Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi, Digitalisasi SPBU dan Program BBM Satu Harga - RDP Komisi 7 dengan Kepala BPH Migas

Tanggal Rapat: 15 Sep 2020, Ditulis Tanggal: 17 Sep 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Kepala BPH Migas

Pada 15 September 2020, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas tentang pembangunan infrastruktur Gas Bumi, digitalisasi SPBU dan program BBM Satu Harga. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Eddy Soeparno dari Fraksi PAN dapil Jawa Barat 3 pada pukul 10:09 WIB. (Ilustrasi: portonews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala BPH Migas
  • BPH Migas dalam melelang pipa gas bumi sesuai dengan rencana induk yang dibuat oleh Kementerian ESDM. BPH Migas telah melakukan lelang untuk 3 pipa gas bumi, yaitu ruas Gresik, ruas Cirebon dan ruas Kalimantan-Jawa.
  • Program yang dibangun oleh PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas data penyaluran BBM kepada konsumen, serta meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan BPH Migas terhadap kegiatan pendistribusian BBM di seluruh SPBU, khususnya SPBU yang menyalurkan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target penyelesaian 5518 SPBU terdigitalisasi pada Agustus 2020.
  • Target penyelesaian program digitalisasi SPBU:
    • Target awal pada 31 Desember 2018 dengan 5.518 SPBU, dengan status tidak tercapai
    • Revisi target ke-1pada 28 Juni 2019. PT Pertamina menyampaikan perubahan komitmen. Target 5.518 SPBU, dengan status tidak tercapai
    • Revisi target ke-2 pada 31 Desember 2019. PT Pertamina menyampaikan perubahan komitmen. Target 5.518 SPBU, dengan status tidak tercapai
    • Revisi target ke-3 pada 30 Juni 2020. PT Pertamina menyampaikan perubahan komitmen. Target 5.518 SPBU, dengan status tidak tercapai
    • Revisi target ke-4 pada Agustus 2020. PT Pertamina menyampaikan perubahan komitmen. Target 5.518 SPBU, dengan status tidak tercapai
  • Dasar hukum program digitalisasi SPBU yakni:
    • Peraturan BPH Migas No.6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Penyaluran BBM
    • Surat Menteri ESDM No.2548/10/MEM.S/2018 (22 Maret 2018)
    • Ratas Presiden RI dengan Menteri ESDM (14 Agustus 2018)
    • Surat Keputusan Kepala BPH Migas
      • Catatan: (1) BPH Migas tidak terlibat dalam penentuan spesifikasi dan anggaran program digitalisasi SPBU, (2) Manfaat IT Nozzle dalam rangka pengawasan BBM menggunakan teknologi yang handal sehingga tepat sasaran dan tepat volumen terutama pada BBM Subsidi (JBT:Solar) dan BBM Penugasan (JBKP:Premium) dan (3) Persentase kepatuhan pencatatan nopol oleh seluruh SPBU yang terdigitalisasi rata-rata sebesar 39%
  • Realisasi volume penyaluran BBM Satu Harga 2017 s.d awal September 2020:
    • Sumatera: Solar (27.703 KL) dan Premium (45.770 KL)
    • Jawa & Madura: Solar (6.275 KL) dan Premium (2.676 KL)
    • Bali: Solar (352 KL) dan Premium (10.468 KL)
    • Kalimantan: Solar (39.921 KL) dan Premium (87.128 KL)
    • Sulawesi: Solar (11.599 KL) dan Premium (34.670 KL)
    • Nusa Tenggara: Solar (24.823 KL) dan Premium (45.964 KL)
    • Maluku dan Papua: Solar (24.158 KL) dan Premium (56.687 KL)
  • Realisasi penyaluran BBM tahun 2017 sebesar 7.451 KL, 2018 sebesar 30.932 KL, 2019 sebesar 53.708 KL dan 2020 sebesar 42.775 KL. Total sebesar 134.830 KL.
  • Kesimpulan pembangunan infrastruktur gas bumi:
    • BPH Migas mengharapkan RITJDGBN dapat segera ditetapkan oleh Menteri ESDM sebagai dasar pelaksanaan lelang ruas pipa gas transmisi.
    • BPH Migas mengharapkan dukungan Komisi 7 DPR-RI terhadap:
      • Percepatan penyelesaian pembangunan Pipa Cisem sesuai target, Februari 2022
      • Segera dimulainya pembangunan Kalija II, terutama pipa transmisi dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan yang merupakan bagian dari Trans Kalimantan yang ada dalam RPJMN 2020-2024
      • Mengutamakan pemanfaatan pasokan gas dalam negeri
      • Penciptaan demand/kebutuhan di sepanjang jalur pipa transmisi, seperti Kawasan Ekonomi Khusus
  • Kesimpulan digitalisasi SPBU:
    • BPH Migas mengharapkan dukungan Komisi 7 DPR-RI terhadap percepatan penyelesaian program digitalisasi SPBU sebagai alat kendali BBM Subsidi (JBT:Solar) dan BBM Penugasan (JBKP:Premium) agar tepat sasaran dan tepat volume, seperti pencatatan nomor polisi kendaraan menggunakan CCTV yang terintegrasi secara online dengan BPH Migas.
  • Kesimpulan program BBM Satu Harga:
    • BPH Migas mengharapkan dukungan Komisi 7 DPR-RI terhadap percepatan penyelesaian pembangunan dan jaminan keberlangsungan supply BBM, termasuk penyalur BBM Satu Harga yang sudah terbangun oleh Badan Usaha yang mendapatkan penugasan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan