Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Laporan Keungan dan Pelaksanaan APBN dan Membahas Tindak Lanjut BPK – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Tanggal Rapat: 18 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 29 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Pada 18 Juli 2018, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai Pembahasan Laporan Keungan dan Pelaksanaan APBN dan Membahas Tindak Lanjut BPK. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Azam Asman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 13:58 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Ilustrasi :bsn.go.id
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- Realisasi anggaran BSN tahun 2017 sebesar Rp155.780.267.218 atau mencapai 94,62% dari anggaran sebesar Rp165.504.554.000. berikut adalah realisasi kegiatab, yaitu :
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN : dengan anggaran sebesar Rp92.067.225.000 dan yang terealisasi sebesar Rp84.457.470.255 atau mencapai 91,73%.
- Program Pengembangan Standardisasi Nasional : dengan anggaran sebesar Rp73.437.329.000 dan yang terealisasi sebesar Rp71.322.796.963 atau mencapai 97,12%.
- Kendala dan hambatan yang dialam, yaitu :
- Banyaknya kegiatan BSN yang tergantung dengan pihak luasr BSN, antara lain : Komtek perumusan SNI di instansi teknis.
- Adanya efesiensi belanja barang dalam pelaksanaan APBN Tahun 2017 yang berdampak pada :
- Penundaan jadwal kegiatan yang terkait dengan K/L, Pemda dan stakeholder lain (MuO, SJDIH, Bimtek, Diklat dan lain-lain.
- Bimbingan penerapan SNI untuk UKM tidak optimal.
- Upaya untuk mengatasi kendala dan hambatannya dengan : koordinasi dan penjadwalan ulang kegiatan, dan optimalisasi anggaran.
- Realisasi anggaran tahun 2016 dan 2017 Per Triwulan :
- Realisasi anggaran tahun 2016 :
- Triwulan 1 dengan pagu anggaran sebesar Rp246.877.155.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp16.591.579.043 atau mencapai 6,72%.
- Triwulan 2 dengan pagu anggaran sebesar Rp246.877.155.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp56.396.617.702 atau mencapai 22,84%.
- Triwulan 3 dengan pagu anggaran sebesar Rp126.178.139.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp79.359.953.535 atau mencaai 62,90%.
- Triwulan 4 dengan pagu anggaran sebesar Rp126.178.139.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp119.816.128.032 atau mencapai 94,96%.
- Realisasi anggaran tahun 2017 :
- Triwulan 1 dengan pagu anggaran sebesar Rp184.522.097.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp26.954.706.623 atau mencapai 14,61%.
- Triwulan 2 dengan pagu anggaran sebesar Rp184.522.097.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp65.821.101.985 atau mencapai 35,67%.
- Triwulan 3 dengan pagu anggaran sebesar Rp164.522.097.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp97.281.888.973 atau mencapai 59,13%.
- Triwulan 4 dengan pagu anggaran sebesar Rp164.504.554.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp155.780.267.218 atau mencapai 94,70%.
- Realisasi anggaran tahun 2016 :
- Realisai anggaran tahun 2016 dan 2017 Per Unit Eselon 1:
- Sekretaris Utama
- Pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp82,3 miliar dan realisasi anggarannya sebesar Rp79,9 miliar
- Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp93,5 miliar dan realisasi anggarannya sebesar Rp85,9 miliar
- Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi
- Pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp15,0 miliar dan realisasi anggarannya sebesar Rp12,7 miliar.
- Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp17 miliar dan realisasi anggarannya sebesasar Rp17 miliar.
- Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
- Pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp18,5 miliar dan realisasi anggarannya sebesar Rp18,3 miliar.
- Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp33 miliar dan realisasi anggarannya sebesar Rp32 miliar.
- Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatn Sandardisasi
- Pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp10,4 miliar dan realisasi anggarannya sebesar Rp8,8 miliar.
- Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp22 miliar dan realisasi anggarannya sebesar Rp21 miliar.
- Sekretaris Utama
- pada tahun 2017 memperoleh opini dari BPK yaitu WTP, ada temuan sistem pengendalian internal, dan rekomendasi juga tindak lanjut. Yaitu pengelolaan BNPB yang terdiri dari SOP yang belum termasuk penambahan tarif dan jasa layanan dalam hal dibutuhkan hari dan lain-lain.
- BSN akan menetapkan ketentuan dalam bentuk surat edaran terkait pertanggung jawaban biaya pelaksanaan kegiatan secara nyata dan akan mengusulkan ke Kementerian keungan.
- LHP BPK tahun 2017 pada kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Bahwa adanya temuan dokumen pertanggungjawaban pekerjaan Jasa Konsultasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya Pokja pengadaan jasa konsultasi tidak melakukan klarifikasi atau verifikasi kepada penerbit dokumen yang dilampirkan dalam dokumen penawaran. Merekomendasikan Kepala BSN agar memerintahkan Sekretaris Utama diantaranya untuk menginstruksikan PPK untuk menagih kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa dan menyetorkan ke Kas Negara sesuai biaya tenaga ahli yang tidak berperan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tindak lanjutnya dalah PPK akan menagih kelebihan pembayaran jasa dan menyetorkan ke Kas Negara.
- kendala yang dihadapi dalam implementasi single database dalam penyusunan laporan Keuangan melalui aplikasi E-Rekon-LK secara umum tIdak ada kendala yang berarti dalam peningkatan
kualitas laporan, karena BSN hanya satu satuan kerja, adapun kendala yaitu rangkap penugasan sehingga menghambat proses rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Realisasi anggaran tahun 2017 mencapai 95% dari pagu anggaran sebesar Rp135,294 miliar.
- Pada 22 Juni 2017 ada efisiensi sehingga KPPU dipotong sebesar Rp26,862 miliar akibat terdapatnya
kegiatan prioritas yang mengalami penundaan. Sehingga upaya yang dilakukan yaitu dengan pemanfaatan anggaran PNBP, tetapi karena baru dilaksanakan di bulan September sehingga penyerapan tidak masuk. - Realisasi anggaran tahun 2017 Per Triwulan, yaitu : Triwulan 1 realisasinya sebesar Rp27,1 miliar, Triwulan 3 realisasinya sebesar Rp89 miliar, dan Triwulan 4 realisasinya sebesar Rp128 miliar
- laporan keuangan tahun 2017 mendapatkan opini WTP, diraih selama 6 tahun berturut-turtut. Dengan catatan pengelolaan belanja tidak memadai, pencatatan aset tetap berupa buku perpustakaan belum tertib, dan pemborosan atas EO.
- atas temuan dari BPK tersebut, telah dapat kesepakatan bahwa KPPU akan menyelesaikan pada bulan Desember 2018 ini. sehingga langkah yang akan dilakukan adalah berkoordinasi degan Kementerian Keuangan hasilnya ditemukan harus ada PNS yang kapasitas sebagai bendahara pengeluaran, karena yang menjadi kendala adlalah kurangnya pegawai PNS.
- pagu angggaran KPPU tahun 2018 sebesar Rp134,7 miliar. Yang menjadi kegiatan tugas KPPU telah disusun penjadwalan degan baik, dan untuk Penjadwalan diharapkan dapat meminimalisir kendala anggaran.
- KPPU mengambil langkah efisiensi dan percepatan kerja degan perubahan peraturan untuk akuntabilitas dan melakukan upaya agar program bisa maksimal terserap, sehingga serapan tahun 2018 bisa berjalan dengan semaksimal mungkin.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)