Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, dan Pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 — Rapat Paripurna DPR RI

Tanggal Rapat: 25 Oct 2017, Ditulis Tanggal: 22 Mar 2021,
Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI

Pada 25 Oktober 2017, DPR RI mengadakan Rapat Paripurna mengenai Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, dan Pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jawa Tengah 7 pada pukul 11.15 WIB. Berdasarkan catatan sekretariat, rapat telah ditandatangani dan dihadiri oleh 292 anggota, sementara berdasarkan headcount Tim JejakParlemen, rapat dihadiri oleh 164 anggota. (Ilustrasi: wikidpr.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Ketenagakerjaan
  • Tugas negara adalah hadir untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia, termasuk pekerja migran Indonesia
  • Tantangan terhadap tata kelola untuk pekerja migran dalam konteks managing dan pengelolaan harus diperhatikan dan ditingkatkan, serta mengembangkan aspek manajemen resiko dan peluang secara keseluruhan
  • Pemberdayaan ekonomi dan sosial adalah substansi penting dalam RUU tentang Pekerja Migran Indonesia
  • Jaminan sosial sebagai penjaminan sosial kepada pekerja migran harus sudah ada sebelum dan sesudah kerja
  • Pembagian tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemda harus terintegrasi, maka harus ada transparansi dan efesiensi dalam penempatan pekerja migran
  • Layanan penempatan pekerja migran berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemda melalui layanan terpadu satu atap
  • Menteri Ketenagakerjaan, mewakili Presiden, mengetujui RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan menjadi UU

Menteri Keuangan RI
  • Tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah Pemantapan Fiskal untuk Ekonomi yang Berkelanjutan
  • Strategi fiskal tahun 2018
    • Optimalisasi pendapatan negara
    • Efesiensi belanja
    • Pembiayaan inovatif
  • APBN 2018 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan penciptaan lapangan kerja
  • Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 diperkirakan membaik ditingkat 5,4%, tingkat inflasi diperkirakan 3,5%, nilai tukar rupiah diharapkan terjaga Rp13.400
  • Untuk mencapai target penerimaan perpajakan akan dilakukan upaya penguatan reformasi perpajakan dengan membangun kesadaran pajak dan memberikan insentif pajak, kecuali pada barang yang tidak kena PPN
  • Pemerintah yakin dengan reformasi anggaran maka keadilan akan dirasakan oleh masyarakat
  • PNBP tahun 2018 ditargetkan Rp2,74 triliun, belanja negara sebesar Rp2220,7 triliun
  • Anggaran pendidikan untuk meningkatkan akses, distribusi pendidikan melalui PIP, Bidik Misi, dll. Ini adalah bukti keberpihakan pemerintah untuk investasi SDM
  • Total subsidi tahun 2018 sebesar Rp156 triliun
  • Pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia baik diperbatasan maupun tidak. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun tapi manfaatnya bisa jangka panjang
  • Anggaran TKDD tahun 2018 sebesar Rp766,2 triliun. DAK fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pelayanan publik, sementara DAK non-fisik untuk mengurangi beban masyarakat untuk pelayanan publik, contoh BOP, bantuan operasional guru, dll.
  • Data informasi pengelolaan utang pemerintah dilakukan sangat transparan, bahkan pengelolaan utang RI dilakukan hati-hati secara prudent

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan