Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Realisasi Anggaran Tahun 2018 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI

Tanggal Rapat: 18 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 20 May 2020,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Agus Gumiwang Kartasasmita

Pada 18 Juni 2019, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI mengenai Realisasi Anggaran Tahun 2018. Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Ace Hasan Syadzily dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Banten 1 pada pukul 14:10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar rapat Ace Hasan menyapaikan bahwa Kementerian Sosial memiliki program unggulan yaitu program keluarga harapan untuk 10 juta KPM dan bantuan pangan non tunai untuk 15,6 juta keluarga.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Agus Gumiwang Kartasasmita

  • Anggaran tahun 2018 Kementerian Sosial sebesar Rp43.393.136.929.000, dan pada akhir tahun 2018 realisasinya sebesar Rp41.234.142.871.044 atau mencapai 95,02%.
  • Realisasi anggaran tahun 2018 per belanja dibagi menjadi 4, yaitu :
    • Belanja pegawai sebesar Rp471.787.790.261 atau mencapai 97,57%, dari pagu sebesar Rp483.523.265.000
    • Belanja barang sebesar Rp3.472.332.616.879 atau mencapai 94,79%, dari pagu sebesar Rp3.663.144.397.000
    • Belanja modal sebesar Rp134.171.280.952 atau mencapai 98,01%, dari pagu anggaran sebesar Rp136.894.897.000
    • Belanja bansos sebesar Rp37.851.182.997 atau mencapai 95,00%, dari pagu sebesar Rp39.109.574.370.000
  • Realisasi angagran per kewenangan pada tahun 2018, sebagai berikut :
    • Kantor pusat dengan anggaran sebesar Rp41.999.800.156.000, mengrealisasikan anggaran sebesar Rp39.876.574.800.100
    • Kantor daerah dengan anggaran sebesar Rp664.823.087.000, mengrealisasikan anggaran sebesar Rp652.546.767.553
    • Dekosentrasi dengan anggaran sebesar Rp621.935.103.000, mengrealisasikan anggaran sebesar Rp606.877.534.168
    • Tugas pembantuan dengan anggaran sebesar Rp106.578.583.000, mengrealisasikan anggaran sebesar Rp98.143.769.223
  • Capaian program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian sosial, sebagai berikut :
    • Audit kantor pusat, dengan target 31 satker dan mampu mengrealisasikan 31 satker sehingga mencapai 100%.
    • Audit unit pelaksanaan teknis (UPT) Ditjen Rehsos, dengan target 26 UPT dan mampu mengrealisasikan 32 UPT sehingga capaiannya mencapai 123,08%
    • Audit unit pelaksanaan teknis (UPT) Badiklitpensos, dengan target 8 UPT dan mampu mengrealisasikan 8 UPT sehingga capaiannya mencapai 100%.
    • Audit dana dekonsentrasi, dengan target 16 provinsi dan mampu engrealisasikan hanya 14 provinsi sehingga capainnya baru mencapai 87,5%.
  • Breakdown anggaran Sekretariat Jenderal dengan total anggaran sebesar Rp338.089.886.000 dengan realisasi sebesar Rp327.006.448.055 atau mencapai 96,72% dengan sisa anggaran sebesar Rp11.083.437.945
  • Breakdown anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian dengan total sebesar Rp45 Juta dan mampu mengrealisasikan sebesar Rp44 Juta atau mencapai 96,89%, dengan sisa sebesar Rp1.428.911.266.
  • terkait dengan program verifikasi dan validasi data terpadu, dengan target sebanyak 96.700.000 jiwa dengan reosask sebanyak 96.869.157, indeks reformasi dan birokrasi dengan target 75 dan mampu mengrealisasikan 74,25.
  • Capaian program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemensos, sebagai berikut :
    • Audit kantor pusat dengan target 31 satker dan mampu mengrealisasikan 100%.
    • Audit Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badiklitpensos dengan target 8 UPT dan mapu mengrealisasikan 100%.
    • Audit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Rehsos dengan target 36 UPT dan mampu mengrealisasikan mencapai 32 UPT.
    • Audit Dana Dekonsentrasi dengan target 16 Provinsi dan hanya mampu mengrealisasikan 14 Provisni.
  • Ditjen Pemberdayaan Sosial mengrealisasikan sebesar 96,45% dengan total anggaran sebesar Rp498.505.882.000 dan mengrealisasikan sebesar Rp480.800.688.223, sehingga sisa anggaran sebesar Rp17.705.193.777. Adanya sisa anggaran disebabkan karena optimalisasi penggunaan dana seperti sisa lelang, tiket, gaji, dan tunjangan dan juga pelaksanaan peogram pemberdayaan KAT masih terkendala dan terdapat LK3 yang tidak mengusulkan pencairan dana operasional.
  • Ditjen Rehabilitasi Sosial mampu mengrealisasikan mencapai Rp992.473.134.218 atau mencapai 96,77% dengan c apaian program rehabilitas I sosial sebagai berikut :
    • Kesejahteraan sosial anak integratif dengan target sebanyak 101.372 anak, dan mampu mengrealisasikan mencapai 141.442 anak.
    • Rehabilitasi sosial bagi lanjut usia dengan target 25.300, dan mampu mengrealisasikan mencapai 25.300 orang.
    • Pemberian layanan home care bagi lanjut usia dengan target 15.000 orang dan mampu mengrealisasikan mencapai 15.000 orang.
    • Rehabilitaso sosial orang dengan HIV/AIDS dengan target 821 orang, dan mampu mengrealisasikan sebanyak 825 orang.
    • Rehabilitasi sosial korban tindak kekerasan dengan taget 750 orang dan hanya mampu mengrealisasikan 593 orang.
    • Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dengan target 28.610 orang dan mampu engrealisasikan mencaai 29.233 orang.
    • Literasi khusus bagi penyandang disabilitas dengan target 35 jenis, dan mampu mengrealisasikan 35 jenis.
    • Alat bantu khusus penyandang disabilitas dengan target 3.864 alat bantu, dan mampu mengrealisasikan mencapai 4.620 alat bantu.
  • Untuk program perlindungan dan jaminan sosial dengan capaian, sebagai berikut :
    • Penyaluruan bantuan PKH dengan target 10.000.000 KPM dan mampu mengrealisasikan mencapai 10.000.232 KP.
    • Korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dengan target 92.000 orang mampu mengrealisasikan melampaui dari target yang mencapai 607.643 orang.
    • Kesiapseiagaan dan penguatan masyarakat di lokasi bencana dengan target 6.500 orang dan mampu mengrealisasikan mencapai 6.500 orang
    • Korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dengan target 137.000 orang dan mampu mengrealisasikan menglampaui dari taget yang mencapai 138.107 orang.
  • Ditjen penanganan fakir miskin dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.483.719.617.272 atau encapai 90,81%. Dengan program penanganan fakir miskin, dengan rincian program sebagai berikut:
    • Bantuan sosial pangan : dengan Bantuan Pangan Non Tunai 9BPNT) dengan target 10.259.899 KPM dan hanya mampu merealisasikan sebanyak 10.228.526 KPM, dan untuk Bansos rastra dengan target 5.340.101 KPM dan mampu mengrealisasikan 100%.
    • Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan target 119.020 orang dan hanya mampu mengrealisasikan 118.809 orang
    • Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, dengan target 10.775 orang dan hanya mampu mengrealisasikan sebanyak 10.736 orang.
  • Badan pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosial dengan presentasi realisasi sebesar 93,78% dan sisa anggaran sebesar Rp8.036.601.615 dengan anggaran sebesar Rp361.434.463.000.
  • sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2019 per 17 Juni 2019 dengan total anggaran sebesar Rp58.966.502.006.000 dan sudah direalisasikan sebesar Rp36.391.051.247.006 atau mencapai 61,71%.
  • Pagu indikatif Kemensos tahun 2020 sebesar Rp62.767.643.594.000, kenaikan pagu tahun 2019 ke tahun 2020 adalah sebesar Rp3,8 Triliun atau 6,55%. Kenaikan bansos tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 adalah Rp4,1 Triliun .

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan