Rangkuman Terkait
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyelenggaraan Acara Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Katolik Kementerian Agama dan Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Nasional
Tanggal Rapat: 11 Dec 2019, Ditulis Tanggal: 26 Mar 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama
Pada 11 Desember 2019, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Katolik Kementerian Agama dan Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Nasional mengenai Penyelenggaraan Acara Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Tahun 2020. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Marwan Dasopang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 10:45 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Josef Nae Soi — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT)
- Ada yang berbeda pada Pesparani tahun 2020, karena Ketuanya adalah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) NTT yaitu Pak Jamal, memang ada pro dan kontra, dasarnya adalah dalam agama Islam ada yang namanya “bagimu agamamu, bagiku agamaku” dan yang kedua di dalam ajaran Katolik ada yang namanya “kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri”, yang pada intinya tidak membedakan suku, adat, ras dan agama.
Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Nasional
- Pesparani pertamakali diadakan di Ambon Tahun 2018 dan saat ini LP3K sedang berada pada persiapan Pesparani kedua yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2020 dan untuk Pesparani ketiga sudah ditetapkan akan dilaksanakan di DKI Jakarta pada Oktober 2023.
- Terdapat 3 (tiga) Romo yang hadir dalam RDP ini, yaitu Romo Heri; Romo Siswantoko dan Romo Jhon yang merupakan wujud nyata kombinasi kepengurusan dalam tubuh LP3K Nasional.
- Tujuan Pelaksanaan Pesparani:
- Peningkatan partisipasi dan pemassalan seni budaya gereja
- Mendongkrak potensi sosial, ekonomi dan budaya daerah (khususnya tuan rumah)
- Mendorong kohesi sosial yang sehat dan membangun, rukun dan damai
- Mengurangi disparitas potensi generasi muda dalam bidang seni
- Langkah-Langkah untuk Mencapai Tujuan:
- Peningkatan partisipasi dan pemassalan seni budaya gereja:
- Memacu pelaksanaan Pesparani Tingkat Kab./Kota dan Provinsi berbasis umat
- Sosialisasi Pesparani secara lebih luas melalui media elektronik dan media sosial
- Mendongkrak potensi sosial, ekonomi dan budaya daerah (khususnya tuan rumah):
- Merancang pameran seni budaya/potensi daerah pada ajang Pesparani
- Membuka ruang yang luas bagi pengembangan seni budaya daerah
- Mendorong kohesi sosial yang sehat dan membangun, rukun dan damai:
- Berkomunikasi dengan umat beragama lain untuk mensukseskan Pesparani
- Tema pelaksanaan bernuansa kebangsaan dan keagamaan
- Melibatkan umat beragama lain dalam pengorganisasian kegiatan
- Mengurangi disparitas potensi generasi muda dalam bidang seni:
- Melakukan pembinaan peningkatan kemampuan seni (utamanya seni musik)
- Melakukan lomba-lomba dalam bidang seni musik
- Menggerakkan cinta Budaya Nusantara:
- Melakukan lokakarya dengan mengutamakan penggalian seni budaya Nusantara
- Melakukan cipta lagu langgam daerah-daerah Nusantara
- Menggalang kebersamaan Umat:
- Merancang pembukaan dan penutupan Pesparani yang melibatkan berbagai umat beragama lain berpartisipasi
- Melakukan seminar dengan tema kebangsaan yang terbuka untuk umum
- Peningkatan partisipasi dan pemassalan seni budaya gereja:
- Aktivitas LP3KN Selama 2019 terkait Persiapan Penyelenggaraan Pesparani:
- Musyawarah Nasional (Menyempurnakan Statuta dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pesparani)
- Penyiapan Materi Pertanyaan Cerdas Cermat Kitab Suci
- Bimbingan Teknis Komposisi Musik Gereja Etnik
- Bimbingan Teknis Penjurian
- Lomba Video Klip LP3K
- Lomba Cipta Mazmur
- Dukungan bagi LP3KD yang menyelenggarakan Pesparani Daerah
- Persiapan Penyelenggaraan Selama 2020:
- Technical Meeting (dua kali, satu kali di Kupang NTT)
- Mempersiapkan susunan acara
- Mempersiapkan juri lomba
- Menyempurnakan, dan dilanjutkan dengan mengirim materi lomba
- Mempersiapkan berbagai event pendukung pada saat Pesparani
- Pengorganisasian personel panitia
- Koordinasi dengan airlines dan bandara guna transportasi peserta
- Memantau persiapan kontingen daerah
- Mempersiapkan tata protokoler bagi tamu VIP/VVIP
- Daftar Provinsi yang sudah melakukan Pesparani Daerah:
- DKI Jaya
- Sumatera Selatan
- Riau
- Kepulauan Riau
- Bangka-Belitung
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tenggara
- Papua
- Papua Barat
- Untuk daerah tingkat 2, Pesparani sudah dilaksanakan di lebih dari 40 kabupaten/kota.
- Tahun 2020, sebanyak 3 provinsi sudah konfirmasi akan melakukan Pesparani.
Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama
- Dipenghujung November lalu, telah menerima DIPA induk dari Menteri Agama dan setelah dicermati Pesparani masuk dalam ranah urusan agama dan pada tahun 2020 anggaran di urusan agama sebesar Rp47 miliar yang tersebar untuk beberapa kegiatan.
- Dalam struktur anggaran Kemenag, Pesparani termasuk dalam unit pengembangan budaya keagamaan yang totalnya Rp2,6 miliar untuk seluruh kegiatan dan LP3KN mendapat bagian Rp300 juta.
- Dirjen Bimas Katolik Kemenag berharap agar Komisi 8 DPR-RI dapat menghimbau Kemenag untuk melakukan penyisiran anggaran kembali untuk bisa menanggulangi pembiayaan Pesparani Tahun 2020.
- Jika melihat pada titik anggaran urusan agama yang hanya sebesar Rp47 miliar dengan anggaran Pesparani Rp70 miliar, tentu tidak akan sesuai, maka perlu ditempuh cara lain dan berharap para Anggota Komisi 8 DPR-RI dapat memberikan solusiyang membahagiakan agar Pesparani bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI