Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Hasil Temuan dan Isu Aktual Terkait Lingkungan Hidup — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Tanggal Rapat: 5 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 20 Dec 2020,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Pada 5 April 2017, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengenai Evaluasi Hasil Temuan dan Isu Aktual Terkait Lingkungan Hidup. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Herman Khaeron dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Jawa Barat 8 pada pukul 11:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: inilahkoran.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
  • Menyangkut evaluasi program tahun 2017 dapat dilihat rincian dari 13 program yang secara menyulur untuk realisasi 31 Maret 2017 yaitu 11,11% penyerapan anggaran.
  • Penyerapan Badan Restorasi Gambut (BRG) masih sangat rendah di tahun 2017 baru mencapai 0,07%.
  • Dalam hal ini untuk Cimanuk & Citarum hulu kita ada dana Rp320 miliar untuk penanganannya dan untuk persoalan NTB akan diselesaikan serta untuk Ponorogo juga nampaknya serupa.
  • Program sumber daya alam dan ekosistem pagu anggaran Rp 1,8 triliun realisasi 12,2% kegiatan meliputi perlindungan kawasan konservasi.
  • Program planologi anggaran Rp334 miliar realisasi 14,12% untuk penyiapan lahan infrastruktur pangan dan pertanian.
  • Program penyuluhan SDM anggaran Rp307,8 miliar realisasi 16,48% untuk penanganan SDM tersebut.
  • Program hutan sosial anggaran Rp165 miliar realisasi tahun 2017 sebesar 9,95% untuk pembinaan Sumber Daya Alam (SDA) dan tingkat produktivitas masyarakat.
  • Program penegakan hukumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pagu anggaran Rp235 miliar dengan realisasi 23,67% ini ada kegiatan pembinaan polisi hutan (polhut).
  • Program pengendalian perubahan iklim dengan pagu anggaran sebesar Rp393 miliar dengan realisasi 6,20%.
  • Di pantai tahun ini kita akan mengelola sampah di 25 kota-kota di tepi pantai, untuk program pengelolaan sampah dengan pagu anggaran Rp129,8 miliar dengan realisasi 10,58%.
  • Kita konsentrasi di Danau Toba dan Labuan bajo serta 25 Kota yang ada dipinggiran pantai. Program pencegahan kerusakan lingkungan realisasi 0,93%.
  • Kegiatan promosi pencegahan kerusakan lingkungan yaitu pemantauan kualitas air dan pemulihan ekosistem.
  • Hutan Pelawan sudah disahkan menjadi taman keanekaragaman hayati seluas 146 ha karena taman keanekaragaman hayati relawan dapat memproduksi madu pahit yang khas. Madu pahit dari Indonesia terkenal dan sudah kualitas ekspor.
  • Kualitas persemaian bibit di Gorontalo dinilai cukup baik diharapkan bibit itu cukup untuk mengurangi lahan kritis.
  • Permintaan kawasan hutan untuk bandara Soekarno Hatta kita mendukung dan proses sudah berjalan untuk pembangunan bandara seluas 600 ha.
  • Untuk kawasan Tahura Carita baiknya pengelolaan di Kabupaten Nanti akan kita evaluasi pengelolaan yang di provinsi.
  • Permintaan penambahan luas hutan Baduy akan kami cek verifikasinya karena di Kabupaten Lebak ada pengembangan budidaya gula aren bagi masyarakat yang perlu adanya formulasi.
  • Insentif bagi pemerintah kabupaten Lebak mengingat 80% luas wilayah adalah hutan konservasi.
  • Dukungan pengelolaan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) di Ciujung, Climan, Cileimber dan Cibama mengingat banjir yang terus berulang.
  • Isu aktual kehutanan menyangkut reforma agraria dan perhutanan sosial tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
  • Reforma agraria itu dari hutan dilepas lalu diredistribusi ada yang sumbernya dan ada yang sumber tanahnya.
  • Hutan sosial itu masyarakatnya ada di hutan lindung dan di hutan konservasi misalnya hutan desa, luas hutan yang terluas di Kalimantan Tengah, Papua dan Riau.
  • Kalau kita berbicara re-distribusi lahan maka yang bermasalah seluruh Jawa kecuali DKI Jakarta.
  • Kalau forest cover tidak sampai 30% maka tidak boleh ada tanah yang dilepas karena di Jawa pakai program Hutan Sosial.
  • Daerah yang padat selain Jawa yaitu Sumatera Utara dan Sulawesi selatan untuk daerah reforma agraria.
  • Kita perlu melakukan revitalisasi lembaga masyarakat hutan desa agar masyarakat bisa produktif.
  • Prinsip-prinsi penerapan tora yaitu tanah dilepas dari kawasan hutan negara menjadi hak, ada satuan luas dan pelepasan hutan kepada Kepala Keluarga (KK) sesuai dengan kepentingan umum.
  • Hutan sosial berbeda dari reformasi agraria karena hutan sosial hanya diberikan hak kelolanya saja.
  • Hutan sosial yang ada di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Riau memiliki angka yang besar.
  • Untuk kelembagaan hutan sosial sudah ada realiasi 850 ribu hektar, dahulu pernah ada pemberdayaan tapi sekarang konsepnya lebih utuh dengan segala sinergi dukungan.
  • Hutan sosial dalam penetapan hutan adat diantaranya berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, Aceh, Kalimantan Utara dan sebagainya.
  • Di tahun 2010 - 2015 ada perubahan land cover menjadi lahan terbuka.
  • Terkait aspek penegakan hukum, penanganan kasus pelanggaran terhadap hutan dan lahan sudah ada 7 kasus.
  • Penyelesaian sengketa melalui perdata sudah terlihat kemudian melalui pengadilan sudah ada gugatannya seperti kasus Jatim Jaya perkasa.
  • Terkait aspek penegakan hukum saat ini penanganan kasus pelanggaran kawasan hutan tahun 2015 ada 48 kasus, tahun 2016 ada 217 kasus dan 2017 ada 41 kasus.
  • Peristiwa 4 Maret pukul 12:00 waktu setempat Kapal dengan nahkoda Inggris rencana menuju Bitung kapal kandas menabrak karam sedalam 5 meter dan luasan kerusakaan trumbu karang adalah 18 m2.
  • Pemulihan terumbu karang di Raja Ampat bisa sampai 100 tahun karena karangnya pecah.
  • Pada tanggal 21 maret 2017 rapat dengan Menteri Koodinator bidang Kemaritiman ada 18 ribu meter persegi terumbu karang yang rusak.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan