Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2017 dan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 — Rapat Paripurna DPR RI

Tanggal Rapat: 25 Jul 2016, Ditulis Tanggal: 23 May 2021,
Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI

Pada 25 Juli, DPR RI mengadakan Rapat Paripurna mengenai Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2017 dan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jawa Tengah 7 pada pukul 11.08 WIB. Berdasarkan catatan sekretariat, rapat telah ditandatangani dan dihadiri oleh 311 anggota -- berdasarkan headcount Tim JejakParlemen, rapat dihadiri oleh 151 anggota. (Ilustrasi: jejakparlemen.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI
  • Menanggapi pandangan dan perhatian dari Fraksi PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB dan PKS mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 yang mencapai 4,8% persen merupakan pertumbuhan yang relatif baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1 persen. Pada tahun 2015, perekonomian global mengalami moderasi yang ditandai dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi beberapa negara maju dan perlambatan di negara mitra dagang utama. Selain itu, pertumbuhan negara mitra seperti Malaysia dan Filipina juga mengalami penurunan pertumbuhan yang lebih dalam. Faktor lain yang mempengaruhi perlambatan kinerja perekonomian domestik adalah harga komoditas global yang relatif rendah sehingga memberikan dampak negatif terhadap kinerja perekonomian nasional, terutama pertumbuhan ekspor.
  • Pemerintah menghargai dan mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKB terkait capaian inflasi yang berada di dalam sasaran inflasi. Dapat kami sampaikan bahwa di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang masih menghadapi tantangan dari volatilitas nilai tukar dan pergeseran musim karena terdampak El Nino, laju inflasi dapat ditekan hingga ke level terendah sejak 2010. Pada tahun 2015, pemerintah mengambil kebijakan reformasi subsidi energi, dengan merealokasi anggaran belanja subsidi ke anggaran belanja yang lebih produktif. Pemerintah
    melaksanakan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak yang bergerak turun sejak akhir tahun 2014 dan sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan dukungan percepatan penyediaan infrastruktur.
  • Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat dan PKB mengenai nilai tukar Rupiah, dapat kami jelaskan sebagai berikut: Di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global, nilai tukar Rupiah pada tahun 2015 relatif melemah dibandingkan dengan tahun 2014. Namun pelemahan ini masih berada pada level yang lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara emerging market pada umumnya. Pelemahan nilai tukar tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap aliran modal yang masuk ke negara-negara emerging market termasuk Indonesia, kekhawatiran penyelesaian krisis fiskal zona Eropa seperti Yunani, turunnya harga komoditas, serta kebijakan devaluasi Yuan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok di tengah perekonomian negara tersebut yang masih melemah. Sementara itu, dari sisi domestik, faktor yang mempengaruhi tekanan terhadap Rupiah diantaranya penurunan kinerja ekspor, perlambatan ekonomi domestik yang sebagian merupakan imbas dari perlambatan ekonomi dunia.
  • Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra mengenai pemerintah yang kurang bersungguh-sungguh mewujudkan target pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dan meningkatnya pengangguran, dapat dijelaskan sebagai berikut: Pemerintah terus dan terus berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pembangunan nasional diantaranya melalui optimalisasi pertubuhan ekonomi, sehingga akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kemiskinan yang meningkat di awal 2015 adalah dampak kebijakan di bidang energi yang telah dijalankan oleh pemerintah di akhir periode 2014. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan penyesuaian subsidi energi yang dilakukan tersebut berdampak terhadap kenaikan inflasi sehingga menyebabkan angka kemiskinan pada Maret 2015 sempat mengalami peningkatan. Namun, realokasi anggaran dari subsidi energi kepada program kemiskinan yang lebih tepat sasaran terbukti telah berhasil menurunkan kembali tingkat kemiskinan per September 2015 meskipun belum mencapai level sebelumnya. Keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan ditunjukkan oleh membaiknya Koefisien Gini di tahun 2015 dari 0,41 menjadi 0,40.
  • Menanggapi pandangan Fraksi PAN meminta pemerintah ke depan untuk tidak mengulangi kesalahan dalam membuat penetapan pendapatan negara dimana tahun 2015, dapat kami sampaikan bahwa dalam menetapkan besaran dari target pajak, pemerintah memperhatikan kondisi perkembangan ekonomi makro dan potensi pajak yang masih belum atau belum sepenuhnya tergali.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan