Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

• Spektrum frekuensi radio
  • Jumlah terbatas (pasal 1 ayat 8);
  • Dikuasai dan dikelola Pemerintah Pusat (pasal 6 ayat 2);
  • Dipinjamkan kepada Lembaga Penyiaran baik Pemerintah, swasta maupun komunitas dengan tujuan digunakan untuk: (pasal 3)
    • Memperkukuh integrasi nasional;
    • Membantu terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa;
    • Mencerdaskan kehidupan bangsa;
    • Memajukan kesejahteraan umum;
    • Membantu pembangunan masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera;
    • Menumbuhkan industri penyiaran.
• Lembaga khusus akan mencederai demokrasi penyiaran sebab dalam revisi UU Penyiaran harus menuju pada perbaikan. Jati diri bangsa harus tetap disuarakan dalam UU Penyiaran.
• Radio yang tidak membayar pajak serta tak punya izin, harus dikejar. Keberanian diperlukan untuk memperbaiki lembaga penyiaran khususnya yang punya afiliasi dengan parpol.
• PRSSNI meminta agar dilibatkan untuk menyuarakan tentang korupsi serta hal lainnya.

Indonesia Cable TV Association (ICTA)

• ICTA berdiri pada 1 Juni 2014 di Jakarta. ICTA merupakan asosiasi perusahaan televisi kabel yang bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam memajukan industri televisi kabel di Indonesia. Anggota ICTA merupakan perusahaan televisi kabel yang sudah memiliki izin penyiaran (IPP) dari pemerintah.
• Tujuan dari ICTA adalah untuk menyediakan kebutuhan para pengusaha televisi kabel yaitu konten premium. Di tahun yang sama, dibentuklah PT. Media Televisi Kabel Indonesia (MTKI) dengan nama udara ICTA TV sebagai perusahaan yang mewakili ICTA untuk menyediakan konten-konten premium. Hingga saat ini (2017), PT. MTKI berhasil membawa konten premium dan kedepannya, optimis akan membawa hingga 30 konten premium.
• ICTA mengadakan roadshow untuk mendapat izin dan legalitas yang benar.
• Ada daerah yang tidak bisa menjangkau televisi nasional, misalkan di Aceh.