Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

• Secara garis besar kami sudah berada di atas 90% pencapaian realisasi anggaran tahun 2016 dan kami akan kebut lagi setelah Idul Fitri agar pencapaian realisasi di tahun 2017. Ada lima yang akan dilaporkan, realisasi anggaran 2016, capaian kerja 2016-2017 dan rencana anggaran tahun 2018.
• Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018, pagu indikatif tahun 2018, RKA tahun 2018 proyek prioritas, RKA tahun 2018 usulan tambahan anggaran. Secara garis besar kita sudah melakukan penyerapan senilai 92 persen Kemudian realisasi anggaran tahun 2017 sudah berjalan kami sampaikan agar lebih serius lagi ke depannya.
• Sampai bulan ini sudah terealisasi hingga mencapai 30% kemarin sudah kita coba melepaskan secara mandiri ternyata belum memungkinkan, kita harapkan di tahun 2017 ini capaian nilai evaluasi lebih mininum. Kami pastikan pengelolaan sebesar 40 persen tidak tepat sasaran dan yang seperti ini akan kita perbaiki secara perlahan.
• Terjadi pemborosan anggaran akibat sistem yang tidak terintegrasi dan masalah IT yang belum maksimal, kami bersepakat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika agar masalah ini berjalan secara normal kembali agar nanti tidak ada lagi pegawai yang bisa berbohong karena bisa kami lacak serta ada beberapa kementerian yang menerapkan sistem ini.
• Dalam hal ini akan ada peningkatan SDM dan pelayanan publik yang akan kami gencarkan, ada beberapa pelayanan publik yang kami kompetisikan dan ada 99 yang menjadi model dan menjadi fokus bersama. Kita sekarang sedang mendesain untuk integrasi pelayanan dalam satu gedung untuk memudahkan orang dalam urusan perizinan.
• Kita akan mengadakan International Public Expo 2017 di Jakarta dan memohon support-nya dan terobosan di bidang anggaran mengingat akan kita lakukan Gerakan Indonesia Melayani untuk meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik. Alokasi anggaran di tahun 2018 ada kenaikan dari sebelumnya tapi tetap belum memenuhi kebutuhan bersama.
• Indeks pelayanan publik kita naik semua dari persentase sebelumnya, di dalam pengelolaan struktur organisasi kami mengaudit mereka dan dibutuhkan orang-orang yang profesional dalam bidangnya serta dukungan dana yang besar mengingat standar pelayanan yang baik diperlukan.
• Kami berharap ada tanggapan dan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran ini untuk sekarang dana terkumpul baru mencapai 50 persen saja, oleh karena itu kami meminta dukungan dari anggota dewan dan pimpinan DPR RI.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

• Program ke depan akan ada 5 juta sertifikat tanah dan akan jauh sekali kinerja yang akan kita lakukan, dengan adanya sertifikat tanah akan berkurangnya masalah sengketa maka dari itu presiden menginstruksikan untuk mempercepat kinerja sertifikat ini. Kalau kita melakukan bussines as usual maka membutuhkan kurun waktu 50 tahun lagi.
• Pemerintah mengatakan ini hak rakyat dengan sertifikat mengurangi sengeketa dan ini harus dipercepat. Kami berharap di tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah bersertifikat, ini tantangan bersama karena kita diukur terbatas dan semua terbatas. Kami akan distribusi secara merata sehingga masyarakat akan mendapatkan sertifikat tanah mereka.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

• Indikatornya adalah kualitas dari tata kelola sektor publik kita sudah relatif bagus, Indeks efektivitas pemerintahan yang masih 46 persen dan tergolong raport merah mengingat presiden sangat terkejut akan ini, presiden menginstruksikan untuk indeks tersebut agar naik dan sama dengan Malaysia dengan ini kami sangat setuju usulan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap penambahan anggaran.
• Kami hanya ingin menyampaikan mengapa kita harus mendukung dan ini menujukan kondisi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah naik kelas dan sudah di atas raport merah, ini satu-satunya yang hijau dari lima indikator serta indeks daya saing nasional kita masih merah.
• Pada tahun 2017 kami mendapatkan anggaran Rp42 miliar dan pagu indikatif 2018 sebesar Rp35 miliar sehingga berkurang sebesar Rp7 miliar pada perbandingan belanja operasional dan non operasional KASN tahun anggaran 2017-2018.