Dirjen Aptika Kominfo:

• Direktorat Aptika Kominfo akan menyampaikan secara singkat tentang izin Tenaga Kerja Asing, maupun izin liputan dari media asing.
• Sebanyak 162 negara diberlakukan visa bebas, tapi khusus media asing ada pembatasan.
• Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing (TKPORA), dari Kemenlu, BIN, Kemendagri, Kemendag, dan lain-lain.
• Cakupan media akan diperluas, saat ini disusungkan menambah Direktorat Pelayanan terkait rekomendasi media cetak.
• Dari KBRI meneruskan ke Menkominfo, lalu disampaikan ke Dirjen PPI menyampaikan permohonan ke kliring house.
• Kalau ada blacklist dari negara tersebut jadi rekomendasi apakah permohonan diterima atau ditolak.
• Menkominfo mengeluarkan izin kunjungan jurnalistik, membuka penyiaran asing, dan lain-lain.
• Lalu Dirjen akan mengeluarkan Press ID Card, setelah mendapatkan izin.
• Dengan pola yang dilakukan sekarang, ada keluhan dari pihak asing.
• Pengeluaran izin butuh waktu lama, mekanisme yang baru Direktorat Aiptika Kominfo usulkan. Tapi belum ada keputusan.
• Pemohon ke KBRI, lalu ke Dirjen IKP (menangani konten jurnalis) maksimal 5 hari. Lalu diproses oleh beberapa Dirjen, PPI untuk radio dan TV dan lain-lain. Lalu disampaikan ke TK Kora.
• Lalu dikeluarkan izin kalau memenuhi syarat. Awalnya Menkominfo yang mengeluarkan, tapi sekarang oleh Dirjen IKP.
• Direktorat Aptika Kominfo juga tengah menyiapkan aplikasi untuk permohonan media asing, proses sama tapi dengan aplikasi akan memperpendek waktu yang harusnya 5 hari, menjadi 2 hari.
• Permohonan lebih banyak media cetak dan online, menjadi cukupan lebih luas dari SK sebelumnya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri:

• Peran Direktorat Dukcapil Kemendagri membangun sistem administrasi kependudukan, sudah berjalan selama 15 tahun.
• Direktorat Dukcapil Kemendagri ingin memberikan perlindungan ke semua penduduk di Indonesia, termasuk orang asing.
• Direktorat Dukcapil Kemendagri juga harus meningkatkan pelayanan, sejalan dengan era baru bahwa Direktorat Dukcapil Kemendagri juga melakukan jemput bola.
• Yang tadinya azas peristiwa menjadi azas domisili.
• Direktorat Dukcapil Kemendagri dituntut melakukan inovasi pelayanan penduduk, termasuk pendaftaran penduduk. Regulasi review kembali, memaksimalkan IT.
• Direktorat Dukcapil Kemendagri harapkan seluruh rakyat Indonesia bangkit untuk mengurus data kependudukan.
• Dengan inovasi yang ada, akan ada kesadaran untuk mengurus administrasinya.
• Direktorat Dukcapil Kemendagri sedang melakukan perbaikan agar tata kelola Pemerintahan semakin baik.
• Direktorat Dukcapil Kemendagri diharapkan tata kelola Pemerintah akan menjadi lebih baik. Penduduk yang teradministrasikan
• Yang sudah menjadi KITAP juga sama, wajib melaporkan 14 hari sejak terbit.
• Sistem administrasi pendudukan, terdiri dari pendaftaran. Ada beberapa macam akta, belum seluruhnya belum Direktorat Dukcapil Kemendagri capai.
• Ada 6 macam akte yang memang seluruhnya Direktorat Dukcapil Kemendagri persamakan.
• Mana kala data ini sudah sempurna maka pemanfaatan akan lebih baik.
• Kalau data sudah sempurna, pemanfaatan akan jauh lebih baik lagi.
• Sebanyak 170 juta sudah melakukan perekaman. Belum semuanya, harapan di tahun 2017 semua terselesaikan.
• Pemberian izin tinggal, kebanyakan WNA tidak melaporkan ke Disdukcapil.
• Direktorat Dukcapil Kemendagri memang ranahnya adalah setelah pemberian izin tinggal imigrasi kebanyakan WNA ini tidak melaporkan ke Dinas Dukcapil
• WNA yang data ke Indonesia, Direktorat Dukcapil Kemendagri akan mengeluarkan 2 macam dokumen SKTT dari Imigrasi dan KTP untuk negara asing dan KITAP.
• Orang yang izin memiliki KITAS wajib lapor ke instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak KITAS terbit.
• Sesuai amanah UU 23, Negara harus melindungi penduduk, yang berarti termasuk orang asing.
• Kalau tidak terdaftar akan sulit mengecek dimana, entah itu teroris dan sebagainya bisa terjadi.
• KTP untuk WNA, KTPnya sama tapi kewarganegaraan berbeda.
• Direktorat Dukcapil Kemendagri menyadari bahwasannya permasalahannya bahwa tidak bertemunya WNA terhadap pencacatan sipil.
• Direktorat Dukcapil Kemendagri sadar bahwa masalahnya tidak lapor oleh orang asing, Disdukcapil hanya terima laporan.
• Sehingga diwajibkan untuk melapor pada Dinas Dukcapil.
• Direktorat Dukcapil Kemendagri memohon untuk menyampaikan ke Kemenkumham khususnya Dirjen Imigrasi.
• Untuk negara asing dan menetap di Indonesia banyak yang tidak melaporkan, dan perlu melakukan sosialisasi.

BNSP:

• Ada 12 sektor prioritas yang BNSP sertifikasi dalam rangka MEA. BNSP tambahkan dengan engineering dan arsitek.
• Untuk proses sertifikasi semua perangkat sudah siap.
• Lembaga sertifikasi sudah ada 628 yang diberikan lisensi untuk melakukan sertifikasi.
• Terdapat ada 46 lembaga diklat.
• Lembaga sertifikasi masih berfokus di Jawa, tapi yang lain sedang berkembang.
• Sislatkernas BNSP kembangkan, untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya.
• MoU dengan Australia dilakukan untuk menerapkan standar di Australia, begitu juga dengan Negara Jepang.
• Mutual Recognition Arangemeent (MRA) juga BNSP terapkan. BNSP kembangkan sistem dari ASEAN.
• Sistem sertifikasi di ASEAN tidak boleh double assessment. Maka dengan MRA hal itu akan juga tercapai.
• Semua asing yang masuk, harus mendapat sertifikat RSPA. Ini yang akan mempengaruhi perizinan.
• Ini perlu koordinasi juga dengan Kemenaker.