Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022 dan Pelantikan Pergantian Antar Waktu Anggota MPR-RI - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap hasil FPT Calon Gubernur Bank Indonesia, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Koordinator Perekonomian
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Parpurna ke-17
- Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR-RI tentang Kesehatan — Rapat Parpurna ke-16
- Laporan Komisi 1 DPR-RI atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Periode 2022-2025, Laporan Komisi 11 atas hasil Uji Kelapayakan terhadap Kantor Akuntan Publik yang diajukan BPK-RI dan Kementerian Keuangan, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan RUU tentang Hukum Acara Perdata - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Paripurna DPR-RI ke-14
- Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023, dan Lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-13
- Laporan Komisi 1 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Panglima TNI, Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan— Rapat Paripurna DPR-RI ke-12
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Terhadap Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2022-2027 Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-10
- Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 serta Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR — Rapat Paripurna DPR-RI ke 9
- Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Semester I Tahun 2022 oleh BPK, Laporan Komisi 3 DPR-RI atas Hasil FPT Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027, dan Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Laporan Komisi 3 DPR-RI Atas Hasil Fit and Proper Test Terhadap Calon Anggota Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-7
- Laporan Komisi 11 DPR-RI atas hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027 dan Penetapan Pasangan Kerja Komisi 4 DPR-RI — Rapat Paripurna DPR-RI ke 6
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2021 — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-2
- Pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 dan Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangan - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Presiden RI
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemasyarakatan, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-46
- Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, Pendapat Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 7 tentang Energi Baru dan energi Terbarukan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, Laporan Komisi 8 DPR-RI terhadap Pemberhentian Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap beberapa RUU — Paripurna DPR-RI ke-42
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2023 — Paripurna DPR-RI ke-41
- Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 - Paripurna DPR-RI ke 38
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penetapan Anggota Pansus Ibukota, Pengesahan Undang-Undang Perkawinan, Laporan Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Laporan Hasil Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) - Rapat Paripurna DPR-RI
Tanggal Rapat: 16 Sep 2019, Ditulis Tanggal: 13 May 2020,Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri
Pada 16 September 2019, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna mengenai Penetapan Anggota Pansus Ibukota, Pengesahan Undang-Undang Perkawinan, Laporan Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Laporan Hasil Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Nusa Tenggara Barat pada pukul 14:33 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Menurut catatan sekretariat, Rapat Paripurna telah dihadiri dan ditandatangani oleh 170 anggota. Berdasarkan headcount Tim JejakParlemen, rapat dihadiri oleh 59 anggota.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Kementerian PPPA sangat bahagia, bangga, dan berterima kasih kepada DPR karena telah membuat sejarah bagi 80 juta anak Indonesia terkait batas usia perkawinan bagi perempuan. Hal ini sungguh ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia dengan mengingat banyaknya praktik perkawinan anak yang sangat memprihatinkan.
- Tujuan pembangunan berkelanjutan menargetkan kekerasan terhadap anak termasuk pernikahan anak usia dini. Indonesia memilki peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 di Asia dengan tingkat perkawinan anak tertinggi. Perkawinan anak bahwasanya merupakan bentuk pelanggaran HAM anak, utamanya dalam hal memperoleh pendidikan, sebab perkawinan ini menyebabkan banyak anak perempuan yg terputus sekolahnya. Anak yang menikah kemudian harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Mereka bekerja dengan tingkat pendidikan dan skill yang minim, akibatnya mereka tidak mampu untuk hidup dan mencukupi kebutuhan mereka dan hal ini berujung pada kasus perceraian.
- Praktik perkawinan Anak berdasarkan data BPS sebesar 25,2% atau 1 dari 4 anak perempuan menikah dibawah 18 tahun atau 340 ribu setiap tahun. Jika kondisi ini tidak dicegah, ini akan membuat Indonesia darurat perkawinan anak. Praktir perkawinan anak harus dicegah demi terpenuhinya hak-hak anak dan terwujudnya kesejahteraan anak Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan 15 Kementerian/Lembaga dan lebih 25 lembaga masyarakat.
- Mahkamah Konstitusi membacakan gugatan No 2, Kementerian PPPA dalam tempo cepat menanggapi gugatan itu sendiri. Pemerintah setuju menaikkan batas pernikahan usia perkawinan. Batas 19 tahun tersebut dinilai sudah cukup, dinilai sehat dan menurunkan perceraian serta melahirkan bayi yang sehat-sehat, serta kesiapan terpenuhinya hak-hak keluarga dan anak. Penghapusan praktik perkawinan anak merupakan usaha negara untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi yang diamanahkan oleh UUD 1945.
- Upaya pencegahan perkawinan dini ini sudah melibatkan 15 K/L. Hasil akhirnya, pada tahun 2017, MK sudah menetapkan batas usia baru untuk dilangsungkannya perkawinan bagi anak perempuan. Kemudia pemerintah bersama dengan DPR segera menyusun naskah akademik untuk mengubah bunyi Pasal 7 ayat (1) UU No.1/1974 tentang perkawinan, di mana batas usia perkawinan bagi perempuan diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun.
- Perubahan batas usia perkawinan ini dilakukan demi mencegah terjadinya praktik perkawinan dini. Usia 19 tahun dirasa sudah cukup matang bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, karena konidisi fisik dan mental sudah matang. Adapun perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan ini juga berimplikasi pada pengaturan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dimana kewenangan pemberian dispensasi hanya diberikan kepada pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Pengaturan ini menghapuskan frasa “oleh pejabat lain” karena bisa menimbulkan multitafsir. Pasal 7 ayat 1 pria dan wanita minimal 18 tahun, orang tua wanita dapat meminta dispensasi dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup. Ayat 2 wajib mendengar kedua mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan perkawinan demi bangsa yang lebih unggul.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri
- Pemerintah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPR, khususnya Baleg dalam membahas RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU MD 3. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah menyelesaikan UU ini secara baik dan lancar. Perubahan RUU ini dilakukan karena Pemerintah menganggap perlu memutuskan lembaga yang lebih efektif dan akuntabel.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022 dan Pelantikan Pergantian Antar Waktu Anggota MPR-RI - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap hasil FPT Calon Gubernur Bank Indonesia, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Koordinator Perekonomian
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Parpurna ke-17
- Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR-RI tentang Kesehatan — Rapat Parpurna ke-16
- Laporan Komisi 1 DPR-RI atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Periode 2022-2025, Laporan Komisi 11 atas hasil Uji Kelapayakan terhadap Kantor Akuntan Publik yang diajukan BPK-RI dan Kementerian Keuangan, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan RUU tentang Hukum Acara Perdata - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 — Rapat Paripurna DPR-RI ke-14
- Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023, dan Lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-13
- Laporan Komisi 1 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Panglima TNI, Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan— Rapat Paripurna DPR-RI ke-12
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Terhadap Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2022-2027 Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-10
- Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 serta Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR — Rapat Paripurna DPR-RI ke 9
- Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Semester I Tahun 2022 oleh BPK, Laporan Komisi 3 DPR-RI atas Hasil FPT Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027, dan Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun 2022-2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Laporan Komisi 3 DPR-RI Atas Hasil Fit and Proper Test Terhadap Calon Anggota Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-7
- Laporan Komisi 11 DPR-RI atas hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027 dan Penetapan Pasangan Kerja Komisi 4 DPR-RI — Rapat Paripurna DPR-RI ke 6
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2021 — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-2
- Pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 dan Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangan - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Presiden RI
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemasyarakatan, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-46
- Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, Pendapat Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 7 tentang Energi Baru dan energi Terbarukan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, Laporan Komisi 8 DPR-RI terhadap Pemberhentian Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap beberapa RUU — Paripurna DPR-RI ke-42
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2023 — Paripurna DPR-RI ke-41
- Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 - Paripurna DPR-RI ke 38