Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2018 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Tanggal Rapat: 8 Jun 2017, Ditulis Tanggal: 21 Nov 2020,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan

Pada 8 Juni 2017, Badan Anggaran DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2018. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Azis Syamsuddin dari Fraksi Golongan Karya dapil Lampung 2 pada pukul 10:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : JejakParlemen.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  • Pemerintah terus memperkuat program Money Follow Program.
  • Ruang lingkup Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah menyelenggarakan, sinkronisasi dan koordinasi.
  • Urusan pemberdayaan rakyat untuk meningkatkan kapabilitas rakyat agar memiliki kemandirian.
  • Koordinasi + Sinkronisasi + Pengendalian (KSP).
  • Pagu indikatif Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp. 382.103.310.000.
  • Yang menjadi masukan dan usulan sudah dicatat dan akan dikoordinasikan dengan kementerian teknis.
  • Basis data penerima bantuan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, maka Kementerian Sosial yang akan mengakses data.
  • Pemerintah akan mengintegrasi semua kartu menjadi satu kartu di tahun 2018 awal.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
  • Empat arah pembangunan politik, hukum dan keamanan, yaitu :
    • Aparatur.
    • Politik.
    • Pertahanan.
    • Hukum.
  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai rencana relokasi satuan militer yang terpusat di Jawa.
  • Dengan adanya pembangunan basis militer, paling tidak ada pembangunan rumah sakit, sekolah dan pasar.
  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memulai membentuk satgas anti korupsi, saber pungli dan akan diperkuat tahun 2018.
  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional untuk menyelesaikan masalah konflik horizontal tanpa proses yudisial, tetapi melalui musyawarah mufakat.
  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan melakukan program Bela Negara dengan memberi tugas ke Wantanas (Dewan Pertahanan Nasional).
  • Pembangunan aparatur perlu penguatan di e-goverment.
  • Pagu indikatif Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2018 sebesar Rp. 283.651.000.000.
  • Menurut laporan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan hasil di lapangan tidak ada lapas yang tidak over kapasitas.
  • Pencuri ayam, terorisme, koruptor dijadikan satu lapas, sehingga bisa saling belajar.
  • Perlu ada pemisahan dan penambahan lapas.
  • Lapas dan markas TNI sama-sama bekas peninggalan Belanda dan tidak jauh-jauh dari kota agar mudah diawasi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan