Gubernur Sulawesi Selatan:

• Kontribusi pembayaran pajak daerah PT Vale, rata-rata sebesar 4,05% dari total pajak daerah. Penerimaan pajak yang terbesar adalah dari pajak air permukaan yang kontribusinya rata-rata 85% dari total pajak air permukaan.
• PT Vale juga menyetor landrent dan royalti kepada Pemerintah Pusat yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Provinsi sebesar 15%. 100% penerimaan landrent dan royalti berasal dari PT Vale.
• Namun, sesungguhnya dari jumlah tersebut ada juga yang bersumber dari usaha-usaha penambangan kecil yang beroperasi di Sulawesi Selatan, tapi nilainya di bawah 5%.
• Berdasarkan data yang diterima dari PT Vale, penerimaan landrent dan royalti Sulawesi Selatan seharusnya masih bisa lebih besar dari itu. Kekurangan setor dari pusat biasanya ditetapkan kemudian dengan keputusan kurang bayar dana bagi hasil dan Pemerintah Pusat.
• Penerimaan dari PT Vale memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2% dari total pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai rata-rata sekitar Rp157 Miliar.
• Pada tahun 2022 ini, kontribusi PT Vale diprediksi akan mencapai lebih dari Rp200 Miliar.

Gubernur Sulawesi Tenggara:

• Area konsesi PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi Tenggara telah mengalami beberapa kali pelepasan dan penciutan. Pada tahun 2010 pelepasan 4 blok di Sulawesi Tenggara dari luas sebelumnya 63.507 ha menjadi 35.487 ha.
• Tahun 2014 terjadi pelepasan blok juga dan menyisakan lahan seluas 24.750 ha, yang terdiri dari 2 lokasi, yaitu Pomalaa (bahan tambang nikel) seluas 20.286 ha, dan Lasusua kurang lebih 4.466 ha.
• Dari luas blok Pomala, yaitu kurang lebih 20.000 ha saat ini sudah atau masih dilakukan kegiatan eksplorasi di area seluas 7.600 ha. Yang sudah selesai dieksplorasi seluas 5.720 ha.
• Yang sementara berjalan seluas 1.880 ha dan sisanya seluas 12.886 ha terdiri atas hutan primer, fasilitas lingkungan, infrastruktur, tambang, dan konektivitas lahan, dan area pemukiman.
• Kedua, Komposisi pemegang saham. Ini terus mengancam dan juga perlu terbuka sehingga masyarakat tahu. Yang pertama PT Vale Canada Limited 43,79%, PT Inalum 20% Sumitomo metal mining 15,03, Vale Jepang limited 0,55% sumiter corporation 0,14% dan publik 20,49%. Vale Indonesia Tbk berjalan untuk bekerja sama untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian dengan PT Kolaka nikel Indonesia yang pemegang sahamnya ini tadi yang kita bahas ini kurang lebih mengendalikan 70% saham dan Indonesia 30% teknologi sementara proyek-proyek menggunakan teknologi pressure akan memproduksi mix. Kalau tidak salah ini sudah cukup lama dulu bekerjasama dengan Jepang yang sekarang itu mulai bekerja. Sebetulnya kalau kita lihat ini sangat merugikan oleh daerah, sehingga saya sangat sependapat setuju dengan Sulawesi Selatan Kenapa kita kok yang punya milik disitu, kita menjadi penjaga kebun dan penonton. Kita di Indonesia ini begitu banyak Universitas, Institut, para pakar pakar pertambangan ITB macam-macam tapi kenapa kita tidak bisa mengendalikan sendiri potensi SDA kita. Memang di Sulawesi Tenggara sampai hari ini belum terlalu dikelola seperti di Sulawesi Selatan disebabkan karena lahan-lahan belum pernah dikelola dengan baik. Oleh karena itu saya setuju dan sependapat apabila kekayaan alam Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, diberikan kepada pemerintah dalam hal ini dikelola oleh BUMD. Jangan lagi melalui lelang, kalau lelang nanti ada lagi bahasa “bila ada BUMN diutamakan diserahkan kepada BUMN” mau jadi apa masyarakat. Masyarakat kami hampir sekian juta juga butuh hidup. Pada Intinya saya sepakat dan setuju dengan rekan saya gubernur Sulawesi Selatan bagaimana kalau potensi dari Allah ini dipercayakan kepada putra putra daerah dalam artian kita kelola sendiri. Oleh karena itu, mungkin akan lebih baik kita lebih terhormat dan berharga bila forum ini kita sepakat dan sependapat agar perpanjangan PT Vale itu ya kalau bisa tidak dilanjutkan dan selanjutnya diberikan kepada perusahaan daerah.

Gubernur Sulawesi Tengah:

• Provinsi Sulawesi Tengah baru terima PNBP nya itu sebesar Rp1 Miliar lebih. 54 tahun ini mereka tidak pernah beroperasi. Sekarang baru tanda tangan dengan Cina perjanjian dengan gubernur yang lalu bahwa tahun 2024 dia tidak bisa bangun smelter di Sulawesi Tengah. Perusahaan-perusahaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini sudah menyumbang kepada pendapatan daerah Rp150 Miliar bayangkan kalau kami dapat hidup atau dari penciutan atau kami dapat 5000 saja 10.000 dan penciutan itu berapa pendapatan kami kira-kira. Targetnya RPJM desa sampai 2026 itu harus Rp3 Triliun kalau Provinsi Sulawesi Tengah bisa dapatkan bantuan dari teman-teman di DPR-RI ini. Provinsi Sulawesi Tengah bisa dapatkan sebesar 5000 saja, Provinsi Sulawesi Tengah bisa membangun jalan-jalan yang sampai sekarang masih tanah. Provinsi Sulawesi Tengah punya PAD tahun lalu masih Rp900 Miliar, dengan kerja keras dari perusahaan daerah sudah bisa kami dapatkan Rp120 Miliar menjadi Rp1,2 Triliun. Ini kira-kira yang Provinsi Sulawesi Tengah kerjakan. Bagaimana kira-kira yang Provinsi Sulawesi Tengah dapatkan penciutan itu atau dapat saham apapun bentuknya.