Rina Rusman, Pakar (Legal Advisor International Committee of the Red Cross/ICRC) 

• RUU tentang Kepalangmerahan dapat menjadi lambang bagi Perhimpunan Nasional PMI
• Kepalangmerahan terdiri 3 (tiga) lambang yaitu lambang palang yang dipakai ICRC, yang kemudian diadopsi juga oleh negara-negara lain.
• Selain itu, ada lambang bulan sabit merah dan singa matahari merah yang diusulkan Turki dan Iran, namun ini tidak dipakai lagi.
• Setiap negara hanya boleh memakai satu lambang terkait kepalangmerahan.
• Lambang kristal merah dapat digunakan sebagai alternatif terakhir.
• Lambang kepalangmerahan dapat digunakan untuk perang atau korban perang. Namun, dalam aturan internasional yang diperbolehkan menggunakan lambang kepalangmerahan hanya dinas kesehatan.
• Lebih dari 196 negara setuju lambang kepalangmerahan hanya ada satu dalam sebuah negara.
• Negara wajib memastikan lambang kepalangmerahan yang digunakan.
• Penggunaan lambang kepalangmerahan yang tidak semestinya dapat dipidanakan.
• Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi yang disiapkan negara untuk membantu dinas kesehatan angkatan perang.
• PMI harus diatur dalam sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menegaskan hak dan kewajiban PMI, termasuk untuk penggunaan lambangnya.
• Kewajiban negara dapat terpenuhi dengan adanya Undang-Undang tentang Kepalangmerahan.
• Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Jenewa sebagai pedoman Hukum Humaniter Internasional (HHI)
• Perlu penjelasan secara detail mengenai sumber-sumber statute Palang Merah dan Sabit Merah dalam RUU tentang Kepalangmerahan.
• RUU tentang Kepalangmerahan mengatur penggunaan dan perlindungan lambang kepalangmerahan yang meliputi Palang Merah dan Sabit Merah.
• RUU tentang Kepalangmerahan Pasal 2, 3, dan 4 dalam Bab 2 dijelaskan bahwa lambang kepalangmerahan dapat digunakan oleh TNI. Padahal, seharusnya digunakan oleh Dinas Kesehatan Angkatan Perang.
• Dalam Pasal 2 dapat ditambah kata Dinas Kesehatan.
• Di dalam Pasal 39 menjelaskan tentang larangan penggunaan lambang kepalangmerahan.
• Kepalangmerahan sering dikaitkan dengan kegiatan kemanusiaan.
• Lambang palang merah dapat digunakan unit medis non PMI untuk pertolongan pertama.
• Bila rumah sakit menggunakan lambang palang merah, maka sama saja menggunakan layanan dengan cuma-cuma.
• Lambang palang merah bukan sebagai lambang pelindung, tetapi lambang pengenal.
• Lambang palang merah harus berupa 5 (lima) bujur sangkar dalam bentuk yang sama.
• Dalam Pasal 13, perlu penambahan kata “keikutsertaan organisasi kemanusiaan lainnya”.
• Dalam Pasal 32 perlu penambahan kata “...dalam pelaksanaan tugasnya, PMI perlu bekerjasama dengan organisasi lainnya”
• PMI dan ICRC memiliki prinsip yang fundamental yaitu sama-sama netral dan mandiri.
• Konversi Jenewa tahun 1949 untuk membela dan membantu korban perang.
• Rina berharap tidak ada over-regulating yang membahayakan petugas PMI maupun Dinas Kesehatan TNI.
• Penggunaan lambang kepalangmerahan bukan merupakan hak, melainkan kewajiban.
  

Fadhillah Agus, Pakar (Partner Fadilah Rifai Rizky/PRR Law)

• Acuan pada bagian Mengingat, hanya mencantumkan 2 (dua) produk hukum yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hasil konvensi Jenewa. Perlu ditambah lagi peraturan perundang-undangan lainnya.
• Kepalangmerahan seolah-olah seperti kegiatan kemanusiaan atau hal-hal lain yang termaktub dalam Konvensi Jenewa yang membatasi ruang gerak PMI.
• Kegiatan donor darah dan pencegahan HIV/AIDS yang dijalankan oleh PMI tidak tercantum dalam Konvensi Jenewa.
• Konflik yang akan dihadapi Indonesia dalam 25 tahun kedepan adalah konflik internal dan internasional.
• TNI tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh kepalangmerahan, begitupun juga dengan Dinas Kesehatan TNI yang hanya bertugas untuk membantu korban peperangan saja.
• Dinas Kesehatan TNI tidak bekerja berdasarkan prinsip gerakan kepalangmerahan dan bulan sabit merah.
• Lambang kepalangmerahan dapat digunakan oleh PMI yang diperbantukan oleh TNI.
• Selama ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang PMI.