Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Keberagaman Budaya dan Agama, serta Isu Politik di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Parlemen Uni Eropa

Tanggal Rapat: 25 Jul 2017, Ditulis Tanggal: 9 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Parlemen Uni Eropa

Pada 25 Juli 2017, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Audiensi dengan Parlemen Uni Eropa mengenai Keberagaman Budaya dan Agama, serta Isu Politik di Indonesia. Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Barat 1 pada pukul 14:30 WIB. (ilustrasi: aa.com.tr)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Parlemen Uni Eropa
  • Parlemen Uni Eropa menilai bahwa DPR-RI menghargai keberagaman.
  • Parlemen Uni Eropa menanyakan dan meminta penjelasan mengenai representasi keberagaman etnis, geografis, serta gender yang ada di Indonesia. 
  • Parlemen Uni Eropa juga mempertanyakan dinamika politik di Indonesia.
  • Menurut Parlemen Uni Eropa, banyak orang yang tinggal di negara-negara Eropa percaya bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang buruk.
  • Parlemen Uni Eropa meminta penjelasan terkait Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh.
  • Aceh mempunyai karakteristik Hukum Islam, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai karakteristik untuk hukum berdasarkan sejarah, sedangkan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mempunyai karakteristik hukum sesuai dengan karakteristiknya sebagai Ibukota Negara Indonesia.
  • Terdapat banyak intoleran dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu. Hal tersebut lantas digunakan oleh media di negara-negara Eropa, sehingga menyebabkan munculnya joke bahwa Demokrasi merupakan sistem pemerintahan terparah di antara sistem-sistem pemerintahan lain yang terparah.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan