Rangkuman Terkait
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power
- Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) PT. Pertamina (Persero), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Cadangan Migas Nasional - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Migas dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM
Tanggal Rapat: 16 Nov 2020, Ditulis Tanggal: 1 Dec 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirjen EBTKE Kementerian ESDM
Pada 16 November 2020, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM tentang cadangan migas nasional. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Alex Noerdin dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Selatan 2 pada pukul 13:08 WIB. (Ilustrasi: Bisnis Tempo.co)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirjen Migas
- Cadangan Migas nasional (status 1 Januari 2020):
- Cadangan minyak bumi 4,17 Miliar Barel, dengan umur cadangan 9,4 tahun.
- Cadangan gas bumi 62,4 Triliun Cubic, dengan umur cadangan 17,7 tahun.
- Cadangan Migas potensi besar, total cekungan ada 128 cekungan sedimen, dengan poin-poin diantaranya:
- Terobosan eksplorasi: penjajakan kerja sama dengan institusi riset atau survei internasional yang bertujuan meningkatkan kualitas data melalui reprocessing dan reint penemuan giant recovery.
- Belajar dari penemuan giant di Mesir, untuk mega proyek tidak menggunakan cost recovery.
- Upaya untuk meningkatkan minat investasi di kegiatan usaha hulu:
- Meningkatkan minat investor dalam penawaran WK Migas:
- Penegasan pemberlakuan bentuk kontrak kerja sama
- Fleksibilitas opsi bentuk kontrak kerja sama pada penawaran WK Migas, cost recovery atau gross split (Ref. Permen ESDM No.12/2020)
- Term and condition kontrak yang menarik (antara lain: split bagi hasil bagian kontraktor yang lebih baik, luasan wilayah kerja di masa eksplorasi dan insentiv investasi)
- Pemberian insentif fiskal/non fiskal:
- Fasilitas perpajakan pada PSC Cost Recovery (ref: PP 27/2017 dan PMK 122/2019)
- Fasilitas perpajakan pada PSC Gross Split (Ref: PP 53/2017 dan PMK 67/2020)
- Fasilitas pembebasan pengenaan PPh atas LNG (Ref: PP 48/2020)
- Dihapuskannya ketentuan pengenaan biaya pemanfaatan atas BMN eks Terminasi (Ref: PMK 140/2020)
- Kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas dan ketersediaan data Migas:
- Keterbukaan dan kemudahan pemanfaatan data (Ref: Permen ESDM No.7/2019
- Kegiatan studi bersama
- Mendorong evaluasi pada cekungan-cekungan yang belum dieksplorasi/frontier oleh unit di lingkungan Kementerian ESDM (Badan Geologi dan Balitbang
- Meningkatkan minat investor dalam penawaran WK Migas:
- Pengelolaan dan pemanfaatan data Migas:
- Sifat data:
- Terbuka: Data umum, data dasar, data olahan dan data interpretasi yang telah melewati masa kerahasiaan
- Rahasia: Data olahan, data interpretasi, data yang terikat dalam sebuah kontrak
- Catatan: Masa rahasia data, data dasar 4 tahun sejak kegiatan perolehan data selesai, data olahan 6 tahun sejak kegiatan pengolahan selesai dan data interpretasi 8 tahun sejak kegiatan interpretasi selesai
- Klasifikasi data:
- Data yang dimiliki secara mutlak oleh negara (Data umum, data dasar, data olahan, data interpretasi yang telah melewati masa kerahasiaan)
- Data yang terikat dalam sebuah perjanjian (Data survey umum, data joint study, data KKKS, data pelaksanaan KKP di wilayah terbuka)
- Akses data:
- Anggota: Keanggotaan merupakan akses penuh atas seluruh data yang bersifat tidak rahasia dan data yang telah melewati masa kerahasiaan
- Non anggota: Dapat mengakses data umum dan data dasar yang bersifat tidak rahasia dan/atau yang telah melewati masa kerahasiaan
- Data Amnesti:
- Pengaturan mengenai amnesti data bagi kontraktor atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri yang menguasai sebagian atau seluruh data yang belum tercatat
- Sifat data:
- Realisasi dan rencana pembangunan Jargas untuk rumah tangga nasional, Jargas nasional sampai dengan tahun 2019 sejumlah 537.936 SR.
Dirjen EBTKE Kementerian ESDM
- Kebijakan yang akan dipercepat oleh Menteri ESDM adalah energi surya, karena saat ini harganya sudah turun cukup besar.
- Realisasi PNBP panas bumi tahun 2016-2020, dengan prognosa realisasi akhir 2020 sebesar Rp1.411 miliar dan capaian hingga TW III 2020 sebesar Rp1.379 miliar.
- Panas bumi merupakan yang paling banyak diminati dalam investasi. Panas bumi juga bisa menjadi hal yang berkontribusi dalam pemasukan negara.
- Kegiatan infrastruktur EBTKE TA 2020:
- Pembangunan PJU-T5:
- Total 19.863 unit
- Anggaran Rp310,3M
- Progres: 2.234 unti terpasang (12%)
- Pembangunan PLTS Rooftop:
- Total 193 unit
- Total kapasitas 8,57 MWp
- Anggaran Rp159,3M
- Progres: 34 unit terpasang (17%)
- Revitalisasi PLT EBT:
- Total 4 unit
- Anggaran Rp17,8M
- Progres: 29%
- Pembangunan PLTM Oksibil (MYC):
- Total 1 unit
- Total kapasitas 1.000 kW (4x250kW)
- Anggaran Rp19,5M
- Progres: 72%
- Pembangunan PJU-T5:
- Akibat pandemi Covid-19, pengembangan EBT menjadi terpengaruh, jadi Dirjen EBTKE melakukan percampuran, misalnya BBM dengan Biodiesel. Selain peningkatan kapasitas yang barangkali belum bisa dilakukan, jadi Dirjen EBTKE menggunakan cara tersebut. Di tahun 2025 angka-angkanya sudah bisa dihitung.
- Program pengembangan PLT EBT (2020-2035):
- Rencana penambahan PLT EBT s/d 2035 sebesar 37,35 GW.
- Strategi pengembangan pembangkit EBT melalui:
- Implementasi Peraturan Presiden tentang Harga PLT EBT
- Pengembangan REBID melalui PLTA dan PLTP skala besar, terintegrasi dengan industri
- Pengembangan PLTS skala besar dan PLTS Atap
- Pengembangan REBID untuk memacu pereekonomian wilayah termasuk daerah 3T
- Pengembangan biomassa melalui kebun/hutan energi, limbah pertanian dan sampah kota
- Penambahan/modernisasi jaringan transmisi
- Menjadikan NTT sebagai lumbung energi (PLTS)
- Peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah
- PLTS akan menjadi fokus terbesar untuk mendorong pengembangan EBT di Indonesia dengan program PLTS Atap:
- Tujuan: Keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dalam memanfaatkan PLTS, serta memberikan jaminan market bagi tumbuhnya industri PLTS dalam negeri.
- Target: 2.904 GW:
- Gedung pemerintah (111,7 MW)
- Bangunan dan fasilitas milik BUMN (1.426 MW)
- Industri dan bisnis (624,2 MW)
- Rumah tangga (648, 7 MW)
- Kapasitas terpasang: 18,19 MWp (2.556 pelanggan):
- PLTS Atap KESDM 859 kWp
- PLTS Atap Angkasapura II 241 kWp
- PLTS Atap Coca Cola Amatil di Cikarang 7,2 MWp (terbesar di Asean)
- PLTS Atap SPBU Pertamina 52 kWp
- PLTS Atap Refinery unit 3,36 MWp, Sel Mangkel 2 MWp
- PLTS Atap Danone Aqua di Klaten 3 MWp
- Regulasi: Permen ESDM No.49/2018 jo. 13 /2019 jo. 16/2019. Perhitungan ekspor-impor listrik (net metering):
- Impor listrik dari PLN dinilai 100%
- Ekspor listrik dari PLTS ke PLN dinilai 65%
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power
- Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) PT. Pertamina (Persero), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)