Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan RKA K/L Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala Bp Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) , dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Tanggal Rapat: 20 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 28 Oct 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Pada 20 Oktober 2016, Komisi 6 DPR-RI
mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri
Koperasi dan UKM, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala Bp Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mengenai Pembahasan RKA K/L Tahun 2017. Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Azam Asman Natawijana dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 10.44 WIB dan
dinyatakan terbuka untuk umum.

Ilustrasi : koinworks.com

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Koperasi dan UKM RI
  • Menkop UKM menyampaikan terkait
    dengan anggaran Kemenkop tahun 2017 disusun melalui pembahasan bersama dengan Bappenas dan Kemenkeu. Surat dari Bappenas dan Kemenkeu pada 13 Mei 2016 perihal RKP K/L, pagu indikatif KemenkopUKM sebesar Rp1,114 Triliun. Dalam hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp3 Miliar lebih dibandingkan dengan pagu
    indikatif.
  • Pada 5 Agustus 2016 surat dari Kemenkeu perihal penyesuaian penghematan, pagu anggara kami dipotong sebesar Rp113 Miliar, sehingga anggaran kami menjadi Rp1,05 Triliun.
  • Menkop UKM menyampaikan terkait dengan surat dari Kemenkeu pada 17 Oktober 2016 perihal perkembangan hasil
    Banggar, pagu alokasi anggaran Kemenkop UKM mengalami penurunan sehingga pada
    tahun 2017 menjadi Rp971 Miliar lebih. Sehingga kami melakukan penghematan
    terhadap biay rapat, operasional perkantoran, dan perjalanan dinas serta
    anggaran umtuk masyarakat tidak dipotong
    dan tetap.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  • Ketua PPU menyampaikan terkait dengan surat Kemenkeu pada 17 Oktober 2016, pagu alokasi anggaran KPPU sebesar Rp137.267.057.000, dan anggaran tersebut akan KPPU anggarkan di revolusi mental, kedaulatan pangan yang diprioritaskan untuk beras, gula, ayam dan lain-lain.
  • Pada pembahasan tingkat kelompok kerja dan RDP, rincian kegiatan prioritas sebesar Rp6 Miliar lebih, kegiatan non-prioritas sebesar Rp24 Miliar, dan belanja barang sebesar Rp15 Miliar.

Kepala BP Batam
  • Kepala BP Batam menyampaikan terkait dengan surat Kemenkeu pada 17 Oktober 2016, bahwa pagu anggaran BP Batam sebesar Rp1 Triliun. Sumber pendanaannya terdiri dari penerimaan dari BLU
    dan PNBP sebesar Rp1 Triliun lebih.
  • BP Batam juga menerima dari Rupiah murni sebesar Rp28 Miliar lebih, pinjaman hibah luar negeri sebesar Rp286 Miliar, dan Rupiah murni pendamping sebesar Rp22 Miliar lebih dan anggaran tersebut tetap, tidak ada perubahan dari pagu alokasi anggaran sebelumnya.
  • Kepala BP Batam mengatakan untuk rencana penggunaan anggaran adalah tetap seperti pada pembahasan rapat sebelumnya, untuk dana dari Rupiah murni akan membiayai pemabangunan jamak, pembangunan RS BP Batam, dan transit batam.
  • Kepala BP Batam menyampaikan terkait dengan dana dari Korsel akan digunakan untuk membangun sistem pengelolaan limbah rumah tangga. Sehingga BP Batam berharap agar Pimpinan Komisi 6 DPR-RI dapat menyetujui pagu alokasi BP Batam tahun anggaran 2017 untuk dapat dijalankan.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)
  • Kepala BPK Sabang menyampaikan terkait dengan surat dari Kemenkeu pada 17 Oktober 2016, pagu anggaran BPK
    Sabang tahun 2017 sebesar Rp249.665.176.000. dana tersebut dari Rupiah murni sebesar Rp249 Miliar dan dari BLU sebesar Rp7 Miliar. Anggaran tersebut akan BPK Sabang anggarkan untuk dukungan manajemen sebesar Rp44 Miliar, program perencanaan pengelolaan dan pengembangan sabang sebesar Rp205 Miliar.
  • Kepala BPK Sabang menyampaikan untuk alokasi anggaran BPK Sabang tahun 2017 masih dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, promosi dan investasi dan belanja operasional dan gaji pegawai.

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
  • Ketum Dekopin menyampaikan bahwa pagu anggaran tahun 2017 tetap sebesar Rp17 Miliar, sehingga Dekopin berharap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  • Kepala BSN menyampaikan terkait dengan surat dari Kemenkeu pada 17 Oktober 2016, bahwa pagu alokasi BSN sebesar Rp108 Miliar lebih. Alokasinya akan digunakan untuk SNI, perumusan standar nasional, harmonisasi SNI, memperkuat posisi Indonesia di ISO, IEC,CAC dan sebagainya, melakukan perintisan UPT di daerah pengembangan uji petik dan laboraturium.
  • Untuk pembagian anggarannya untuk dukungan manajemen sebesar Rp97 Miliar, dan untuk SNI sebesar Rp87Miliar.
  • Terkait dengan program pengembangan SNI adanya 9 program dari BSN antara lain perumusan standar, peningkatan standard an sebagainya.
  • Kepala BSN menyampaikan bahwa dirinya akan tetap berharap dukungan dari Komisi 6 DPR-RI untuk mendukung program BSN dalam rangka meningkatkan standarisasi nasional.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan