Rangkuman Terkait
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Anggaran, Sasaran Pelaksanaan dan Satuan Kerja – Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama RI
Tanggal Rapat: 10 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 24 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kementerian Agama RI
Pada 10 Februari 2020, Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI mengenai anggaran, sasaran pelaksanaan dan satuan kerja. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Marwan Dasopang dari fraksi PKB dapil Sumatera Utara 2 pukul 15:35 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kementerian Agama RI
- Data keagamaan Kristen adalah :
- Jumlah pemeluk umat Kristen : 18.620.000 jiwa
- Jumlah sinode : 324 sinode.
- Jumlah gereja : 65.010 gereja.
- Target dari Ditjen Bimas Kristen adalah :
- Peningkatan kualitas kesalehan umat Kristen.
- Peningkatan kualitas layanan dan penyediaan layanan keagamaan yang adil dan merata untuk seluruh umat Kristen.
- Penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama.
- Peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya ekonomi umat dan keagamaan.
- Peningkatan kualitas tata kelola Kementerian Agama RI yang efektif dan akuntabel.
- Penguatan produktivitas dan daya saing pendidikan.
- Peningkatan kualitas pengelolaan dan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan keagamaan.
- Perluasan akses pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan keagamaan yang merata.
- Usulan tambahan TA 2020 program bimbingan masyarakat Kristen yaitu Rp 340.618.420.000
- Masalah aktual yang terjadi adalah :
- Belum ada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) penyelenggara sertifikasi dosen dimana hanya satu PTKK penyelenggaraan pendidikan profesi guru.
- Percepatan pembangunan di Papua.
- Belum ada lembaga pendidikan keagamaan Kristen yang dikelola oleh Pemerintah/Ditjen Bimas Kristen.
- Terbatasnya PTKK yang terakreditasi di dalam negeri untuk menyelenggarakan program doktoral.
- PTKK yang di bawah binaan Ditjen Bimas Kristen masih banyak yang belum terakreditasi BAN-PT.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik Kementerian Agama RI
- Sasaran program 2020 :
- Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Katolik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditujukan kepada peserta didik di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada peserta didik.
- Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat Katolik dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Katolik sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya dan beribadah dengan baik, khusyuk, dan nyaman.
- Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat Katolik dalam menghadapi berbagai krisis.
- Menciptakan harmoni sosial dalam kehidupan intern umat Katolik dan antar umat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana damai dan tentram.
- Anggaran untuk Ditjen Bimas Katolik pada 2020 adalah Rp 884.926.735,00
- Masalah aktual yakni :
- Kegiatan Pagelaran Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional Kedua sebesar Rp 70.000.000.000
- Penyelenggaraan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia sebesar Rp 500.000.000
- Tunjangan penyuluh agama Katolik Non-PNS baru 7 bulan dialokasikan masih kekurangan untuk lima bulan sebesar Rp 20.210.000.000
- Penyelenggaraan fungsi pendidikan sebesar Rp 211.181.625.000
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kementerian Agama RI
- Belanja pegawai operasional meliputi pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada 1.070 pegawai Ditjen Bimas Buddha yang tersebar di seluruh Indonesia.
- Belanja barang operasional meliputi pembiayaan operasional kantor dan darana pemeliharaan kendaraan operasional, perjalanan dinas, langganan daya dari jauh serta berbagai kegiatan operasional lainnya.
- Pembiayaan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Buddha.
- Masalah aktual yakni :
- Pengembangan SDM dan PTK Buddha.
- Review PP Nomor 55 Tahun 2017 dalam rangka memperluas akses pendidikan dan peningkatan life skill.
- Penyelenggaran event Svayamvara Tripitaka Gatha 2020 membutuhkan anggaran.
- Komunitas umat Buddha penggiat budaya sebagai upaya menguatkan penyealrasan agama dan budaya belum banyak terbentuk.
- Ketersediaan literasi keagamaan terbatas.
- Usulan tambahan anggaran Rp 36.700.000 untuk:
- Bantuan rumah ibadah yang bersih dan sehat.
- Penyelenggaraan event Svayamvara Tripitaka Gatha 2020
- Seleksi Svayamvara Tripitaka Gatha tingkat daerah.
- Bimbingan perkawinan melalui pembinaan keluarga Hitasukhaya.
- Penguatan Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha.
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kementerian Agama RI
- Sasaran program :
- Meningkatnya partisipasi pendidikan agama dan keagamaan Hindu.
- Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan Hindu.
- Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Hindu.
- Menguatnya karakter siswa yang memuat nilai religiusitas, budi pekerti dan sikap moderat.
- Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat.
- Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berwawasan moderat.
- Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama.
- Meningkatnya ekspresi budaya bernafas agama.
- Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan.
- Meningkatnya penerimaan dana sosial keagamaan.
- Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Bimas Hindu yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- Alokasi dana yang dimiliki pada 2020 sebesar Rp750.797.881.000
- Masalah /isu aktual :
- Guru akan pensiun.
- Sarana dan prasarana PTKH belum memadai.
- Sarana dan prasarana Pasraman belum memadai.
- SDM prodi langka masih minim.
- Belum ada follow up kerja sama luar negeri di PTKH.
- Proses pembelajaran masih konvensional.
- Akreditasi prodi maupun lembaga belum mencapai target.
- Anggaran Kitab Suci belum memadai.
- Belum tersedia anggaran Utsawa Dharma Gita.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI