Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Permasalahan Hukum TKI di Luar Negeri — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Binapentasker Kemenaker, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, BNP2TKI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jasindo, Astindo, dan Asuransi Mitra TKI

Tanggal Rapat: 11 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 10 Jun 2021,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Dirjen Binapentasker Kemenaker, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, BNP2TKI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jasindo, Astindo, dan Asuransi Mitra TKI

Pada 11 Oktober 2016, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Binapentasker Kemenaker, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, BNP2TKI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jasindo, Astindo, dan Asuransi Mitra TKI mengenai Pembahasan Permasalahan Hukum TKI di Luar Negeri. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Syamsul dari Fraksi Partai Golongan Karya (FP-Golkar) dapil Sulawesi Selatan 2 pada pukul 10.12 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://baliexpress.jawapos.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Binapentasker Kemenaker, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, BNP2TKI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jasindo, Astindo, dan Asuransi Mitra TKI

Dirjen Binapentasker Kemenaker:

  • Dirjen Binapenta menyerahkan pelayanan surat ke OJK tentang pembentukan konsorsium asuransi TKI.
  • Pada 27 Juli 2013 Permenaker tentang pencabutan konsorsium dari 1 menjadi 4.
  • Jenis dan jangka waktu pertanggungan, yang pra tanggungannya 50 ribu.
  • Data klaim asuransi dari ASPINDO sebanyak 2.647 orang dengan jumlah tanggungan sebesar Rp24,5 Miliar.
  • Klaim asuransi yang selama ini sudah dilakukan, ada 4.716 dengan jumlah yang dibayar 3.916 dan outstanding 800.
  • Data kartu peserta asuransi:
    • Jasindo 65.1364
    • Mitra TKI 44.6959
    • Astindo 61.4591
  • Sebanyak 3 konsorsium habis kontraknya habis 31 Juli 2017.
  • Binapenta siap terima saran dan masukan terkait apapun.

Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu:

  • Mengenai hubungan luar negeri, Kementerian Luar Negeri melindungi semua Warga Megara Indonesia di luar negeri.
  • Jumlah kasus yang ditangani Kemenlu di tahun 2016 ada 12 ribu kasus. Tingkat kasus setiap tahun menurun.
  • Kemenlu tidak pernah berfikir situasi di Turki, 500 mahasiswa diputus beasiswanya, Alhamdulillah bisa diselesaikan.
  • Pergolakan di Yaman hampir 2.300 WNI Kemenlu bantu untuk evakuasi korban agar aman.
  • Ada gempa bumi di Denmark Kemenlu banyak menyelamatkan WNI.
  • Untuk urusan asuransi bukan domain Kemenlu penuh.
  • Yang dihadapi kesulitan jika sakit sudah melebihi limit. Ada majikan datang ke KBRI tanya KBRI untuk tanggung.
  • Kalau ada perpanjangan asuransi bagaimana mekanismenya bisa lebih mudah. Kemenlu hanya membantu soal dokumen.
  • Jangan sampai timbul kesan lebih mudah dapat asuransi di luar negeri daripada haknya asuransi di dalam negeri.
  • Kemenlu berusaha agar hak-hak TKI di Bin Laden dapat terpenuhi. Kemenlu meminta bin laden tanggung jawab dengan gaji yang belum dibayar.

BNP2TKI:

  • BNP2TKI fasilitasi masalah asuransi, pelaksanaan pelaporan dari asuransi berjalan dengan lancar, konsorsium akan sampaikan detail.
  • Daftar klaim yang disampaikan Rp23-66 Miliar per tahun, data yang dilaporkan secara rutin dari konsorsium.
  • Dari ketiga konsorsium asuransi, pada tahun 2016 berkisar 100-300 pengajuan klaim, JASINDO sebesar Rp20 Miliar, ASTRINDO sebesar Rp19 Miliar, MITRA sebesar Rp12 Miliar.
  • Pada masa penempatan gagal berangkat dan TKI yang tidak dibayar, yang paling besar pada TKI yang meninggal dunia dan cacat
  • Untuk kematian mendapat santunan kematian sebesar RP75 Juta dan biaya pemulangan jenazah sebesar Rp5 Juta.
  • BNP2TKI melayani dalam setahun sebanyak 1879 urusan klaim asuransi.
  • Terkait dengan kendala yang dihadapi khususnya pencairan asuransi BNP2TKI terus kordinasikan agar prosesnya tidak terkena.
  • Kendala utama pengurusan asuransi yaitu pemenuhan dokumen-dokumen. Maka solusinya bisa menyederhanakan proses dokumen.
  • BNP2TKI juga ingin ada penyederhanaan atas klaim asuransi ini dari Kemenaker, sehingga mempermudah pekerjaan BNP2TKI.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan