Rangkuman Terkait
- Pokok-Pokok Panja RUU tentang Energi Baru dan energi Terbarukan - Raker Komisi 7 dengan Pemerintah dan Komite II DPD-RI
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power
- Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) sektor Makanan dan Minuman terkait Antisipasi Krisis Pangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) untuk Peningkatan Daya Saing khususnya Industri Makanan dan Minuman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
Tanggal Rapat: 24 Jan 2023, Ditulis Tanggal: 27 Feb 2023,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Pimpinan Komite II DPD-RI
Pada 24 Januari 2023, Komisi 7 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI tentang mekanisme kerja pembahasan RUU dan pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Rapat dipimpin dan dibuka oleh Sugeng Suparwoto dari Fraksi Nasdem dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 13.50 WIB. (Ilustrasi: Pemulihan Hijau)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Di dalam proses pembuatan RUU tahapannya memang melalui perencanaan dan pembahasan. RUU EBET sudah berjalan sejak tahun lalu, sehingga nanti akan dilihat apakah ini bagian dari carry over atau tidak.
- Terkait Pasal 49 Ayat 2 UU 13/2022 memang diatur bahwa Presiden menugaskan menteri yang mewakili untuk membahas RUU disertai DIM bersama DPR-RI dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak Surat Pimpinan DPR-RI diterima.
- Nanti kita akan melihat Surat Presiden yang disampaikan ke Ketua DPR-RI di tanggal berapa. Disitulah mulai dihitung jangka waktu 60 harinya.
Menteri ESDM
- Sebagai regulasi yang komprehensif untuk menciptakan iklim pengembangan EBET yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mencapai target NDC dan NZE serta mendukung pembangunan green industry dan ekonomi nasional.
- Kondisi sebelum RUU EBET:
- Regulasi EBET eksisting masih tersebar dalam regulasi pada tingkat di bawah UU sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif dan menjamin kepastian hukum.
- Disharmonisasi pengaturan terkait EBET dengan regulasi K/L lain, yaitu UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air dimana RUU EBET sebagai lex specialis dari ketentuan UU SDA untuk panas bumi dan energi air.
- Kondisi yang diharapkan setelah terbitnya RUU EBET:
- Memberikan kepastian dan landasan hukum bagi pengembangan EBET dan pelaksanaan program pendukungnya seperti:
- Pembangunan PLT EBET On Grid (berbasis RUPTL), implementasi PLTS Atap, konversi PLTD ke PLT EBET, mandatori B30, Co-Firring Biomassa pada PLTU
- Penyediaan akses energi modern dengan EBET
- Eksplorasi panas bumi oleh pemerintah
- Implementasi EBET off grid dan pemanfaatan langsung
- Early retirement PLTU
- Peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan
- Pajak karbon dan perdagangan karbon
- Mengoptimalkan sumber daya EBET dalam upaya:
- Mencapai target bauran EBET dalam Bauran Energi Nasional, serta target pengurangan emisi sebagai komitmen NDC Indonesia sesuai UU No. 16/2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change
- Pengembangan EBET untuk mendukung pembangunan green industry dan ekonomi nasional
- Memperkuat kelembagaan dan tata kelola pengembangan EBET
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor EBET
- Memberikan kepastian dan landasan hukum bagi pengembangan EBET dan pelaksanaan program pendukungnya seperti:
- Peran penting RUU EBET:
- Memberikan kesempatan akses, dan/atau partisipasi kepada masyarakat/stakeholder untuk penyediaan dan pemanfaatan EBET.
- Mempercepat pengembangan energi panas bumi, air, surya, bayu, laut, dan bioenergi.
- Pengaturan harga jual EBET.
- Mendorong TKDN dengan mempertimbangkan ketersediaan/kemampuan dalam negeri belum cukup tersedia dan menjaga harga EBET tetap kompetitif.
- Penguatan insentif fiskal dan non fiskal.
- Penyediaan dukungan pemerintah berupa penyediaan tanah, infrastruktur, pembiayaan kepada BUMN dan Badan Usaha dan penjaminan pada BUMN serta pendanaan.
- RUU EBET sebagai payung hukum transisi energi.
- Pengaturan ekspor impor EBET.
- Kewajiban PLN atau swasta yang memiliki wilayah usaha untuk membeli tenaga listrik dari EBET.
- Penerapan standar portofolio energi terbarukan dan sertifikat energi terbarukan.
- Pemanfaatan teknologi penyimpanan EBET.
- Pengecualian larangan pendayagunaan SDA di kawasan-kawasan pelestarian alam dan dan kawasan suaka alam sebagaimana di dalam UU SDA.
- Pungutan ekspor energi fosil dan EBET untuk pendanaan EBET.
- Pelaksanaan riset dan inovasi untuk mendukung dan menciptakan industri energi nasional EBET.
- Pengembangan PLTN.
- Industri mineral memiliki peranan yang jelas dalam mendukung transisi global ke energi bersih. Jika industri mineral tidak segera meningkatkan penemuan dan pengolahan critical mineral, prosepek transisi energi dalam skala besar akan terancam. Untuk itu ada tantangan dan inovasi berupa:
- Identifikasi dan discovery
- Ekstraksi metal dan recovery
- Aloyying
- Sistematika RUU EBET: Terdiri dari XIV bab, 62 pasal, dan 574 DIM:
- Bab I: Ketentuan Umum (definisi atau batasan pengertian) (pasal 1)
- Bab II: Asas, tujuan, dan ruang lingkup (pasal 2-4)
- Bab III: Penguasaan (pasal 5) (konsep penguasaan negara atas sumber EBET)
- Bab IV: Transisi dan Peta Jalan (pasal 6-8) (pengembangan EBET untuk menggantikan energi tak terbarukan)
- Bab V: Energi Baru (pasal 9-29)
- Bab VI: Energi Terbarukan (pasal 30-47)
- Bab VII: Pengelolaan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja (pasal 48-49)
- Bab VIII: Penelitian dan Pengembangan (pasal 50-52)
- Bab IX: Harga Energi Baru dan Energi Terbarukan (pasal 53-54)
- Bab X: Insentif (pasal 55)
- Bab XI: Dana Energi Baru dan Energi Terbarukan (pasal 56)
- Bab XII: Pembinaan dan Pengawasan (pasal 57-58)
- Bab XIII: Partisipasi Masyarakat (pasal 59)
- Bab XIV: Ketentuan Penutup (pasal 60-62)
Pimpinan Komite II DPD-RI
- Komite II DPD-RI menyampaikan terima kasih bahwa dengan berbagai macam pertimbangan dan dinamika yang berkembang, tetapi akhirnya kita sudah bersepakat untuk bersama-sama, tripartir antara Pemerintah, DPD-RI dan DPR-RI membahas RUU ini dengan satu semangat yang sama. DPD-RI pun punya prinsip bahwa hadir sebagai solusi bukan sebagai pemangkin dan dari daerah untuk Indonesia membangun menuju satu kesejahteraan. Komitmen ini yang kami pegang terus, semoga dengan kolaborasi dan kebersamaan ini, persepsi yang sudah terbangun bersama-sama, tinggal teknis, walaupun ada dinamika yang berkembang soal Surpres, DIM, dan sebagainya, tetapi itu masalah yang bisa kita selesaikan bersama-sama, tetapi target yang sudah kita sepakati untuk bisa menyelesaikan RUU ini bisa terlaksana sesuai dengan progresnya.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pokok-Pokok Panja RUU tentang Energi Baru dan energi Terbarukan - Raker Komisi 7 dengan Pemerintah dan Komite II DPD-RI
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power
- Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) sektor Makanan dan Minuman terkait Antisipasi Krisis Pangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) untuk Peningkatan Daya Saing khususnya Industri Makanan dan Minuman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI