Rangkuman Terkait
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Refocusing atau Realokasi Anggaran terkait Covid-19, Regulasi atau Deregulasi tentang Covid-19, dan Aksi Langsung Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi Covid-19 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan Menteri Perindustrian
Tanggal Rapat: 6 Apr 2020, Ditulis Tanggal: 13 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Menteri Perindustrian→Agus Gumiwang Kartasasmita
Pada 6 April 2020, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan Menteri Perindustrian mengenai Refocusing atau Realokasi Anggaran terkait Covid-19, Regulasi atau Deregulasi tentang Covid-19, dan Aksi Langsung Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi Covid-19. Raker (virtual) ini dibuka dan dipimpin oleh Martin Manurung dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 12:10 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Perindustrian → Agus Gumiwang Kartasasmita
- Dalam Raker ini, Menteri Perindustrian (Menperin) akan fokus pada pemetaan sektor industri yang terdampak Covid-19. Secara umum hampir semua sektor industri terkena dampak penyebaran Covid-19 sehingga perlu diberikan perhatian.
- Industri dalam negeri telah membantu untuk mendukung penanganan Covid-19 dengan memproduksi alat-alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD), dimana terdapat 28 perusahaan yang memproduksi APD dengan jumlah 18 juta pieces per bulan.
- Semua APD masih dalam proses produksi dan Menperin prediksi bahwa sekitar awal Mei apabila utilisasi dari industri bisa mencapai 100%, maka target 18 juta pieces APD dapat tercapai pada awal Mei. Saat ini, mereka sedang dalam tahap-tahap persiapan.
- Kemampuan industri tanah air untuk memproduksi obat Chloroquine sebanyak 5 perusahaan, memproduksi vitamin C sebanyak 8 perusahaan, memproduksi sarung tangan karet sebanyak 6 perusahaan, dan untuk memproduksi masker sebanyak 17 perusahaan.
- Terkait masker, memang ada beberapa kebutuhan barang baku yang impor tapi sebagian besar sudah ada di dalam negeri, sedangkan untuk etanol Menperin mengira supply dalam negeri mencukupi.
- Kemenperin menerima surat dari asosiasi perusahaan etanol yang mengatakan bahwa mereka menjamin untuk kebutuhan dalam negeri untuk stock etanol dalam rangka penanganan Covid-19 tercukupi bahkan mereka meminta diberikan alokasi untuk bisa melakukan ekspor. Namun, hal ini masih Kemenperin pelajari lebih lanjut.
- Mengenai ventilator, perlu diketahui bahwa perusahaan-perusahaan otomotif atau elektronik di Amerika Serikat dan Eropa akan berencana memproduksi ventilator secara massal. Pada saat ini, Menperin ingin menyampaikan bahwa Kemenperin sudah berkoordinasi dengan Gaikindo dan industri-industri otomotif di Indonesia untuk bisa memproduksi ventilator, namun memang belum ada blue-print-nya.
- Saat ini, Yogya Presisi Tehnikatama Industri (YPTI) dan UGM sedang mempersiapkan refresh engineering untuk membuat blue-print agar perusahaan otomotif Indonesia dapat memproduksi ventilator. Industri Toyota Motor sudah menyetujui akan investasi apabila refresh engineering sudah selesai dipersiapkan.
- Usulan industri yang akan diberikan kemudahan penerbitan perizinan berusaha
- Baju pelindung, face shield, shoe cover, dan masker non medis
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 32904
- Uraian KBLI : industri peralatan untuk pelindung keselamatan
- Masker medis
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 32509
- Uraian KBLI : industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya
- Hand sanitizer dan disinfektan
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 20231
- Uraian KBLI : industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga
- Sepatu boots dan karet
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 15203
- Uraian KBLI : industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri
- Sarung tangan karet
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 22199
- Uraian KBLI : industri barang dari karet lainnya
- Farmasi
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 21022
- Uraian KBLI : industri produk farmasi untuk manusia
- Thermometer
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 26511
- Uraian KBLI : industri alat ukur dan alat uji manual
- Ventilator
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 26602
- Uraian KBLI : industri peralatan elekromedikal dan elektroterapi
- Thermometer elektronik
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 26513
- Uraian KBLI : industri alat ukur dan alat uji elektronik
- Kacamata pelindung
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 32503
- Uraian KBLI : industri kaca mata
- Baju pelindung, face shield, shoe cover, dan masker non medis
- Memperin ingin melaporkan bahwa minggu lalu, Menperin beserta jajaran melakukan safari dengan melaksanakan video-conference dengan berbagai asosiasi dan juga industri, dari hasil tersebut Menperin melaporkan terdapat beberapa hal yang menjadi aspirasi dari asosiasi dari industri-industri tersebut. Dapat diketahui bahwa sudah ada beberapa industri dan asosiasi yang ter-cover menggunakan stimulus atau Perppu yang sudah dikirimkan oleh Pemerintah kepada DPR-RI.
- Terkait akan adanya penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, hal ini akan membantu industri dalam mengelola arus kas dalam perusahaan agar tetap dapat bertahan. Iuran BPJS Ketenagakerjaan akan tetap dibayarkan oleh perusahaan setelah 6 bulan kemudian.
- Usulan Paket Stimulus dan Kebijakan Tambahan Sektor Industri
- Penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, hal ini akan membantu industri dalam mengelola arus kas dalam perusahaan supaya tetap bisa bertahan. luran BPJS Ketenagakerjaan akan tetap dibayarkan oleh perusahaan setelah 6 (enam) bulan kemudian
- Soft loan dari pemerintah untuk membantu cash flow perusahaan yang bermasalah dengan bukti keuangan aktual
- Pembelian gas dari PGN juga menggunakan fix rate 1 USD = Rp14.000
- Pinjaman dana talangan untuk THR dengan skema tertentu
- Bagi karyawan yang terkena perumahan mendapat dana pra kerja sesuai skeme yang telah dibuat
- Karyawan yang gajinya sesuai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tambahan subsidi pemerintah, karena yang di atas PTKP, PPh 21 ditanggung pemerintah
- Program Restrukturisasi Industri Kecil Menengah (IKM)
- Pembebasan bunga pinjaman dan angsuran pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Contoh: ojek online (ojol) yang saat ini punya kredit dibebaskan angsurannya selama 1 tahun (sudah persetujuan OJK)
- Keringanan pembayaran/subsidi listrik bagi industri terdampak, seperti industri tekstil
- Percepatan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk karyawan yang dirumahkan dan penguatan sektor pangan masyarakat
- Penundaan pembayaran pajak mengingat arus kas perusahaan yang sedang sulit
- Pemberian relaksasi kepala pelaku usaha dalam pembayaran hutang untuk jangka waktu tertentu dan keringanan penurunan bunga
- Masalah Supply Material baik Intermediate (starting materlal) maupun Solvent yg dibutuhaan diantaranya terkait discontinue dan shortage akibat kondisi di negara manufacturer sehingga perlu campur tangan Pemerintah (Government to Government/G to G) untuk kepastian bahan baku terutama asal China dan India. Saat ini, China sudah recovery produksi bahan baku kembali setelah shutdown, sebaliknya supply bahan baku asal India justru terhambat karena lockdown
- Peninjauan kembali terhadap harga kontrak/tender untuk Jaminan Kesehatan Nasional JKN/BPJS yang mengikuti harga kontrak Tahun 2017, padahal di saat terjadinya Covid-19 harga bahan baku naik rata-rata sebesar 200% sehingga pabrik farmasi kesulitan dalam menyesuaikan biaya produksi
- Memberikan insentif Kemudahan Lokal Tujuan Ekspor (KLTE) dan Kemudahan Lokal Tujuan Lokal (KLTL) untuk bahan baku dari dalam negeri dengan memanfaatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- Penundaan pembayaran Tarif PLN untuk 6 bulan ke depan (April sampai September 2020) dengan jaminan cicilan berupa giro mundur selama 12 bulan dan Pemberian diskon tarif waktu beban idle yaitu untuk pukul 22:00-06:00 sebesar 50%
- Mengusulkan pencabutan peraturan Fly Ash and Bottom Ash dari limbah B3 dan merevisi pengetatan Baku Mutu Limbah Cair dengan benchmark perbandingan negara lain
- Jaminan tetap berproduksi dan jaminan distribusi bagi industri untuk menjaga supply ke masyarakat. Memberikan relaksasi izin impor untuk bahan baku industri selama masa darurat corona
- Menperin mengatakan bahwa dirinya akan selalu siap dan senang apabila dalam implementasi atau dalam melaksanakan program-program realokasi ini bekerja sama dengan seluruh Anggota Komisi 6 agar program-program ini dapat berjalan dengan baik.
- Dalam upaya penanganan Covid-19, realokasi anggaran sesuai amanat Presiden, harus ditujukan pada 3 hal, yaitu penanganan kesehatan, social safety net, dan untuk dunia usaha. Kemenperin akan fokus pada realokasi untuk dunia usaha dimana Kemenperin akan memprioritaskan untuk membantu UMKM dengan realokasi anggaran sebesar Rp92 Miliar atau 81% dari rencana total realokasi anggaran sebesar Rp113.155.028.000.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)