Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos)

Tanggal Rapat: 13 Jun 2017, Ditulis Tanggal: 19 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Menteri Sosial

Pada 13 Juni 2017, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos) mengenai Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Ali Taher dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Banten 3 pada pukul 13:23 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kemsos.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Sosial

Menteri Sosial (Mensos)

  • Terdapat 3 item yaitu realisasi anggaran Kemensos per 11 Juni 2018, RAPBN 2018, serta Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018.
  • Realisasi anggaran sampai dengan 11 Juni 2017 baru mencapai 40.94%. Ada yang realisasinya cukup rendah, yaitu Sekretariat Jenderal dan Dirjen Sosial.
  • Pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia terlantar, disabilitas, dan janda serta duda perintis kemerdekaan belum bisa dilakukan karena harus ada proses lelang.
  • Kemensos menyampaikan pada raker lalu, dari Rp6.000.000 yang mengajukan, baru Rp3.000.000 yang diajukan. Akhirnya yang tadinya pencairan bulan April yang belum terlaksan,a maka untuk bulan Juni mereka akan menerima 2 tahap sekaligus.
  • Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) yang semula diberikan untuk subsidi pangan, maka bulan Juli akan diterima dalam bentuk uang.
  • Selanjutnya, pilihan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) ada 2 opsi yaitu 4 kali penyaluran atau 2 kali penyaluran.
  • Penerima PKH seyogyanya menerima rastra pula.
  • Rencana program prioritas dalam rencana ini terkait dengan jaminan yang tepat sasaran untuk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.
  • Kemensos mempunyai prioritas:
    • Melanjutkan distribusi tunai ke non tunai.
    • Membentuk basis data sosial terpadu melibatkan Pemda.
    • Secara aktif dan proaktif melakukan proses data fakir miskin dan disabilitas di daerah.
    • Akreditasi lembaga sosial dan sertifikasi agar sesuai dengan standar nasional.
    • Penanggulangan kemiskinan.
  • Peningkatan penggunaan teknologi adaptif untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dapat dicover untuk anggaran 2018.
  • Rehabilitasi sosial lansia dilakukan melalui home care dan layanan panti.
  • Pemberian bimbingan teknis bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kelembagaan.
  • Memang indeks yang disiapkan masih terkendala pada minimnya infrastruktur pada kontes adat terpencil.
  • Tahun 2017, dilaksanakan bantuan pangan non tunai di 44 kota.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan