Menteri Sosial

• Realisasi anggaran tertinggi:
  • Belanja pegawai.
  • Belanja barang.
  • Belanja modal.
• Penjelasan terkait anggaran Kemensos 2017:
  • Anggaran murni Rp17 Miliar karena mengalami penghematan. Dampak penghematan adalah sosialisasi pedoman kerja dari pusat ke daerah berkurang, semula 15 lokasi menjadi 8 lokasi.
  • Anggaran staf ahli menteri yang masih kosong.
  • Rincian Kertas Kerja Satker (RKKL) yang tadinya 5x menjadi 1x.
  • Anggaran untuk sewa pengacara dihapus.
  • Penghematan pada pemberdayaan sosial dihemat menjadi Rp8.5 Miliar.
  • Pengurangan kegiatan dan penguatan sinkronisasi di daerah menjadi 1 program dari 2 program.
  • Dampak penghematan pada program rehabilitasi adalah tidak terlaksananya kegiatan kampanye sosial pada hari anti narkoba.
  • Penghematan pada anggaran belanja program rehabilitasi dihemat Rp6.3 Miliar.
  • Ada kemungkinan keterlambatan dalam memberikan rekomendasi calon orang tua angkat.
  • Penghematan pada rehabilitasi anak, dari 20 home visit menjadi 10.
  • Penghematan juga dilakukan pada anggaran lanjut usia.
  • Penghematan pada perlindungan dan jaminan sosial dikurangi menjadi Rp19,6 Triliun.
  • Honor pendamping dikurangi.
  • Pengurangan sarana kontak psikososial.
  • Kemensos meminimalisasi rapat-rapat dan perjalanan dinas untuk dialihkan pada program bantuan sosial.
  • Tertundanya berbagai hal, khususnya dalam pengkategorian warga miskin yang agak sulit dialokasikan.
  • Dampak penghematan program dan jaminan sosial adalah efisiensi honor pendamping dan operator PKH.
  • Insentif pendamping yang semula Rp1.500.000 menjadi Rp1.000.000. Pengurangan dilakukan sejak September hingga Desember 2017.
  • Tidak teralokasikan dana operasional bagi 36 Kabupaten pada program ekonomi kreatif, stimulan web, dan lain-lain.
  • Sasaran bimbingan teknis berkurang dari 10.000 KBM menjadi 7.000 orang.
  • Kegiatan bimbingan teknis untuk pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) jasa tidak bisa dilaksanakan.
  • Penghematan anggaran untuk program pendidikan dan penelitian sosial menjadi Rp327,5 Miliar.
  • Dari target 9 penelitian, 3 dialihkan menjadi quick research.
  • Penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) tidak berjalan dengan maksimal.
• APBN-P di tahun 2017 membutuhkan tambahan anggaran Rp2,276 Triliun, namun akhirnya Kemensos harus ikhlas mendapatkan penghematan Rp2,2 Miliar.
• Pelaksanaan seleksi pendamping dan operator baru untuk persiapan 2018, akan ada 18.000 orang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pendamping operator PKH.
• Kebutuhan untuk membentuk e-warung senilai Rp243 Miliar.
• Penanggulangan fakir miskin juga membutuhkan rakor data bantuan sosial non tunai di 514 kab/kota.
• Penambahan sangat signifikan untuk bantuan pangan non tunai senilai Rp142 Miliar.
• APBN 2017 di Kemensos sesungguhnya baru 10bln. Kemensos sudah menyampaikan ini bahwa ada kekurangan 2 bulan untuk mengadakan program bantuan.