Rangkuman Terkait
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power
- Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) PT. Pertamina (Persero), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, Direktur Utama PT Antam,Tbk dan Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Tanggal Rapat: 12 Sep 2022, Ditulis Tanggal: 20 Oct 2022,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Pada 12 September 2022, Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Eddy Soeparno dari Fraksi PAN dapil Jawa Barat 3 pada pukul 10:25 WIB. (Ilustrasi: asiatoday.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Total anggaran BRIN pada Tahun Anggaran 2022 adalah Rp5,86 Miliar dengan alokasi sebagai berikut:
- Belanja Operasional Rp2,63 Triliun
- PNBP Rp182,3 Miliar
- BLU Rp143,2 Miliar
- PLN Rp208,3 Miliar
- SBSN Rp1,17 Triliun
- Rupiah Murni Rp1,15 Triliun
- Penyerapan pada saat ini itu sebesar 68,76% per 23 Agustus 2022.
- Terkait dengan rekapitulasi, alokasi, dan realisasi kegiatan untuk masyarakat per program secara total sampai dengan akhir tahun ini kami mengalokasikan sebesar Rp800,8 Miliar yang terbagi pada 7 program, yaitu:
- Bantuan Riset Talenta Inovasi (Barista);
- Perusahaan Pemula Berbasis Riset (PPBR);
- Fasilitasi Usaha Mikro Berbasis IPTEK (FUMI);
- Grass Root Innovation (GRI);
- Masyarakat Pintar BRIN Menjawab (MBBM/Bimtek);
- Produk Inovasi; dan
- Riset Indonesia Maju (RIM).
- Kami mohon maaf selama ini masih cukup lambat, karena kami baru bisa memulai praktisnya di April untuk yang program masyarakat.
- Anggaran kami sempat terblokir, karena ada perubahan nomenklatur organisasi. Khususnya di organisasi-organisasi riset, tetapi kami saat ini sedang melakukan percepatan dan konsultasi internal untuk semakin memperkuat tim internal kami yang akan mendampingi Bapak dan Ibu dalam menyelenggarakan program kami.
- Khusus untuk Barista perlu kami laporkan bahwa SK sudah kami lansir sebanyak 2.804 orang. Masih ada kurang lebih 3.000 orang yang masih dalam proses di Batch 2.
- Kami laporkan juga bahwa kami diperbolehkan untuk melakukan pembayaran langsung 2 semester. Jadi, tidak harus per semester, sehingga itu akan memudahkan.
- Kita semua dan juga akan mempercepat proses dari program kami ini. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai ringkasan dari Progress Pelaksanaan Anggaran BRIN pada Tahun Anggaran 2022.
- Anggaran BRIN untuk Tahun Anggaran 2023 totalnya adalah Rp6,3,8 Triliun dengan alokasi:
- Belanja Operasional Rp4,05 Triliun
- PNBP Rp199,2 Miliar
- BLU Rp143,5 Miliar
- PHLN Rp435,6 Miliar
- SBSN Rp240 Miliar
- Rupiah Murni Rp1,31 Triliun
- Rupiah Murni untuk anggaran teknis BRIN cukup banyak tergerus oleh peningkatan Belanja Operasional yang saat ini sudah selesai semua, karena pegawai yang dialihkan ke BRIN terakhir itu pada Juli lalu. Jadi, saat ini seharusnya sudah tidak ada perubahan apapun, karena semua proses sudah ditutup pada 24 Agustus lalu.
- Pagu anggaran BRIN Tahun Anggaran 2023 untuk Rupiah Murni total ada Rp5,36 Triliun, kemudian dari anggaran tersebut dibagi menjadi 2 program, yaitu:
- Program Riset dan Inovasi IPTEK Rp2,24 Triliun
- Program Dukungan Manajemen Rp4,14 Triliun
- Pagu anggaran per program untuk fungsi layanan umum itu ada Rp2,21 Triliun dan ada fungsi pendidikan, karena kami ada Poltek Nuklir sebesar Rp32,8 Miliar dan pelayanan umum Rp4,14 Triliun.
- Untuk kegiatan prioritas BRIN yang terkait riset, secara umum kami fokus pada program kedaulatan pangan sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI, khususnya di tengah fluktuasi harga komoditas global saat ini, sehingga BRIN diminta untuk fokus kedaulatan pangan.
- Kedaulatan pangan itu dimulai dari program konservasi ex situ, dari tumbuhan yang terancam kepunahan. Kemudian, pengungkapan dan utilisasi pemanfaatan Biodiversitas Nusantara khususnya berbagai sumber daya genetik untuk menciptakan berbagai bibit baru.
- BRIN juga mempunyai program lanjutan dari PLN yang sudah akan selesai, yaitua kendaraan listrik sistem autonomous.
- Untuk bioinformatika difokuskan untuk membantu pencarian berbagai bibit dan juga obat baru dari sumber daya genetik yang dimiliki oleh Indonesia.
- Kedaulatan pangan itu sebenarnya juga termasuk kesehatan, sehingga kami tetap diminta fokus juga untuk pengembangan obat dan vaksin yang berbasis pada sumber daya hayati Indonesia. Selain itu, pengembangan riset dan inovasi pengobatan khususnya terapi presisi dan juga untuk penyakit-penyakit regeneratif serta pengembangan alat deteksi alat kesehatan sebagai bagian dari program Kemenkes untuk lebih meningkatkan pendekatan preventif dibandingkan dengan pendekatan kuratif.
- BRIN diminta untuk mengembangkan berbagai bibit unggul tidak hanya untuk Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale), tapi juga sorgum dan beberapa komoditas unggulan termasuk pisang, nanas, dan sebagainya.
- Terkait teknologi tepat guna untuk pemrosesan pangan. Ini untuk pasca panen dan juga untuk pemrosesan pangan termasuk teknologi pengemasan.
- Terdapat riset di bidang nanoteknologi dan material maju. Ini sebagian besar terkait dengan biomaterial.
- Terdapat sains fundamental dan molekuler, kami diminta tetap ada meskipun hanya kecil.
- Bidang ilmu sosial dan humaniora ada riset kebangsaan dan riset dinamika kontemporer.
- Terkait inovasi teknologi nuklir, BRIN diminta untuk membantu penyediaan bibit unggul yang memakai berbagai teknologi radiasi dari teknologi nuklir.
- Sebagai bagian dari program strategis nasional, BRIN masih diminta untuk melanjutkan untuk pengembangan N219 Amfibi. Meskipun, saat ini pengembangannya lebih banyak dengan pihak industri, sehingga anggaran yang diperlukan tidak terlalu besar. Termasuk di dalamnya adalah satelit. Satelit ini lebih dikhususkan untuk satelit penginderaan jauh yang banyak diperlukan untuk mendukung pertanian dan lingkungan, karena untuk memonitoring lingkungan, kebakaran hutan, dan juga iklim serta cuaca di negara kita.
- Selain kedaulatan pangan, BRIN juga diminta untuk masuk ke riset energi. Untuk riset energi, BRIN masuk di energi baru terbarukan khususnya yang berbasis pada biomassa dan pemakaian berbagai limbah misalnya dari kelapa sawit. Energi pasti ada terkait kebencanaan, BRIN ada riset kebencanaan. Riset kebencanaan ini untuk melakukan pemetaan potensi sumber-sumber gempa yang tidak hanya yang ada di darat, tetapi juga yang di laut untuk memitigasi dan memetakan secara lebih detail titik-titik yang berpotensi menjadi sumber pembangkit tsunami. Ada juga manajemen sumber daya air dan danau prioritas yang sangat penting untuk mendukung perikanan.
- Terkait arkeologi, bahasa, dan sastra, BRIN dimintal untuk mendukung IKN, yaitu riset tentang peradaban Nusantara termasuk di dalam yang di daerah Kalimantan. Kemudian juga identitas kebangsaan dan tata kelola pemerintahan khususnya terkait dengan otonomi daerah.
- Terkait program yang ada di Kedeputian sebagai bentuk fasilitasi dan penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional, yaitu Program Talenta Nasional bidang riset dan inovasi yang ditugaskan ke BRIN. Selain talenta nasional bidang olahraga yang di Kemenpora dan budaya yang ada di Kemendikbud.
- Terkait infrastruktur, BRIN masih berkewajiban menyelesaikan infrastruktur riset dan inovasi yang ada di Bandung. Ini adalah tahun terakhir. Saat ini, pembangunan fisik sudah selesai seluruhnya dan untuk tahun depan itu adalah terkait dengan peralatannya.
- Sebagai lanjutan dari program sebelumnya, yaitu terkait dengan peremajaan kapal riset yang berasal dari PLN. Program ini dari PLN ini kami lanjutkan serta revitalisasi Babarsari-Yogyakarta ini salah satu kawasan nuklir yang ada di Yogyakarta yang sudah harus direvitalisasi. Ini BRIN mulai dari tahun ini dan tahun depan dilanjutkan sampai selesai.
- Masih terkait pangan dan kesehatan, BRIN diminta untuk menyediakan fasilitas laboratorium C-GMP baik untuk pangan tradisional serta untuk produksi terbatas obat dan vaksin yang ada di Cibinong.
- Berbagai skema pendanaan riset dan inovasi yang memakai anggaran dari imbal hasil LPDP serta skema produk pengujian inovasi, baik itu kesehatan juga untuk pertanian untuk mendapatkan izin edar dari berbagai bibit unggul yang dikembangkan.
- Pemanfaatan riset dan inovasi yang terkait dengan fasilitasi usaha mikro berbasis IPTEK yang MBBM dan juga inovasi akar rumput serta produk inovasi yang diserahkan kepada masyarakat.
- Riset dan inovasi daerah, saat ini adalah pendampingan Pemerintah Daerah untuk pembentukan dan penguatan pada riset dan inovasi daerah.
- Kebijakan riset dan inovasi sebagian besar untuk melaksanakan survei nasional yang tadinya ada di berbagai K/L, saat ini semuanya dipusatkan pelaksanaan surveinya ada di BRIN.
- Bidang kebijakan pembangunan terkait berbagai kebijakan bagi K/L dan lebih khusus lagi untuk Bappenas
- BRIN juga mengusulkan penambahan dana abadi penelitian untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp10 Triliun. Kami mengusulkan sebagian dari sisa alokasi tersebut dimasukkan ke dana abadi penelitian untuk menambah penguatan imbal hasil dari dana abadi penelitian di tahun-tahun mendatang.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power
- Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) PT. Pertamina (Persero), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, Direktur Utama PT Antam,Tbk dan Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI