Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Bagian Tiga — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pamungkas, Suprawimbarti dan Yazirwan

Tanggal Rapat: 11 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 18 Dec 2020,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Pamungkas, Suprawimbarti dan Yazirwan

Pada 11 April 2017, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pamungkas, Suprawimbarti dan Yazirwan mengenai Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Bagian Tiga. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Meutya Hafid dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Sumatera Utara 1 pada pukul 13:45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: setkab.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Pamungkas, Suprawimbarti dan Yazirwan

Pamungkas Trishadiatmoko

  • Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) tentang tugas Dewas, kami akan membuat manajemen yang baru denga inspiratif dan inovatif.
  • Revitalisasi organisasi dan SDM menjadi yang utama, kemampuan persoalan diperlukan dan kita harus menciptakan manajemen secara objektif.
  • Kami akan memperluas cakupan serta partisipasi dari publik yang kini saatnya era lepas landas lalu apabila kami tidak berkompeten maka silakan untuk memilih yang terbaik.
  • TVRI harus menjadi induk digitalisasi dan asas keadilan beberapa hal yang lain, yakinkanlah bhwa tidak smua kuantitatif kita bisa meyakinkan para pemasang iklan.
  • Pemasang iklan bisa di ajak berkolaborasi, kita harus meyakinkan TV publik berbeda dengan TV swasta dan kami meyakinkan TVRI menjadi TV publik.
  • Selama Undang Undang (UU) memungkinkan maka swasta akan patuh karena bagi TVRI Bantuan Layanan Umum (BLU) banyak sekali tidak responsif.

Suprawimbrati

  • Permasalahan banyak sekali di TVRI kita tidak hanya masalah SDM dan teknologi, melainkan siaran yang kurang menarik.
  • Melihat dari dasar hukum yang ada, visi kami akan terlihat amat ambisius yaitu visi kami ingin mencapai TVRI yang berkualitas dan berlandaskan pancasila.
  • Dalam hal ini meskipun Indonesia beragam di dalam TVRI akan kita persatukan. Kualitas harus diutamakan dengan integritas, jujur dan melakukan apa yang dikatakan.
  • Kita ingin memperkokoh TVRI sebagai jati diri bangsa, kita akan kembangkan organisasi TVRI lebih dinamis dan kompetitif dan kita akan adakan program pada perempuan dan anak yang kini terpinggirkan.
  • kita tidak ingin budaya dari luar masuk dengan mudah ke Indonesia dan dikonsumsi dengan penuh, maka TVRI perlu benchmark di luar negeri.

Yazirwan Uyun

  • Dalam hal ini seperti kita ketahui di tengah arus globalisasi, persaingan sulit untuk dielakan tidak perlu kita hilangkan identitas Indonesia dengan menayangkan program berkualitas.
  • Untuk melayani fungsi pendidikan dan kontrol, perlu banyak perubahan, diantaranya kepegawaian yang 68 persen pegawai TVRI itu Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • Ini perlu kerja sama di bidang pendanaan, jumlah APBN 726 miliar sekitar 60 persen untuk gaji pegawai walaupun TVRI sebagai TV Publik yaitu 30 persen program diantaranya Public Service Announcement (PSA) namun belum optimal.
  • Mengenai peralatan memang cukup hebat ada 236 pemancar namun tidak semuanya aktif, kita harus mengetahui stakeholders terbesar adalah penonton dan Komisi 1 DPR-RI.
  • Komposisi yang ada di TVRI perlu diperbaiki agar sebaik TV swasta yang lain mengingat tahun 2004 - 2006 ia menjadi direktur TVRI.
  • Dewas ini sifatnya pengawasan kalu dalam tempo tertentu harus dilakukan pergantian, jumlah rating TVRI mencapai 0,2 hanya 11 juta di 11 kota di Indonesia ini harus ditingkatkan dari 0,2 menjadi 0,5.
  • Peleburan TVRI perlu dilakukan walau terlambat karena peleburan memang penting karena bisa menghematkan anggaran, secaraa psikologi bagaimana ego central badan usaha ini bisa menyatu.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan