • Tiga hal ini tarif pertahankan agar tidak naik tadi sempet disinggung sebesar Rp5,6 Triliun Semester 1. Kalau kondisi berlanjut sampai akhir tahun pembukuan PLN lost 10-12 Triliun sulit untuk menetapkan dividen.
  • Semen Indoneaia walau tidak seburuk PLN kenyataannya maksimal 2,3-2,5 Triliun. Agak membaik pupuk mengalami hantaman di harga, harga jual dan pabrik yang tidak bisa maksimal. Alhamdulillah sekarang membaik bahkan sudah eksit dari ELKP diatas ekspetasi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan