Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Tanggal Rapat: 27 Jan 2016, Ditulis Tanggal: 21 Jul 2021,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Pada 27 Januari 2016, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengenai Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat dapil Sumatera Barat 2 pada pukul 11.00 WIB. (ilustrasi: news.detik.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
  • Pencapaian di sektor perhutanan bidang sosial telah melakukan pengembangan kalpataru dan pemetaan dari masyarakat adat  yang dibangun oleh 36 komunitas.
  • Pencapaian di sektor penegakan hukum pidana telah melakukan koordinasi dengan Polri terkait upaya mensosialisasikan 77 wilayah.
  • Pencapaian dalam program pengendalian iklim Kementerian LHK telah membina dan mengembangkan data iklim.
  • Kementerian LHK saat ini sedang berupaya membuat laporan komunikasi perubahan iklim.
  • Pencapaian terkait Program Kampung Iklim terdapat 491 lokasi verifikasi diantaranya telah mendapatkan 34 penghargaan.
  • Pencapaian pengendalian pencemaran berupa pembinaan untuk udara, tanah, dan  upaya degradasi.
  • Pencapaian terkait pengelolaan sampah atau limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) saat ini terdapat 2.810 unit bank sampah dengan 6 unit composting.
  • Pada tahun 2015, Kementerian LHK menekankan parameter pada sampah. Di tahun 2016, Kementerian LHK berfokus terkait pengelolaan sampah.
  • Terkait proses daur ulang sampah, saat ini terdapat 23 unit pusat ulang sampah menjadi energi terbarukan.
  • Data yang diperoleh dari Sekjen Kementerian LHK menyebutkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp53 Triliun.
  • Terkait program 2016, Kementerian LHK akan berfokus dalam menjaga kualitas lingkungan, menjaga sumber daya manusia, dan melestarikan ekosistem.
  • Parameter utama yang dijadikan tolok ukur Kementerian LHK, yaitu memberikan 8 titik pemulihan air, 2 unit instalasi pengelolaan kampung nelayan, dan program kampung iklim.
  • Terkait dalam anggaran proporsi Kementerian LHK tahun anggaran 2016 sebesar Rp6,11 Triliun dengan persentase alokasi anggaran sebesar 30,85% guna belanja pegawai, 13% guna belanja modal, 15% guna belanja non-operasional, dan 7% guna belanja barang.
  • Presiden telah menyetujui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) terkait preventif landscape management. 
  • Terkait bank sampah, atas pengembangan 200 unit bank sampah saat ini telah menetapkan program plastik berbayar.
  • Conference of the Parties (COP21) yang diselenggarakan di Paris, Indonesia memiliki kontribusi dalam perubahan iklim dengan mendukung kesepakatan Paris terhadap mitigasi.
  • Dalam Paris Conference of the Parties (COP21), peristiwa penurunan emisi yang sangat dikhawatirkan tidak akan terjadi di Indonesia terkait mengelola gambut yang sustainable.
  • Perihal kenaikan suhu 2 derajat celcius dapat ditanggulangi dengan mitigasi serta kontribusi secara rutin. 
  • Kementerian LHK akan melakukan upgrade  secara periodik dan menyepakati terkait lose dan demand finance agar negara berkembang dapat lebih maju.
  • Terkait Paris Conference of the Parties (COP21)  yang akan dilaksanakan di Maroko, Kementerian LHK telah berkontribusi di sektor hutan, produksi, dan limbah berdasarkan report dari UI, IPB, dan ITB yang mana Kementerian LHK akan terus mengkaji agar sesuai dengan proporsinya.
  • Perihal COP21, seharusnya melakukan deposit pada 22 April di New York, karena Indonesia mengharapkan masuk dalam bagian 55 negara. Sebab, Indonesia masuk dalam kategori negara berkembang.
  • Pemerintah DKI Jakarta menggugat Kementerian LHK terkait Peninjauan Kembali (PK) Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) DKI Jakarta yang dibuat secara parsial tanpa memperhatikan dampak kumulatif.
  • Dalam mengkritisi, Kementerian LHK terhadap reklamasi untuk memiliki 1 ekosistem sehingga muncul Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang terintegrasi.
  • Hasil dari pengembangan reklamasi sebanyak 17 Pulau program terdekat saat ini di Pantai Indah Kapuk (PIK) yang telah dilakukan sejak 3 tahun lalu.
  • Dalam program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang telah Kementerian LHK lakukan, adanya perubahan pola arus dengan perencanaan keberadaan normalisasi sungai sejauh 80 kilometer meliputi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
  • Rencana yang lain, yaitu revitalisasi Tanjung Benoa terkait dengan tata ruang  yang mana rencana tersebut sudah mendapat perizinan atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali
  • Dalam aspek kebakaran hutan, Kementerian LHK mendapati beberapa kasus yang mendapatkan proses hukum antara lain hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata sejauh ini Kementerian LHK mendapatkan 50 sanksi administratif.
  • Dalam proses penyusunan gugatan dalam hukum pidana sebanyak 27 kasus dan yang bekerjasama dengan Polri sebanyak 35 kasus.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan