Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penjelasan Menteri terhadap Persiapan Program Pra-Kerja, Pemetaan Daerah-Daerah Potensi dan Dukungan Informasi Digital serta Isu-Isu Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Tanggal Rapat: 20 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 27 Mar 2020,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Menteri Ketenagakerjaan→Ida Fauziyah

Pada 20 November 2019, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia mengenai Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan terhadap Persiapan Program Pra-Kerja, Pemetaan Daerah-Daerah Potensi dan Dukungan Informasi Digital serta Isu-Isu Lainnya. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Emanuel Melkiades Laka Lena dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 10:30 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Ketenagakerjaan → Ida Fauziyah
  • Prinsip Implementasi
    • Desain Kartu Prakerja (digital atau reguler) sama
    • Satu data center dan dikelola satu Project Management Office (PMO)
    • Nilai insentif peserta (digital atau reguler) sama
    • Unit Cost ditentukan PMO
    • Kriteria penyedia layanan pelatihan ditentukan oleh PMO
    • Integrasi berbagai Data untuk filter penerima Prakerja
    • Pelatihan yang dilakukan Kementerian/Lembaga (K/L) terlibat dalam skema Kartu Pra-Kerja
    • Pemberian Pra-Kerja berdasarkan prinsip first in first serve
    • Kuota per wilayah berdasarkan kriteria tertentu, seperti: pengangguran, pekerja muda
  • Mekanisme dalam Pelaksanaan Program Kartu Prakerja
    • Daftar di Website atau ke Balai Latih Kerja (BLK)
    • Proses Seleksi Online
    • Pilih lembaga pelatihan Vokasi di Website/Apps
    • Mengikuti pelatihan
    • Mendapatkan sertifikat
    • Mendapatkan insentif
    • Memberikan rating dan ulasan
    • Survei kebekerjaan
  • Total anggaran yang dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebesar Rp10 Triliun, dengan rincian sebagai berikut:
    • Biaya Pelatihan Rp3.000.000-7.000.000
    • Biaya Sertifikasi Rp0–900.000
    • Insentif Pasca Pelatihan Rp500.000
    • Pengisian Survei Rp150.000
    • Total Manfaat per Peserta Rp3.650.000 s/d Rp7.650.000 (rata-rata Rp5.000.000)
    • Total Anggaran Rp10 Triliun (untuk 2.000.000 orang)
  • Perlunya Project Management Office (PMO): Implementasi dan operasional Program Kartu Prakerja membutuhkan pengelolaan secara profesional dengan pertimbangan;
    • Mengelola dana bantuan pelatihan dalam jumlah besar yang pendistribusiannya harus akuntabel
    • Implementasi program melibatkan banyak pihak (lembaga pelatihan, platform digital, lembaga sertifikasi, dan sistem pembayaran)
    • Operasional program Kartu Prakerja dilakukan melalui sistem terintegrasi dan berbasis digital
  • Tugas dan Tanggung Jawab
    • Tugas PMO adalah membangun ekosistem Program Kartu Prakerja, yang meliputi pembangunan sistem, operasional program, monitoring dan evaluasi, pelayanan kepada masyarakat, pemanfaatan lembaga pelatihan dan menjembatani kebutuhan industri.
    • PMO bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan dan operasional program Kartu Prakerja.
  • Kesiapan program Kartu Pra-Kerja
    • Payung Regulasi
      • Landasan hukum menggunakan Perpres. Draft Perpres yang disusun bersama K/L terkait oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian
      • Diperlukan regulasi turunan: SK Kemenko Bidang Perekonomian (Direksi PMO), Permenko Ekon (kriteria Lembaga Pelatihan Kerja/LPK, insentif) dan PMK/Keppres (SBML/Remunerasi PMO)
    • Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja
      • Berdasarkan arahan Presiden, PMO Kartu Pra Kerja berada di bawah Kemenko Bidang Perekonominan
    • Sistem Informasi
      • Kemnaker telah menyiapkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang siap terintegrasi dengan program Kartu Pra Kerja digital maupun reguler
      • Saat ini dalam tahapan: memperkuat database kelembagaan dan program pelatihan lintas stakeholder (BLK, LPKS, K/L lain) yang terlibat dalam skema Kartu Pra-Kerja
      • Piloting penggunaan aplikasi pendaftaran pelatihan di BLK, UPTP dan UPTD (pelatihan.Kemnaker.go.id)
    • Koordinasi Lintas K/L untuk Kartu Prakerja
      • Telah dibentuk tim teknis antara K/L dibawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian untuk membahas lebih detail isu Kartu Pra Kerja
  • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan lokasi Agustus 2019 dimana TPT terendah sebesar 2,41% terdapat pada penduduk berpendidikan SD ke bawah, sementara TPT tertinggi sebesar 10,42% pada jenjang pendidikan SMK.
  • Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Provinsi Agustus 2019 dimana 5 TPT Tertinggi berada di provinsi: Banten, Jawa Barat, Maluku, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara.
  • Lowongan Pekerjaan Berdasarkan Provinsi dimana 5 lowongan pekerjaan terbanyak berada di provinsi: Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau dan Banten.
  • Lowongan pekerjaan nasional berdasarkan jenis kelamin dan golongan pokok jabatan
    • Lowongan Pekerjaan berdasarkan Jenis Kelamin, total 287.201 orang, dengan rincian:
      • Perempuan : 85.318 orang
      • Laki-Laki : 101.883 orang
    • Lowongan Pekerjaan Berdasarkan Golongan Pokok Jabatan
      • Professional
      • Manager
      • Teknisi dan Asisten Ahli
      • Operator dan Perakit Mesin
      • Tenaga Tata Usaha
      • Tenaga Usaha Jasa dan Usaha Penjualan
      • Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
      • Pekerja Pengolahan, kerajinan
      • Pekerja Kantor
  • Dukungan Informasi teknologi digital dengan portal Kemnaker
    • Portal Kementerian Ketenagakerjaan:
      • Pusat Bantuan
      • Karir Hub
      • Pelatihan
      • Pemagangan
      • Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
      • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)
      • Kelembagaan
      • Sertifikasi
  • Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER) adalah sistem yang dihadirkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat secara prima dan real time untuk bisa mengakses pelayanan Kemnaker yang berjumlah 16 Layanan, mulai dari Pencarian Kerja, K/L dan Perusahaan.
  • Layanan pelatihan berdasarkan aplikasi yang telah dipersiapkan: Aplikasi pelatihan adalah aplikasi Pendaftaran Pelatihan (bagi masyarakat) dan Buka Pelatihan (bagi LPK) dan transformasi dari kios3in1.net yang sudah terlebih dahulu dikembangkan Ditjen Binalattas sebelumnya. (PIC. Dit. Stankomlatker)
    • Hal Kritis:
      • Untuk bisa membuka pelatihan, LPK harus terdaftar di aplikasi kelembagaan dan programnya terintegrasi di aplikasi program pelatihan.
    • Kendala:
      • Perlu waktu untuk sosialisasi (khusunya LPK K/L lain BLK UPTD, LPK Swasta, dan LPK Perusahaan) untuk aktif menggunakan aplikasi ini.
    • Solusi:
      • Aplikasi ini akan menjadi core dari pendaftaran program kartu prakerja dengan beberapa pengembangan (semisal fintech, absensi, survei penempatan,dll)
    • Pendaftaran Pelatihan (bagi masyarakat) dan Buka Pelatihan (bagi LPK) https://pelatihan.kemnaker.go.id
  • Grand Design Pelaksanaan Program Kartu Prakerja
    • Sesuai hasil Rapat Terbatas (Ratas) 11 November 2019, PMO dan program Kartu Prakerja akan dikelola oleh Kemenko Bidang Perekonomian. Oleh karena itu, detail pelaksanaan dan grand design pelaksanaan program Karrtu Prakerja 2020-2024 berada di Kemenko Bidang Perekonomian.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan