Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Kabinet dan Ombudsman RI

Tanggal Rapat: 14 Jul 2016, Ditulis Tanggal: 18 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Sekretariat Kabinet dan Ombudsman RI

Pada 14 Juli 2016, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Kabinet dan Ombudsman mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Sumatera Utara 2 pada pukul 16.03 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kolom.tempo.co)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sekretariat Kabinet dan Ombudsman RI

Sekretariat Kabinet

  • Pagu anggaran Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp219.679.229.000,00.
  • Perbandingan mengalami penurunan 1,39% sesuai dengan perkiraan kami, budget itu betul-betul digunakan sesuai dengan yang diusulkan.
  • Dalam APBN-P ada kenaikan terdapat Rp210 miliar TA 2017 semoga disetujui dan didukung oleh Komisi 2 DPR-RI.
  • Penggunaan program kegiatan mungkin kami tidak rinci secara mendetail fungsi tugas utama nomor 25 tahun 2015 itu yang paling utama.
  • Berkaitan membantu presiden dalam manajemen kabinet, aktivitas presiden diberikan tugas oleh presiden manajerial kabinet.
  • Ini yang perlu kami laporkan dalam sidang ini perubahan yang terjadi adanya tambahan di TA 2017 dibandingkan APBN-P tahun lalu.
  • Dalam perubahannya adalah di TA 2017 dari APBN Rp13 miliar, biaya pemeliharaan perlengkapan jamuan Sekretariat Kabinet.
  • Sekarang kami mengelola gedung sendiri, kertas-kertas presiden proteksi keamanan kita buatkan dan ada tambahan biaya Rp1,7 miliar.
  • Selama ini kendaraan di Sekretariat Kabinet itu dari Sekretariat Negara dan kami tidak mengusulkan mobil baru, hanya kami usulkan untuk menyewa.
  • Proses penyewaan akan dilaksanakan transparan karena mobil yang dipakai pimpinan DPR ini sdh 9 tahun.
  • Katakanlah pada saatnya sudah harus ganti lebih baik sewa daripada beli baru, itulah beberapa hal yang perlu disampaikan.
  • Semoga anggaran yang sedikit ini tidak dipotong dan tidak ditambahi.

Ombudsman RI

  • Dalam hal pagu indikatif TA 2017, usulan anggaran 2017, rincian pada masing-masing program dan penjelasan lainnya.
  • Bahwa saat ini ada 32 perwakilan salah satunya kalimantan utara sebesar Rp131.221.531.000,00 untuk pagu indikatif TA 2017.
  • Program dukungan manajemen sebesar Rp84.776.631.000,00.
  • Sebagaimana kami gambarkan pada grafik sebagai bahan pembahasan, kami sampaikan kebutuhan anggaran Rp344 miliar.
  • Untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana kami gambarkan dalam forum ini yang secara rinci kami tampilkan.
  • Pada rekapitulasi bahwa pagu indikatif Ombudsman RI kebutuhan anggaran Rp344 miliar dan kekurangan anggaran Rp212 miliar.
  • Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih sehingga kami mendapatkan anggaran tambahan.
  • Ditujukan pada tabel dan grafik secara rinci kami sampaikan bahwa diperhatikan pada anggaran awal Rp145 miliar.
  • Kemudian anggaran setelah blocking sebesar Rp116 miliar.
  • Jumlah pengaduan salah satu indikatornya adalah laporan yang diterima pada masyarakat.
  • Jumlah laporan menunjukan kecenderungan yang meningkat sebagai contoh pada tahun 2014 laporan 6679 TA 2015.
  • Kami perkirakan pada akhir tahun 2016 ini akan menjadi sebanyak 10.000 laporan.
  • Dalam hal resume permasalahan PLN di Provinsi Lampung ini perlakuan terhadap kaum disabilitas.
  • Permasalahan pelayanan listrik di Sumatera Utara, pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan kajian Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
  • Ini perlu pengukuran ulang dan penyelesaian permasalahan publik.
  • Berkaitan dengan kinerja Omnibudsman RI yang optimal untuk mencukupi program berjumlah Rp344 miliar.
  • Adapun beberapa alasan mengapa kami membutuhkan anggaran sejumlah itu karena ada penambahan asisten Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  • Untuk memenuhi kebutuhan rutin dan beban penyelesaian laporan, fenomena semakin banyaknya laporan yang diterima.
  • Dalam banyaknya rekomendasi dan kasus yang perlu perhatian kusus, demikianlah penjelasan RAPBN 2017.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan