Rangkuman Terkait
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Target dan Pelaksanaan Program Kementerian Agama Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
Tanggal Rapat: 3 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 13 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Sekjen dan Dirjen Pendis Kemenag
Pada 3 Februari 2020, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama mengenai Target dan Pelaksanaan Program Kementerian Agama Tahun 2020. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh TB Ace Hasan dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 2 pada pukul 14:23 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sekjen dan Dirjen Pendis Kemenag
Sekretaris Jenderal Kemenag
- Tujuan Strategis
- Peningkatan layanan dukungan manajemen pembangunan bidang agama pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
- Pemantapan suasana harmoni dan kerukunan intra dan antar-umat beragama yang taat beragama dan moderat
- Peningkatan kualitas pemahaman, pengamatan, dan pelayanan ibadah umat agama Khonghucu
- Sasaran Strategis
- Sasaran terkait peningkatan layanan dukungan manajemen pembangunan bidang agama adalah meningkatnya tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan:
- Predikat Opini Laporan Keuangan
- Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Nilai Reformasi Birokrasi
- Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
- Sasaran
- Sasaran terkait pemantapan suasana harmoni dan kerukunan intra dan antar-umat beragama yang taat beragama dan moderat adalah meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama yang ditunjukkan antara lain dengan:
- Nilai indeks Kerukunan Umat Beragama
- Nilai Indeks Moderasi Beragama
- Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan ibadah umat agama Khonghucu adalah meningkatnya pelayanan umat beragama Khonghucu, yang ditandai antara lain dengan penyediaan Penyuluh Agama yang berkualitas terhadap umat beragama Khonghucu
- Sasaran terkait peningkatan layanan dukungan manajemen pembangunan bidang agama adalah meningkatnya tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan:
- Anggaran Kementerian Agama Tahun 2020 sebesar 65.060.948.695.000
- Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020 sebesar Rp1.974.758.269.000 atau 3,04% dari total anggaran Kementerian Agama
- Perbandingan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, menurun 6,32% atau sekitar 133.272.522.000
- Penurunan anggaran pada Sekretariat Jenderal terjadi seiring dengan penuruan anggaran fungsi agama pada Kementerian Agama, yaitu turun sebesar Rp52.188.300.000 atau 0,51% dari alokasi anggaran fungsi agama Kementerian Agama tahun 2019
- Anggaran berdasarkan kegiatan, total untuk Dukungan Manajemen sebesar Rp1.921.417.232, Kerukunan Umat sebesar Rp53.341.037, dan total keseluruhan sebesar Rp1.974.758.269, dengan rincian sebagai berikut: (dalam Rp)
- Pembinaan Administrasi Perencanaan
- Dukungan Manajemen : 5.789.195.000
- Jumlah : 5.789.195.000
- Persentase : 0,29%
- Pembinaan Administrasi Kepegawaian
- Dukungan Manajemen 5.820.110.000
- Jumlah : 5.820.110.000
- Persentase : 0.29%
- Pembinaan Administrasi Keuangan dan BUMN
- Dukungan Manajemen 1.253.624.991.000
- Jumlah : 1.253.624.991.000
- Persentase : 63,48%
- Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Pelaksana
- Dukungan Manajemen : 5.593.180.000
- Jumlah : 5.593.180.000
- Persentase : 0,28%
- Pembinaan Administrasi Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN)
- Dukungan Manajemen : 5.489.339.000
- Jumlah : 5.489.339.000
- Persentase : 0,28%
- Pembinaan Administrasi Umum
- Dukungan Manajemen : 636.039.629.000
- Jumlah : 636.039.629.000
- Persentase : 32,21%
- Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
- Dukungan Manajemen : 9.060.788.000
- Jumlah : 9.060.788.000
- Persentase : 0,46%
- Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
- Kerukunan Umat : 43.953.277.000
- Jumlah : 43.953.277.000
- Persentase : 2,23%
- Meningkatkan Kualitas Layanan Umat Khonghucu
- Kerukunan Umat : 3.020.000.000
- Jumlah : 3.020.000.000
- Persentase : 0,15%
- Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu
- Kerukunan Umat : 6.367.760.000
- Jumlah : 6.367.760.000
- Persentase : 0,32%
- Pembinaan Administrasi Perencanaan
- Anggaran berdasarkan fungsi atau jenis pengeluaran perbandingan tahun 2019-2020, total APBN 2019 sebesar Rp2.108.030.791, APBN 2020 sebesar Rp1.974.758.269, dan terdapat selisih -Rp133.272.522, dengan rincian sebagai berikut:
- Fungsi Agama
- Belanja Pegawai Operasional
- APBN 2019 : 1.079.374.037
- APBN 2020 : 1.247.969.635
- Selisih : 168.595.598
- Belanja Barang Operasional
- APBN 2019 : 599.323.799
- APBN 2020 : 599.799.799
- Selisih : 476.000
- Belanja Non Operasional
- APBN 2019 : 342.318.815
- APBN 2020 : 73.647.798
- Selisih : -268.671.017
- Belanja Pegawai Operasional
- Fungsi Pendidikan
- Belanja Non Operasional
- APBN 2019 : 87.014.140
- APBN 2020 : 53.341.037
- Selisih : -33.673.103
- Belanja Non Operasional
- Setjen
- Belanja Pegawai Operasional
- APBN 2019 : 1.079.374.037
- APBN 2020 : 1.250.543.635
- Selisih : 171.169.598
- Belanja Barang Operasional
- APBN 2019 : 599.323.799
- APBN 2020 : 601.285.338
- Selisih : 1.961.539
- Belanja Non Operasional
- APBN 2019 : 429.332.955
- APBN 2020 : 122.929.296
- Selisih : -306.403.659
- Belanja Pegawai Operasional
- Fungsi Agama
- Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Fungsi dan Program, total untuk Dukungan Manajemen Rp1.921.417.232.000, Program Kerukunan Rp53.341.037.000, total keseluruhan Rp1.974.758.269.000, adapun rinciannya adalah sebagai berikut: (dalam Rp)
- Fungsi Agama
- Program Dukungan Manajemen : 1.921.417.232.000
- Program Kerukunan : 46.973.377.000
- Fungsi Pendidikan
- Program Kerukunan : 6.367.760.000
- Fungsi Agama
- Isu-Isu Aktual
- Rekrutmen CPNS 2019
- Total penerimaan di Kemenag 5.815 dengan rincian formasi sebagai berikut:
- Guru 1.891
- Dosen 2.131
- Penghulu 151
- Penyuluh Agama 147
- Fungsional 772
- Pelaksanaan 723
- Jumlah pelamar CPNS 2019 Kemenag yang sejak tanggal 15 sampai 29 Desember 2019 tercatat sebanyak 222.511 orang
- Total penerimaan di Kemenag 5.815 dengan rincian formasi sebagai berikut:
- Rekrutmen CPNS 2019
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag
- Sebanyak 982 mahasiswa perguruan tinggi islam serta 18,4 juta santri di linier dan pesantren
- Pendidik dan tenaga kependidikan dengan distribusi yang merata di seluruh satuan pendidikan dengan kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat yang mampu berkompetisi secara nasional maupun internasional
- Strategi pendidikan islam di tahun 2020-2024:
- Pemerataan layanan
- Produktivitas daya saing
- Ideologi pancasila
- Modifikasi beragama
- Belanja operasional pegawai sekitar Rp22 Triliun menjadi sekitar Rp24 Triliun, total kenaikannya Rp2,3 Triliun itu pada belanja pegawai.
- Belanja non-operasional yang mengalami penurunan sangat signifikan seperti bantuan-bantuan, kalau di tahun 2019 ada Rp4,8 Triliun, sementara tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu Rp3,7 Triliun, sehingga terjadi penurunan 1 Triliun.
- Target dan kegiatan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Program Pendis Tahun 2020
- PIP Kuliah dan Bidik Misi
- Bos Madrasah, BOP, dan BOPTN
- Sarpras Madrasah Negeri dan PTKIN
- Bantuan Kegiatan dan Sarana Prasarana Swasta
- Beasiswa untuk siswa/santri dan mahasiswa
- Baesiswa untuk tenaga pendidik dan kependidikan
- Pendidikan dan peningkatan kompetensi
- Madrasah Education Quality Reform
- Untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah terdapat kenaikan yang cukup signifikan yang sebelumnya Rp1,4 juta menjadi Rp1,5 juta per anak. Jika dikalikan dengan 9,5 juta penerima BOS berarti ada kenaikan anggaran BOS mencapai Rp1 Triliun lebih.
- Mengenai beasiswa antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan pendidikan dan peningkatan kompetensi, perbandingan kenaikan anggarannya sudah disajikan sangat detail dalam bahan paparan yang telah dibagikan untuk menjadi pengetahuan bersama.
- Isu-isu aktual Program Pendis Tahun 2020, sebagai berikut:
- Tunggakan tunjangan profesi guru Non-PNS dan Dosen Non-PNS Tahun 2019
- Akreditasi prodi dan akreditasi perguruan tinggi
- Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPPG) bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI)
- Penguatan moderasi beragama
- Beasiswa bagi 5.000 Doktor
- Bantuan sarana & prasarana pada madrasah swasta, pondok pesantren, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI