Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Keterangan Pemerintah terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2017 — Paripurna DPR-RI ke-64

Tanggal Rapat: 20 May 2016, Ditulis Tanggal: 23 Mar 2021,
Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI

Pada 20 Mei 2016, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna ke-64 dengan agenda Keterangan Pemerintah terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2017. Rapat Paripurna ini dibuka dan dipimpin oleh Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jawa Tengah 7 pada pukul 10.26 WIB. Menurut catatan sekretariat, Rapat Paripurna ini dihadiri oleh 301 anggota dari 560 Anggota DPR-RI. (ilustrasi: accurate.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI
  • Penyusunan dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
  • Tema RKP Tahun 2017 adalah memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan antar-wilayah.
  • Nilai investor di Indonesia masih tinggi. Pemerintah memperhatikan berbagai risiko yang dapat mengganggu ekonomi nasional. 
  • Dokumen KEM-PPKF Tahun 2017 menjadi acuan Pemerintah dan DPR-RI dalam rangka pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2017. 
  • Dari sisi domestik, terdapat beberapa tantangan seperti realisasi pertumbuhan pada kuartal 1 tahun 2016 sebesar 4,9%, kapasitas produksi nasional yang masih terbatas, dan kurang optimalnya daya infrastruktur. 
  • Dari sisi SDM, relatif rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi di Indonesia.
  • Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 adalah 5,3-5,9% dan inflasi berada pada kisaran 3-5%. Perkiraan tersebut dipertimbangkan dari nilai tukar rupiah. 
  • Harga minyak diperkirakan US$35-US$45 per barel. 
  • Di tahun 2017 akan ada banyak permintaan minyak, karena adanya peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global. Namun, kenaikan permintaan ini tidak disertai dengan tambahan pasokan minyak dunia.
  • Arah dan strategi kebijakan fiskal yang ditempuh tahun 2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Esensi kebijakan fiskal jangka menengah yaitu mendorong agar pengelolaan fiskal senantiasa konsisten. 
  • Pokok fiskal disusun berdasarkan yang tertuang dalam RKP Pasal 17.
  • Penyerapan belanja yang belum optimal dan terikat serta pengendalian keseimbangan primer akan menjadi tantangan pengelolaan fiskal tahun 2017. 
  • Di tahun 2017, Pemerintah akan menerapkan kebijakan pembiayaan yang mendukung prioritas pembangunan. Target-targetnya yaitu:
    • Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9%
    • Tingkat pengangguran 5,3-5,6%
    • Tingkat kemiskinan 9,5-10,5%
    • Kesenjangan ekonomi dengan rasio gini 0,38%
  • Di tahun 2017, Pemerintah akan terus meningkatkan perpajakan dan melakukan optimalisasi perpajakan. Memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan yang kreatif dan inovatif untuk akselerasi pembangunan, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah, mendukung perbaikan mekanisme pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi atau lembaga keuangan inti, mendukung upaya peningkatan ekspor, dan membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas.
  • Kebijakan belanja di tahun 2017 didorong untuk peningkatan kualitas belanja negara yang produktif dan efisien, mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan, dan penyediaan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
  • KEM-PPKF tahun 2017 disusun dengan prinsip kehati-hatian sebagai langkah awal persiapan RAPBN Tahun Anggaran 2017.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan