Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI

Tanggal Rapat: 5 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 8 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Pada 5 September 2016, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengenai Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Gus Irawan Pasaribu dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 16.13 WIB. (ilustrasi: infoanggaran.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
  • Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Tahun 2017 sebesar Rp7.568.343.130.000.
  • Rinciannya meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp1.927.997.772.000, yang meliputi gaji pegawai dan tunjangan kinerja sebanyak kurang lebih 18.000 pegawai pusat dan daerah.
  • Selanjutnya, adalah belanja operasional sebesar Rp455.689.414.000 yang dialokasikan untuk operasional kantor, pemeliharaan aset kantor, dan sewa langganan daya dan jasa pada kurang lebih 270 satuan kerja pusat dan daerah.
  • Selain itu, Menteri LHK RI juga akan mengalokasikan anggaran belanja non operasional sebesar Rp5.184.658.951.000.
  • Program Pengawasan dan Peningkatan Aparatur LHK sebesar Rp15.524.300.000. 
  • Program Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan hutan lindung memiliki 17 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp930.776.362.000. 
  • Progam Planologi dan Tata Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.549.117.000. 
  • Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki 9 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp166.298.900.000. 
  • Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan memiliki 10 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp108.918.145.000.
  • Program Penegakan Hukum LHK memiliki 16 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp118.699.700.000. 
  • Program Pengendalian Perubahan Iklim memiliki alokasi anggaran Rp388.048.103.000.
  • Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp101.994.700.000.
  • Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp1.280.081.000.000. 
  • Menteri LHK mengaku mendapatkan surat dari Menteri Keuangan terkait pemotongan anggaran Rp557 Miliar.
  • Menteri LHK mengungkapkan bahwa RKP Tahun 2017 untuk DAK Fisik terdiri 2 (dua) macam, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan yang mencakup 8 kegiatan.
  • Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2006, DAK bidang LHK tidak ada dan untuk tahun 2017 Surat Kepala Bappenas terkait usulan dari Kementerian LHK disepakati masuk dalam DAK Penugasan, bagian pada menu irigasi dan sanitasi serta dibatasi pada 15 DAS Prioritas Nasional.
  • Telah ada 1.071 unit sistem terpusat skala umum domestik dan ketersediaan sarana penampungan air limbah, dengan sasaran dan targetnya;
    • Pembangunan daerah irigasi baru
    • Rehabilitasi jaringan irigasi di 5.394 Daerah Irigasi
    • Perlindungan daerah hulu sumber air bersih.
  • Menteri LHK telah menugaskan Dirjen DAS pada 28 dan 29 Oktober untuk sudah berada di lokasi, dan 30 Oktober ke lapangan. Lokasi prioritas Daerah Irigasi tersebar di 29 provinsi dan 429 kabupaten/kota.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan