Rangkuman Terkait
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Isu-Isu Aktual – Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN I dan Rapat Dengar Pendapat bersama Direksi PT. PLN Persero, PT. Pertamina Persero, dan PT. PGN Tbk.
Tanggal Rapat: 3 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 8 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk
Pada 3 Februari 2020, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN dan Rapat Dengar Pendapat bersama PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero), dan PT. PGN Tbk. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Aria Bima dari fraksi PDI-Perjuangan dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 10:34 WIB.
Rapat ini diadakan dengan maksud mengetahui ketersediaan energi, Energi Baru Terbarukan (EBT), strategi di bidang energi dalam misi nasional dan menjawab tantangan isu energi nasional sehingga ketahanan energi Indonesia pada masa mendatang akan memadai.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN I
- Ada dua hal yang sedang dibangun untuk strategi jangka panjang yaitu (1) energi security yaitu ketersediaan, kejangkauan dan kesinambungan energi serta (2) transisi sistem energi.
Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero
- Bergabung dengan BUMN untuk melakukan tugas yaitu menerangi negeri ini dan bersatu padu untuk membawa PLN lebih baik.
- Overview PLN selama 2019 yakni :
- Kapasitas pembangkit : 62.833 MW
- Jumlah pelanggan PLN : 75,70 juta
- Daya tersambung pelanggan : 138.077 MVA
- Panjang transmisi : 58.959 Kms
- Gardu Induk : 144.408 MVA
- Bauran Energi Baru Terbarukan : 12%
Direksi PT. Pertamina Persero
- Highlight kinerja Pertamina
- Produksi migas secara total mengalami peningkatan sebesar 14% dalam tiga tahun terakhir.
- Untuk produksi geothermal, Pertamina berkomitmen mendukung energi terbarukan dengan meningkatkan kapasitas dan produksi geothermal.
- Sementara penjualan produk fuel dan non-fuel (juta KL), dengan strategi pemasaran dan loyalty program penjualan produk terus mengalami peningkatan sekaligus melakukan upaya efisiensi beban subsidi dnegan product sifting BBM bersubsidi ke BBM non-subsidi.
- Produksi kilang, total intake dan output kilang hampir mencapai 1 juta barel per hari untuk mendukung kebutuhan nasional. Dengan capaian total yield output yang optimal, kilang Pertamina telah mendukung penurunan volume impor crude dan produk seperti solar dan avtur.
- Upaya penurunan impor (juta barel) melalui Pertamina mendukung program Pemerintah dalam rangka menurunkan angka impor produk dengan melakukan optimalisasi penggunaan crude domestik dan produksi kilang.
- Pertamina memiliki visi sebagai world class energy company. Saat ini, kinerja keuangan perusahaan terus meningkat dimana revenue dalam tiga
tahun terakhir tumbuh sebesar 7% sejalan dengan target 2025 Pertamina menjadi top 100 Global Fortune. - Semua kilang yang ada di Indonesia adalah milik Pertamina yang intake dan output hampir mencapai 1 juta barrel/hari untuk mendukung kebutuhan nasional. Dengan capaian total yield output yang optimal, maka kilang Pertamina telah mendukung pengurangan volume impor crude dan produk seperti solar dan avtur.
- Di Bontang, Kalimantan Timur akan ada pembangunan kilang dengan kapasitas produksi 300 ribu barel/hari dan terintegrasi dengan Petrokimia.
Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk
- Saat ini, status PT. PGN Tbk adalah subholding Pertamina. Semua bisnis gas di Pertamina akan dikerjakan oleh PGN dan menunggu pengalihan bisnis Liquefield Natural Gas (LNG) dari Pertamina ke PGN.
- PT. PGN Tbk saat ini melayani :
- 17 capaian provinsi
- 96% penguasaan infrastruktur
- 89% market share niaga gas
- Dalam lima tahun terakhir, keuangan PT. PGN Tbk masih positif namun mengalami penurunan pada 2019 disebabkan oleh ;
- Kenaikan HPP dari hulu sebesar 3% per tahun.
- Pemakaian gas oleh industri masih rendah.
- Pemberian harga khusus kepala PLN untuk mendukung penurunan biaya pokok produksi PLN.
- PT. PGN Tbk tidak melakukan penyesuaian harga jual gas bumi.
- Rencana strategis sub holding gas adalah PT. PGN Tbk menjalankan peran baru sebagai sub holding gas yang mengelola bisnis gas terintergrasi meliputi gas pipa CNG dan LNG. Untuk mencapai bauran energi, PT. PGN Tbk telah menetapkan target strategis 2019 s.d 2024 sebagai berikut :
- Penguatan dan perluasan bisnis hilir gas (gas pipa, CNG, LNG) domestik.
- Restrukturisasi bisnis dan portfolio.
- Sinergi bisnis (holding group BUMN, global player, swasta).
- Ekspansi bisnis internasional.
- Upaya PT. PGN Tbk untuk mendukung penurunan harga gas industri tertentu sesua Perpres 40/2016 sebagai berikut:
- Melakukan efisiensi internal untuk menurunkan biaya transmisi dan distribusi gas melalui penghematan Capex dan Opex.
- Mengusulkan penurunan harga gas hulu kepada Pemerintah dan pemberian DMO gas sesuai kebutuhan volume penyaluran gas dan harga khusus.
- Mengusulkan untuk penghapusan PPN yang menjadi beban perusahaan karena tidak bisa dikreditkan kepada Pemerintah.
- Mengusulkan untuk penghapusan iuran kegiatan usaha gas bumi dimana akan dioptimalkan untuk membangun infrastruktur gas.
- Melakukan konsultasi dengan Kementerian ESDM dan BUMN untuk pelaksanaan Perpres 40/2016 tersebut.
- Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) saat ini sebanyak 500 ribu sambungan. Pada 2020, akan ada jargas APBN 266 ribu dan jargas komersial 50 ribu. Target pembangunan di 2025 ada 4,7 juta sambungan rumah tangga sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
- Dukungan yang diharapkan adalah:
- Pemberian penugasan dan DMO gas untuk alokasi jangka panjang dengan volume sesuai kebutuhan penyaluran gas dan harga khusus.
- Penugasan kepada PGN untuk pembangunan jaringan pipa gas secara Nasional untuk mendukung konektivitas jaringan gas bumi nasional.
- Dukungan menjaga kinerja keuangan melalui margin usaha yang baik sehingga PGN mampu secara mandiri melakukan investasi di bidang hilir serta memberikan kontribusi yang meningkat (deviden, pajak, serta program CSR) yang baik kepada Negara dan masyarakat.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)