Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pengoperasian LRT dan MRT di Jakarta – RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek dan Dirut Kereta Cepat Indonesia.
Tanggal Rapat: 26 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 6 May 2019,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Dirut Kereta Cepat Indonesia
Pada tanggal 26 Maret 2019 Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkeretaapian, Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek dan Dirut Kereta Cepat Indonesia untuk membahas pengoperasian LRT dan MRT di Jakarta
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Fary Djemy Fraksi Gerindra dapil NTT 2 pada pukul 10:50 WIB rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
Sebagai pengantar rapat, Fary mengatakan bahwa focus kali ini akan membahas pengoprasian LRT dan MRT di Jakarta, evaluasi penyelenggaraan LRT di Palembang dan evaluasi pembangunan dan penyelesaian jalur rel kereta api. Masih belum optimalnya penempatan dari jumah penumpang menjadi persoalan dengan integritas dalam sistem trasportasi
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirjen Perkeretaapian
- Kondisi saat ini, yaitu: (i) panjang jaringan KA di wilayah Sumatera, jalur KA yang beroperasi ± 1.872,78 Km dan jalur Non-aktif ± 628 Km. (ii) panjang jaringan KA di wilayah Jawa, jalur KA yang beroperasi ± 4.131,71 Km dan Jalur Non-aktif ± 1.862,51 Km. (iii) di wilayah Sulawesi saat ini telah terbangun jaringan KA sepanjang ± 45 Km sebagai bagian dan Trans Sulawesi.
- Jumlah angkutan penumpang pada tahun 2018 ±422.332.287 Pnp, dan jumlah angkutan barang pada tahun 2018 ±45.263.000 Ton.
- MRT Jakarta koridor Utara-Selatn sepanjang ±24,7 Km terdiri dai fase I Lebak Bulus-Bunderan HI (15,7 Km) dan fase II Bunderan HI-Jakarta Kota –Kampung Bandan (9 Km). MRT Jakarta Utara-Selatan fase I yang telah beroperasi terdoro dari I konstruksi elevated sepanjanjang 9,8 Km dan underground
sepanjang 5,9 Km. - Nilai manfaat pembangunan, peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kota, mengurangi kepadatan lalu lintas melalui perpindahan moda , dan mewujudkan alternatif transportasi yang modern dan ramah lingkungan. Penanggungjawab proyek DJKA Kemenhub (Executing Agency), Pemprov DKI Jakarta (Implementing Agency), PT MRT Jakarta (Sub-Implementing Agency).
- Pembiayaan MRT Jakarta koridor Utara – Selatan fase I, seumber pembiayaan dari LOAN JICA (Japan International Cooperation Agency) besaran biaya Rp.13.776.070.000.000, dan kewajiban pembayaran pemerintah pusat sebesar Rp. 6.750.260.000.000 dan pembayaran pemerintah pusat sebesar Rp.7.025.810.000.000. dan lingkung pekerjaanya, kajian perentanaan dan kelayakan proyek, pembangunan infrastruktur dasar/ Jalur KA/ Track, penyediaan rolling stock, sistem persinyalan/ operasi, fasilitas-fasilitas lainnya, dan supervise/pengawasan proyek.
- Jam operasi MRT dari pukul 06.00 – 22.00 pada weekday dan 06.00 – 23.00 pada weekend.
- Progres LRT paada tanggal 15 Maret 2019 sudah mencapai 59,41%. Luas wilayah yang sudah dicapai di daerah Jakarta Timur seluas 2.684 m², Jakarta Selatan seluas 5.870 m², depok seluas 4.369 m², Kota Bekasi seluas 4.290 m² dan Kabupaten Bekasi luas 117.525 m².
- Operasional LRT Sumatera Selatan, (i) panjang trase stasiun bandara - stasiun DJKA 23,4 Km (13 Stasiun), (ii) waktu operasional pukul 04.48 – 18.59 WIB, headway tercepat 24 menit , headway terlama 48 menit, dan waktu tempuh 60 menit. (iii) jumlah perjalanan selama 1 hari sebanyak 52 perjalanan, dan 6 trainset beroperasi/hari. (iv) biaya tarif dari, Stasiun bandara SMB II – Stasiun DJKA Rp. 10.000, Stasiun asrama haji – Stasiun DJKA Rp. 5.000, dan Stasiun asrama haji – Stasiun DJKA Rp. 2.000. integrasi antar moda Trans Musi dan DAMRI.
- Operasional normal LRT Sumatera Selatan pada akhir Mei 2019, (i) panjang trase stasiun bandara - stasiun DIKA 23,4 Km (13 stasiun). (ii) waktu operasi pukul 04.00 – 22.20 WIB, headway 24 menit, dan waktu tempuh 42 menit. (iii) jumlah perjalanan 1 hari sebanyak 108 perjalanan, dan 6 trainset beroperasi/hari, dan 2 trainset cadangan. (iv) biaya tariff dari, Stasiun bandara SMB II – Stasiun DJKA Rp. 10.000, Stasiun asrama haji – Stasiun DJKA Rp. 5.000, dan Stasiun asrama haji – Stasiun DJKA Rp. 2.000. integrasi antar moda trans musi dan DAMRI.
- Masyarakat Sumatera Selatan dalam melakukan kegiatan sehari-harinya sudah menggunakan dengan LRT.
- pengelolaan penggunaan LRT, Jangka Pendek 2019-2020 belum adanya perubahan kebijakan. subsidi keperintisan tetap diberikan oleh pemerintah pusat mengingat biaya operasi masih lebih besar dari pendapatan tariff, asel masih dalam status kontruksi dalam project dimana kontrak pembangunan selesai pada bulan Mei 2019 dengan masa pemeliharaan hingga bulan Mei 2020, dan dilakukan upaya peningkatan jumlah penumpang, penataan trayek angkutan umum LRT sebagai Trunk Line, BRT dan angkutan umum sebagai feeder, penetapan tariff angkutan umum terintegrasi dan upaya sosialisasi terhadap masyarakat.
- Pengelolaan penggunaan LRT, Jangka Menengah 2020-2023 perbaikan integrasi antarmoda. Subsidi keperintisan tetap diberikan oleh pemerintah pusat, namun pendapatan Non-Care mulai tumbuh sebagai pengurangan terhadap operasional, penyediaan fasilitas park dan ride, dan perbaikan fasilitas integrasi, perbaikan halte, penerapan sistem tiket elektronik pada angkutan terintegrasi LRT, dan penyediaan fasilitas naik turun, penyebrangan, dan penjadwalan angkutan umum terintegrasi.
- Pengelolaan penggunaan LRT, Jangka Panjang 2023-2047 perbaikan integrasi antarmoda serta pengimbangan TOD. Perbaikan integrasi antarmoda serta pengembangan TOD sampai radius 1 Km di setiap stasiun.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Menargetkan pembangunan jalur KA sepanjang 3.258 Km´sp . dan program RENSTRA, untuk peningkatan konektivitas dan kapasitas dengan target pembangunan jalur KA 1.349 Km´sp (Reviu RESTRA), Peningkatan pelayanan dengan target jumlah pelayanan keperintisan 9 lintasan dan jumlah penumpang PSO, dan Peningkatan keselamatan dengan target penurunan ratio kecelakan menuju zero accident.
- Pembangunan jalur kereta api di Papua adanya jalur khusu Freeport dengan 26 Km.
- Dalam harga tariff bagaimana pemerintah bisa mengendalikan tarif ekonomi dan ekonomi, Dirjen Perkeretaapin dalam mengenai tariff sedang melakukan pengkajian.
Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek
- Kondisi makro di Jabodetaek total populasinya sudah mencapai 34.555.988 dan luas Jabodetabek 6.399,70 Km.
- Dalam Perpres No 55 tahun 2018 adanya rencana induk transportasi Jabodetabek indikator kinerja, dengan adanya ganjil genap sekarang masyarakat menjadi menggunakan trasportasi umum.
- Terkait dengan akses jalan kaki ke angkutan umum maximal 500 M karena jika akses dalan kaki lebih dari 500 M akan menimbulkan pengguna akan menggunakan lagi trasortasi pribadi yang mereka akan guakan. Sehingga disetiap stasiun MRT dhubungkan dengan jalur busway maupun transportasi yang lainnya.
- Kepala BPTJ meminta untuk pemerintah perlu adanya percepatan pembangunan barat dan timur. MRT Jakarta sudah sesuai dengan implementasi Perpes No 55 tahun 2018, MRT akan terintegrasi dengan moda angkutan umum 7 rute untuk transjakarta, pelayanan bus akan bertmabh sebanyak 50 unit, KRL 1,1 juta penumpang setiap harinya dan angkutan berbasis online seperti grab dan gojek.
- Pada stasiun tugu sudah mengoprasikan aplikasi dengan menggunakan grab now untuk menghindari dari semeraut antara driver mencari costumer, sehingga pengguna bisa memesan dari stsiun sebelumnya.
- BPTJ sudah bekerjasama dengan Bank Indonesia dengan menggunakan satu kartu transportasi bisa digunakan untuk moda trasnportasi lainnya sehingga untuk mempermudah seperti pembayaran Toll, pembayaran parker, pembayaran retail, dan pembayaran angkutan umum perkotaan lainnya.
- Total investasi 600 T alokasi anggaran dari APBN, APBD, dan swasta. Dan pendanaan yang paling besar dari pihak swasta sekitar 75%
Dirut Kereta Cepat Indonesia
- KCI hanya sebagai pelaku yang menjalankan saja, dengan meningkatnya pengguna dari 5 tahun lalu sudah adanya peningkatan yang signifikan sehingga masyarakat dapat meninggalkan trasportasi pribadi yang beralih ke umum.
- Terkait dengan anjloknya KNKT sedang melakukan pengkajian, kereta api siap meakukan yang terbaik karena kereta apibuka PT tetapi public service.
- Dalam meyambut persiapan lebaran sudah dilakukannya penjualan tiket kereta api sejak tanggal 25 Februari, pada awal bulan April ini akan mengumumkan tambah tiket kereta api.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar