Menteri Riset, Teknologi. Dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

• Pagu indikatif Kemenristekdikti Tahun Anggaran (TA) 2018 adalah Rp41,2 Triliun. Rinciannya:
  • Belanja operasional Rp14,618 Triliun.
  • Belanja operasional barang Rp1,818 Triliun.
  • Dana pendidikan Rp40,34 Triliun.
  • Layanan umum ristek Rp0,89 Triliun.
• Prioritas nasional yang paling penting adalah:
  • Pembukaan prodi untuk Blok Masela;
  • Revitalisasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK);
  • Beasiswa;
  • Pendirian politeknik;
  • Pengembangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru;
  • Penguatan inovasi litbang; dan
  • Pengembangan teaching industry. untuk teaching industry ada 11 unit yang akan dilaksanakan.
• Pagu indikatif Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) TA 2018:
  • Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN):
    • Alokasi 2017: Rp181.942.516.000.
    • Pagu indikatif 2018: Rp178.851.215.000.
  • Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN):
    • Alokasi 2017: Rp743.996.436.000.
    • Pagu indikatif 2018: Rp898.465.135.000.
  • Badan Informasi Geospasial (BIG):
    • Alokasi 2017: Rp844.974.593.000.
    • Pagu indikatif 2018: Rp793.656.075.000.
  • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT):
    • Alokasi 2017: Rp1.140.177.699.000.
    • Pagu indikatif 2018: Rp1.090.758.414.000.
  • Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN):
    • Alokasi 2017: Rp698.660.593.000.
    • Pagu indikatif 2018: Rp827.075.290.000.
  • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI):
    • Alokasi 2017: Rp1.188.398.198.000.
    • Pagu indikatif 2018: Rp1.275.473.334.000.
• Tindak lanjut hasil rapat yang Kemenristekdikti buat adalah roadmap tentang produk inovasi yang berfokus pada:
  • Pangan;
  • Kesehatan;
  • Obat transportasi;
  • Hankam; dan
  • Energi.
• Hal yang berkembang di perguruan tinggi adalah topik:
  • SmartCard;
  • Motor listrik;
  • Stem Cell;
  • Alat kesehatan;
  • Fitofarmaka; dan
  • Baja khusus.
• Ada 2 aspek temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni menyangkut masalah Sistem Pengendalian Internal (9 item) dan menyangkut peraturan perundangan.
• Temuan tentang SPI:
  • Belum tuntas melakukan koreksi akun kas dan bank;
  • Saldo neraca 31 Desember lebih besar dari saldo riil;
  • Penyajian piutang belum menggambarkan keadaan sebenarnya;
  • Penatausahaan dan penyajian Kemenristekdikti belum memadai;
  • Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak memadai dan ada KDP terbengkalai sebesar Rp1,21 Triliun;
  • Penatausahaan aset tetap belum memadai;
  • 4 Satuan Kerja (Satker) belum optimal;
  • Pengelolaan pendapatan aset pada 3 satker belum memadai;
  • Bidikmisi dan ADIK tidak memadai.
• Temuan untuk peraturan perundangan: Pembayaran penelitian.
• Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk Kemristekdikti:
  • Tahun 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
  • Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
• Untuk meningkatkan daya saing, hal yang Kemenristekdikti lakukan adalah mencari skema pendanaan proposal. Untuk tahun 2017, sudah ada 20 dari 143 proposal yang didanai.
• Kemristekdikti bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) mencoba menguji kapal ikan beku 300 dan 900 GT dengan hasil layak beroperasi.
• Ada 5 produk yang mndapat hak paten, yakni:
  • Susu;
  • Tempe;
  • Antena quad;
  • Kit diagnostic DBD; dan lain-lain.
• Untuk pengembangan technopark:
  • Tahun 2015 ada 9 lokasi;
  • Tahun 2016 ada 14 lokasi; dan
  • Tahun 2017 ada 15 lokasi.
• Dari target 100 technopark, sudah ada 73. 15 di bawah Kemristekdikti, sisanya di bawah LPNK dan Kementan.
• Progress Science Techno Park (STP):
  • Draft PP tentang Sistem Inovasi Nasional dan Daerah;
  • Draft Perpres tentang Panduan Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Melalui Klaster Inovasi Litbang dan Industri.
• Penguatan inovasi di daerah antara lain, mobil di Jawa Tengah, Nilam di Aceh, garam di Jeneponto, gula aren di Sinjai, padi di Banggai, dan lain-lain.
• Audit teknologi di BUMN dan industri nasional sudah dilakukan di Toba Pulp Lestari (TPL) industri dan PT. Inalum.
• Peningkatan tenaga sains teknologi yang aplikatif di daerah sudah dilaksanakan di 15 lokasi dengan 22 orang.
• Untuk desa inovasi dan publik kreatif, ada anggaran sebesar Rp44 Miliar untuk 205 calon perusahaan pemula berbasis IPTEK di PT.
• Training untuk calon perusahaan pemula dilakukan sebulan lalu.
• Serapan di Kemristekdikti per 1 Juni di angka 25,94% (Rp10,567 Triliun).
• Untuk progress kegiatan 2017, Kemenristekdikti melakukan seleksi Pusat Unggulan Iptek (PUI), penilaian kinerja PUI, dan safari PUI.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

• Pagu indikatif BAPETEN sebesar Rp178.851.215.000. Ada penurunan pada 2 program.
• Proyek dukungan infrastruktur keamanan dan kesiapsiagaan nuklir nasional membutuhkan anggaran sebesar Rp21,59 Miliar.
• Rancangan kegiatan prioritas BAPETEN TA 2018:
  • Gaji dan operasional mengikat Rp69,9 Miliar (39%).
  • Program dukungan manajemen Rp37,9 Miliar (21%).
    • IT Supporting.
    • Pengembangan kompetensi (Diklat).
    • Edukasi publik “Nuklir/PLTN”.
    • International cooperation.
  • Program pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir Rp70,9 Miliar (40%).
    • RUU Ketenaganukliran.
    • Hasil kajian ketenaganukliran.
    • Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) perizinan pemanfaatan tenaga nuklir.
    • Hasil inspeksi pemanfaatan tenaga nuklir.
    • Alat utama sistem pengawasan radiasi.
    • Gladi lapang dalam kesiapsiagaan nuklir.
• Opini LHP BPK untuk BAPETEN adalah WTP.
• Temuannya ada 8, yakni:
  • Aset.
  • Kesalahan pencatatan.
  • Pengadaan kanopi tidak sesuai ketentuan.
  • Sanksi denda belum disetor.
  • Penyebaran sisa tambah uang tidak tepat waktu.
  • Hibah belum dimanfaatkan.
• Semua temuan sudah ditindaklanjuti pada awal Juni.

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

• Pagu indikatif BATAN:
  • Fungsi pendidikan Rp52,8 Miliar.
  • Fungsi layanan umum Rp845,66 Miliar.
  • Total anggaran proyek nasional BATAN sebesar Rp253,43 Miliar.
• Proyek prioritas nasional:
  • Pendidikan.
  • Ketahanan energi.
  • Kesehatan.
• Rancangan kegiatan prioritas BATAN dibagi 2:
  • Layanan umum:
    • Pengembangan science technopark;
    • Galur harapan;
    • Reaktor Daya Eksperimental (RDE);
    • Revitalisasi reaktor;
    • Penyiapan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
  • Pendidikan:
    • Penelitian;
    • Pengabdian masyarakat; dan lain-lain.
• Opini LHP BPK untuk BATAN adalah WDP dengan 2 temuan yaitu:
  • Piutang; dan
  • Hibah.

Badan Informasi Geospasial (BIG)

• Tujuan dan sasaran BIG adalah penyelenggaraan informasi geospasial dalam rangka satu map policy.
• Pagu indikatif BIG tahun 2018 adalah Rp793,65 Miliar yang keseluruhannya untuk fungsi lingkungan hidup. Terjadi penurunan anggaran di semua program.
• Proyek prioritas nasional BIG ada 11 yang terbagi untuk:
  • Pengembangan wilayah;
  • Infrastruktur, konektivitas, kemaritiman;
  • Pengembangan dunia usaha dan pariwisata; dan
  • Pengembangan wilayah.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

• Total pagu indikatif BPPT tahun 2018 sebesar Rp1,98 Triliun terbagi untuk 3 program dan 1 kegiatan non-operasional. dibanding tahun lalu, BPPT mengalami kenaikan anggaran.
• Proyek prioritas nasional BPPT ada 17 yang terbagi dalam:
  • Bidang energi;
  • Konektivitas dan maritim;
  • Pangan;
  • Kesehatan;
  • Hankam dan reformasi birokrasi; dan
  • Pengembangan wilayah.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

• Pagu indikatif LAPAN tahun 2018 adalah Rp827 Miliar dengan kenaikan sebesar Rp128,4 Miliar.
• Terdapat 16 proyek prioritas nasional 2018 yang terbagi untuk:
  • Ketahanan pangan;
  • Pengembangan wilayah; dan
  • Politik hukum dan keamanan.
• Total anggaran proyek prioritas nasional 2018 adalah Rp513 Miliar.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

• Pagu indikatif LIPI tahun 2018 adalah Rp1,27 Triliun yang keseluruhannya untuk fungsi ekonomi.
• Alokasi anggaran untuk:
  • Belanja operasional non-barang sebesar Rp597 Miliar; dan
  • Belanja operasional barang Rp112 Miliar.
• Ada 17 proyek prioritas nasional yang terbagi untuk:
  • Pengembangan wilayah;
  • Infrastruktur, konektivitas dan maritim;
  • Ketahanan energi; dan
  • Pengembangan dunia usaha dan pariwisata.
• Program nasional survei Pemilu 2019 mendapat anggaran sebesar Rp5 Miliar.