Rangkuman Terkait
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
- Akurasi Data PKH - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Sosial Daerah
- Target dan Sarana Pelaksanaan Program Anggaran 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI
- Anggaran, Sasaran Pelaksanaan dan Satuan Kerja – Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama RI
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri)
- Revisi Anggaran antar Program Kementerian Sosial RI 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI
- Target dan Pelaksanaan Program Kementerian Agama Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
- Laporan Panja BPIH, Pandangan Fraksi dan Pengesahan BPIH 2020 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia
- Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama BNPB.
- Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kementerian Agama dan Isu Lainnya - RDP Komisi 8 dengan Sekjen Kementerian Agama dan Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Barat, Tengah dan Timur
- Penyelenggaraan Acara Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Katolik Kementerian Agama dan Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Nasional
- Pelaksanaan Program Tahun 2019 dan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Barat, Tengah, dan Timur
- Peran UPT Asrama Haji dalam Peningkatan Jamaah Haji Tahun 2020 dan Permasalahan yang Dihadapi - RDP Komisi 8 dengan Ditjen PHU Kementerian Agama dan Para Kepala UPT Asrama Haji
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Perspektif Hukum dan Psikologis — Panitia Kerja (Panja) Perlindungan Anak Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Tanggal Rapat: 15 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 15 Sep 2021,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Pakar
Pada 15 Oktober 2015, Panitia Kerja (Panja) Perlindungan Anak Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar mengenai Perspektif Hukum dan Psikologis. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Malik H. dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapil Jawa Timur 2 pada pukul 12:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: suara.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Pakar
Elly R. - Pakar
- Banyak orang tua Indonesia yang belum siap memiliki dan merawat anak dengan baik. Banyak orang tua yang belum tahu cara merawat anak yang tepat.
- Media membentuk anak-anak. Berpuluh-puluh tahun Raam Punjabi mencekoki anak Indonesia dengan tayangan yang membentuk budaya malas. Anak jaman sekarang terbentuk menjadi anak-anak malas main.
- Orang tua tidak pernah membaca bahasa tubuh anak yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu.
- Jangan menasehati anak ketika anak sedang berada dalam keadaan emosional.
- Konsep diri anak-anak yang kempot membuat mereka tidak akan merasa berharga. Tidak akan ada percaya diri.
- Orang tua tidak mengerjakan anak untuk mempergunakan mata mereka dengan baik.
- 13 terapis dunia yang merupakan pakar adiksi pornografi mengatakan bahwa orang tua lalai untuk memproteksi anak dari pandangan.
- Adiksi miras 12 kali lebih kuat memicu masturbasi untuk anak usia 10 tahun.
- Anak SD kelas 4 sudah melihat situs porno itu karena kebebasan orang tua dalam memberikan akses internet termasuk memberikan akses tab/hp.
- Terdapat kasus anak madrasah yang melakukan 5 kali sex di kamar mandi. Ini termasuk pasien pakar.
- Anak-anak tidak tahu apa yang dilihat. Mereka menonton tayangan dan melihat Miley Cyruz sehingga menjadikannya idola. Oleh karena itu mereka menjadi ganti-ganti pacar dan tayangan yang ditonton tidak mendidik.
- Di Line bisa digunakan anak-anak untuk mengirimkan gambar-gambar yang sadis itu supaya pacarnya bahagia. Di Line juga bisa video call. Hp canggih yang luar biasa akan membawa anak ke dalam kehancuran moral.
- Kondom menggunakan social marketing dalam penjualannya.
- Banyak games yang merangsang anak untuk membayangkan hubungan sex.
- Komik banyak juga yang mengandung unsur pornografi.
- Banyak situs porno yang belum terblokir di Indonesia dan ia sedang perjuangkan itu untuk menyelamatkan anak bangsa ini.
- Ciri-ciri anak yang sudah memiliki perpustakaan pornografi adalah:
- Menghindari kontak mata.
- Berbohong.
- Berkata keji dan kotor.
- Memahami dahsyatnya sakit otak karena narkoba dan seks sangatlah penting.
- Penikmat pornografi kerusakan otaknya sama dengan orang yang kecelakaan mobnil.
- Hukuman kebiri tidak akan merubah apa-apa karena yang terjadi adalah kerusakan otak, bukan kerusakan kemaluan.
- Kerusakan berpikir terhadap anak yang terkena pornografi itu semua menjadi tanggungjawab orang tua yang tidak sadar.
- Pakar mengatakan sampai ia mati ia akan berjuang agar hukum yang diberikan juga untuk orang tuanya.
- Anak kecanduan pornografi sangat memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang miris, termasuk memfoto kemaluannya lalu disebarkan.
- 2.866 kasus pornografi terjadi di 33 Provinsi. Provinsi yang selalu masuk adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, dan Aceh.
- Daerah-daerah yang menjadi tertinggi pornografi merupakan daerah kantong-kantong Islam. Agama lain ada, tetapi tidak sebanyak itu.
- Semua anak sekarang sedang dalam lingkungan terancam karena pelaku pedofil tidak terdengar, tidak terlihat, dan tidak terasa.
- Indonesia adalah negara dengan banyak Undang-Undang, tetapi implementasinya 0.
- Negara ini lucu karena Pelindo dan KPK diurusi, tetapi asap yang mengancam anak-anak dilupakan.
- Bencana pornografi anak sudah sangat dalam keadaan yang meresahkan. Pakar mempertanyakan posisi Presiden sebagai Bapak Negara.
- SBY pernah membuat satuan petugas (satgas) pornografi di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), tetapi tidak jalan.
- Tidak ada yang peduli dengan terapi adiksi pornografi. Padahal pornografi merusak otak.
- 64% rakyat tidak lulus SD, tetapi sudah menjadi orang tua. Ini yang pakar katakan bahwa orang tua belum siap.
- Sekolah harus berani menindak guru dan siswa yang terkait pronografi. Jangan hanya dianggap aib, tetapi harus dicari penyelesaiannya.
- Kurikulum negara memang gila dan membuat anak terkekang otaknya. Negara ini memang sengaja menghancurkan generasi muda.
- Pakar mengatakan harus ada sosialisasi mengenai kerusakan otak akibat pornografi. Perbaikan kerusakan otak akibat pornografi harus dimasukkan ke dalam program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- Pendekatan terapi harus dilakukan dan dimulai dari lembaga keagamaan.
Prof. Mudzakir - Pakar
- Hukuman yang terlalu ringan membuat orang tidak jera.
- Lamanya sanksi tidak berhubungan dengan tingkat kejeraan seseorang. Pakar tidak berpikir itu tidak ada rekasinya.
- Pakar melihat ada 2 Menko Sosial yang berbicara tidak berlandaskan hukum.
- Permasalahan terhadap anak merupakan masalah yang parsial.
- Di dalam kriminologi, kejahatan yang terjadi memang dipicu karena kecanduan pornografi.
- Ada pandangan kejahatan seksual terhadap anak luar biasa, tetapi melakukan hubungan sex dengan anak dianggap biasa.
- Kejahatan seksual terhadap anak adalah kekerasan yang menjadi tindak pidana, sedangkan hubungan sexnya tidak.
- Hukuman-hukuman yang ingin dijatuhkan harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penerapannya.
- Faktor pemberatan hukuman kekerasan anak adalah anak sebagai kelompok yang rentan dengan mempertimbangkan psikis anak di masa depan.
- Dewasa di Indonesia itu berbeda.
- Sistem perlindungan hukum anak masih dipertanyakan.
- Pidana adalah keadilan.
- Pembuat UU tidak boleh melansir emosional.
- Keadilan memacu pada perumusan kasus.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
- Akurasi Data PKH - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Sosial Daerah
- Target dan Sarana Pelaksanaan Program Anggaran 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI
- Anggaran, Sasaran Pelaksanaan dan Satuan Kerja – Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama RI
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri)
- Revisi Anggaran antar Program Kementerian Sosial RI 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI
- Target dan Pelaksanaan Program Kementerian Agama Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
- Laporan Panja BPIH, Pandangan Fraksi dan Pengesahan BPIH 2020 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia
- Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama BNPB.
- Kinerja Fungsi Agama dan Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kementerian Agama dan Isu Lainnya - RDP Komisi 8 dengan Sekjen Kementerian Agama dan Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Barat, Tengah dan Timur
- Penyelenggaraan Acara Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Katolik Kementerian Agama dan Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Nasional
- Pelaksanaan Program Tahun 2019 dan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Wilayah Barat, Tengah, dan Timur
- Peran UPT Asrama Haji dalam Peningkatan Jamaah Haji Tahun 2020 dan Permasalahan yang Dihadapi - RDP Komisi 8 dengan Ditjen PHU Kementerian Agama dan Para Kepala UPT Asrama Haji