Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Dana Desa dan Transfer Daerah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Tanggal Rapat: 21 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 20 May 2021,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Tim Pemerintah

Pada 21 Juni 2016, Badan Anggaran DPR-RI mengadakan Rapat Panja dengan Tim Pemerintah mengenai Dana Desa dan Transfer Daerah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Jawa Timur 10 pada pukul 14.58 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : JejakParlemen.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Tim Pemerintah
  • Perubahan alokasi dana bagi hasil dengan penyesuaian sesuai penerimaan negara.
  • Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus naik Rp.1,05 Triliun dari Rp.1,8 Triliun menjadi Rp.2,85 Triliun.
  • Alokasi dana desa & transfer daerah dari Rp.758,3 Triliun menjadi Rp.773,3 Triliun.
  • Saat ini pertama kali dana desa dan transfer daerah lebih besar daripada belanja pemerintah pusat.
  • Dana transfer daerah Rp.726,325 Triliun dan dana insentif daerah Rp.5 Triliun, dana otonomi khusus Rp.18811,9 Triliun dengan total Rp.773,3 Triliun.
  • Alokasi dana transfer khusus dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 turun Rp.8,25 Triliun dari Rp.208,93 Triliun menjadi Rp.200,68 Triliun.
  • Dana tambahan infrastruktur Papua naik Rp.1,05 Triliun dari Rp1,8 Triliun, menjadi Rp.2,85 Triliun.
  • Tahun 2016 mencoba buat pola pembagian dana untuk Papua dari beberapa indikator yang disebutkan seperti jumlah penduduk.
  • Persentase pembagian alokasi Papua 66,9%, sedangkan Papua Barat 33,1%.
  • Untuk pembagian dana bagi hasil sudah ada rumusnya.
  • Dengan adanya kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) dan target lifting, maka Bojonegoro akan mendapatkan dana bagi hasil meningkat.
  • Pemotongan pukul rata 10% ketika pemerintah merancang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016.
  • Ada 6 daerah yang dananya tidak ingin dipotong.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan