Migrant Care:

• Mekanisme perlindungan buruh migran yang ekslusif belum ada untuk itu nanti Migrant Care usulkan lembaga yang mengurusnya.
• Persoalan di buruh migran adalah, penempatan yang salah, tidak ada perhatian dari negara, perdagangan manusia, dan kriminalisasi buruh migran.
• Kinerja kelembagaan untuk penempatan buruh Indonesia juga menjadi alasan mengapa pembahasan RUU PPILN.
• Perlindungan buruh migran di kelautan belum dilindungi juga oleh K/L terkait.
• Kasus korupsi di KBRI Kuala Lumpur dengan modus mmpermudah pengurusan dokumen ternyata dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri.
• Migrant Care ingin Migrant Care dijadikan publik bukan diurus oleh pihak swasta.
• Mekanisme asuransi untuk perlindungan juga merupakan perlindungan sosial untuk para buruh.
• Pelibatan aktif dari pihak desa sampai ke pusat perlu diperhatikan.
• Migrant mendukung BNP2TKI diperkuat dan direvitalisasi.
• Tidak prlu ada Dewas karena nanti akan terintegrasi menjdi bagian dari BNP2TKI.
• Migrant Care mendukung draf dari DPR RI dan tolong kordinasi dengan pihak Kementerian.
• Soal kesejahteraan dan keadilan perlu dimasukkan dalam RUU PPILN ini.
• Penguatan atas BP3MI perlu juga. Monopoli swasta harus diatasi.
• Migrant Care ingin ongkos migrasi tidak terlalu mahal setelah RUU PPILN ini disahkan.
• Soal multi channeling, Migrant Care harap buruh migrant dapat memilih sendiri jalur mereka apakah lewat swasta atau negara.
• Tentang hak-hak perempuan, semoga deadlock nya bisa dicairkan.

Jaringan Buruh Migran (JBM):

• Revisi UU PMI masih belum beda jauh dengan UU yang lama.
• Biaya kesehatan masih kita bayar sendiri contoh BPJS Kesehatan. JBM juga menanyakan bagaimana implementasi BPJS Kesehatan ini.
• RUU PPILN ini JBM melihat masih memasukkan IPPTKLN dan banyak buruh migran yang dicekal karena masalah itu.
• Untuk kelembagaan, siapapun lembaganya tidak masalah asalkan perlindungan buruh migran dan keluarganya terjamin.
• Di RUU ini juga belum dibahas tentang bagaimana ganti rugi terhadap buruh migran. Karena sampai sekarang masalah human trafficking masih terjadi.
• Kondisi di Indonesia tidak baik untuk itu buruh kebanyakan ke luar negeri.
• Buruh migran bukan dijadikan subjek tapi objek.
• Buruh migran Indonesia mayoritas bekerja sebagai buruh rumah tangga.
• Isi dari UU harusnya selaras dengan UU tentang TPPO.
• Pemerintah harus melaksanakan MoU dengan negara penempatan agar buruh migran dapat terlindungi intinya.