Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan

Tanggal Rapat: 30 Aug 2023, Ditulis Tanggal: 15 Jan 2024,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Menteri Kesehatan→Budi Gunadi Sadikin

Pada 30 Agustus 2023, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan membahas Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Raker dibuka dan dipimpin oleh Felly Fraksi Nasdem dapil Sulawesi Utara pada pukul 10.16 WIB. 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Kesehatan → Budi Gunadi Sadikin
  • Untuk turunan UU Nomor 17 tentang Kesehatan ini ada 10 yang didelegasikan dalam bentuk PP, 2 dalam bentuk Perpres dan 5 dalam bentuk Permenkes.
  • Yang 10 ini kita jadikan jadi satu PP dan sudah selesai di pembahasan internal. Sekarang kita sedang didiskusikan dengan expert dan publik.
  • Targetnya untuk rancangan Peraturan Pemerintah kita harapkan di akhir September sudah bisa disetujui oleh Presiden, jadi nanti September ini Kementerian Kesehatan akan memulai pembicaraan antar stakeholder.
  • Perpres dan Permenkes ditargetkan selesai pada bulan Desember 2023.
  • Mengenai polusi udara ini polusi udara sudah ada dua kali Ratas dengan Presiden. Di Ratas pertama Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan itu tugasnya di hilir di akibat bukan di hulu.
  • Tapi dalam diskusi memang kita diminta beberapa masukan karena mirip dengan pandemi covid ini harus ada surveilans nya, harus ada data analisisnya dan bagaimana caranya supaya publik bisa percaya dengan integritas data dari Pemerintah.
  • Dari data BPJS penyakit pernapasan atau respirator idealis itu ada 6. Yang besar-besar yaitu Pneumonia, tuberkulosis, ISPA dan diikuti oleh asma, penyakit paru, absolusi kronis dan kanker paru.
  • Kementerian Kesehatan memisahkan mana potensi disebabkan oleh polusi udara karena tuberkulosis disebabkan oleh bakteri tidak polusi udara. Di udara jadi yang disebabkan oleh polusi udara adalah pneumonia, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, asma ada sedikit disebabkan oleh polusi udara tapi ada juga karena alergi dan PPOK atau ini sama seperti pneumonia cuma sifatnya kronis.
  • menganalisa tapi pengaruh dari polusi udara itu banyaknya di pneumonia dan ISPA. Pneumonia adalah infeksi di paru ISPA adalah infeksi di saluran atas. Infeksi ini bisa disebabkan oleh polusi udara.
  • Total belanja BPJS untuk penyakit ini adalah Rp10 Triliun tahun lalu. Jadi tahun 2023 pasti akan naik lagi dari Rp10 Triliun.
  • Guideline WHO yang harus diperhatikan itu ada 6. 4 berbentuk gas, 2 berbentuk partikel. Yang gas itu adalah Ozon, nox, sox dan co. Jadi Ozon natrium sulfur dan karbon itu yang berbentuk gas itu partikel itu ada PM10 particulate meters itu artinya 10 mikro. PM 2,5 itu jauh lebih kecil yaitu particulate dengan ukuran 2,5 mikron.
  • WHO kasih target-targetnya dan targetnya dia adalah kadar per 24 jam dan kadar per tahun.
  • Yang paling berbahaya adalah partikel 2.5. Karena ini partikelnya kecil sekali bisa masuk ke pembuluh darah turun ke paru. Sehingga hampir di semua negara yang polusi tinggi yang diukur adalah partikel 2.5 mikron. Sumbernya ini dari pembakaran pembakaran dari karbon bisa yang ada di bensin, untuk transportasi, PLTU dan industri.
  • Tahun ini WHO mengeluarkan aturan baru untuk PM 2,5 yang ini berbahaya bagi kesehatan standarnya adalah rata-rata 24 jam 15, rata-rata 1 tahun 5.
  • Permenkes dan Permen LHK Disesuaikan dengan standar kualitas udara yang terkini dari WHO.
  • Kementerian Kesehatan ajukan juga ke Presiden adalah di DKI kita usulkan seperti Beijing. Beijing ada 1.000 alat kita punya 674. Alat ini bisa mendeteksi kadar PM 2,5 secara online.
  • Surveilans itu diputuskan oleh Presiden semuanya dikembalikan ke KLHK. Jadi yang tadi standar WHO itu dikembalikan ke KLHK.
  • Kementerian Kesehatan telah merilis siaran sehat dan mempersiapkan serial webinar serta pesan masyarakat. Kita juga rekomendasi pakai masker apa yang bisa menyaring 2,5.
  • Kementerian Kesehatan memonitor kejadian ISPA di Jabodetabek yang kita lihat angkanya naik. Kenaikannya ada di DKI. Yang di Bodetabek lebih baik dari DKI ternyata mereka masukinnya tidak disiplin.
  • Kesiapan fasilitas untuk mengobati penyakit pernapasan. Jumlah Puskesmas se-Jabodetabek ada 674, RS Jabodetabek 66 dan RS Persahabatan (Pusat Respirasi Nasional) ada 1.
  • Kementerian Kesehatan juga masih mengukur interaksi dengan dengan multilateral organization. Jangan hanya di level Kemenkes saja tapi di level-level Rumah Sakit itu seperti apa. Supaya kita bisa dapat manfaat keuangan sebanyak-banyaknya kita bisa dapat manfaat pengaruh sebanyak-banyaknya.
  • Selanjutnya. Rencana Induk Berbasis Kesehatan (RIBK). Tujuan dari ini sebenarnya adalah sangat besar kaitannya dengan transformasi pilar 4 yaitu Pembiayaan Kesehatan.
  • Soal RIBK ini Kementerian Kesehatan ingin memastikan bahwa uangnya kita punya yang terbatas itu bisa sebanyak-banyaknya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Itu sebabnya Kementerian Kesehatan tidak berbasis terhadap jumlah tapi kita fokusnya terhadap program.
  • RIBK berfungsi mensinkronkan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat, daerah dan swasta dalam pembangunan kesehatan. RIBK akan diundangkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan