Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Perkembangan Kasus Pelindo II - RDP Pansus Pelindo II dengan PLT Dirut Pelindo 2 dan Oversight Comittee

Tanggal Rapat: 27 Jan 2016, Ditulis Tanggal: 5 Aug 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: PLT Dirut Pelindo II

Pada 27 Januari 2016, Pansus Pelindo II mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLT Dirut Pelindo 2 dan Oversight Comittee tentang perkembangan kasus Pelindo II. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP dapil Jawa Barat 7 pada pukul 16.00 WIB. (Ilustrasi: Merdeka.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Oversight Comitee
  • OC tidak memiliki kewenangan mengganti direksi dan lain-lain. Hanya rekomendasi tergantung dijalankan atau tidak.
  • OC tidak memiliki kapasitas untuk membuat projek besar. Pada saat itu kredit standing sangat rendah.
  • Apabila akan membuat projek, biaya akan mahal. OC tidak percaya bahwa Pelindo kurang SDM.
  • Pelindo ingin perpanjangan sebelum kontrak. Pelindo mempertimbangkan rekomendasi OC.
  • Rekomendasi perpanjangan JICT harus transparan, tender, dan melihat situasi politik.
  • Surat Pelindo mengenai JICT sudah ada.
  • Concern dari projek pemerintah ialah keberhasilan projek.
  • OC juga sempat melihat projek manajemen di Priok.
  • Rekomendasi OC merupakan policy option.
  • OC sempat diminta review dan memberikan input. OC cukup comfortable dengan Mitsui.
  • Mandat OC ialah mensukseskan program Kalibaru. Tahun 2009 aset Pelindo sebesar Rp7T, dengan Equity sebesar Rp6,3T.
  • OC meminta agar tender CT2 diulang dari awal karena waktu sudah terlalu lama.
  • Apabila teknik dilakukan harus menunggu kontrak awal.
  • Rekomendasi ada di minuta/catatan meeting.
  • Penawaran sudah diberikan pada operator.
  • sudah banyak perubahan di berbagai komisi.
  • Ada surat izin yang ditandatangani oleh Chaerul Tanjung, Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan.

PLT Dirut Pelindo II
  • Akan ada assessment internal karena telah 2 tahun dan sudah ada pejabat yang mengisi.
  • Sebagai suatu perusahaan, Pelindo juga ingin compliance, menunggu keputusan MA yang katanya menang.
  • Telah diadakan rapat dengan komisaris dan keputusan harus didukung bulat direksi.
  • Mekanisme pengelolaan perusahaan berinduk pada AD. Untuk RKAP dan lain-lain ada di Kementerian BUMN.
  • RKAP disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk pajak tahun berjalan. Maksimal 31 Januari 2016.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan