Abdul Kharis (fraksi PKS, dapil Jawa Tengah 5) membacakan DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

• DIM 44
  • Pasal 6: Pemilik Data Pribadi berhak mengakses Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    • Usulan perubahan fraksi
      • PDIP: subjek data pribadi berhak mengakses data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      • Golkar: tetap.
      • Gerindra: tetap.
      • Nasdem: -
      • PKB: pemilik data pribadi berhak mengakses dan memperoleh salinan atas data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      • Demokrat: -
      • PKS: tetap.
      • PAN: pemilik data pribadi berhak mengakses dan memperoleh salinan atas data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      • PPP: tetap. Subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pasal 7: Pemilik Data Pribadi memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    • Usulan perubahan fraksi
      • PDIP: Subjek data pribadi berhak memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
      • Golkar: tetap.
      • Gerindra: tetap.
      • Nasdem: -
      • PKB: pemilik data pribadi di samping berhak mengakses data pribadi miliknya, juga berhak mendapatkan salinannya jika yang bersangkutan membutuhkan; pengendali dan pemroses data pribadi berkewajiban memenuhi hak kepada pemilik data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 4 s/d 14 tanpa memungut biaya.
      • Demokrat: -
      • PKS: tetap.
      • PAN: tetap.
      • PPP: tetap.
  • Pasal 8: Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya.
    • Usulan perubahan fraksi
      • PDIP: subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya.
      • Golkar: tetap.
      • Gerindra: tetap.
      • Nasdem: -
      • PKB: tetap.
      • Demokrat: Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya dan berhak mendapat laporan hasil dari pemrosesan, menghapus, dan/atau pemusnahan Data Pribadi miliknya.
      • PKS: tetap.
      • PAN: tetap.
      • PPP: di akhir di tambah kata “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
• Frasa “miliknya" dalam Pasal 6, 7, 8 diubah menjadi “tentang dirinya”, berlaku untuk pasal setelahnya.
• DIM 46
  • Pasal 8: Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memudahkan Data Pribadi miliknya.
    • Usulan perubahan fraksi
      • PDIP: subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memudahkan Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan.
      • Golkar: tetap.
      • Gerindra: tetap.
      • Nasdem: -
      • PKB: tetap.
      • Demokrat: Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memudahkan Data Pribadi miliknya dan berhak mendapat laporan hasil dari pemrosesan, menghapus, dan/atau pemusnahan Data Pribadi miliknya.
      • PKS: tetap.
      • PAN: tetap.
      • PPP: di akhir di tambah kata “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
• DIM 47
  • Pasal 9: Pemilik Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
    • Usulan perubahan fraksi
      • PDIP: subjek data pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
      • Golkar: tetap.
      • Gerindra: tetap.
      • Nasdem: -
      • PKB: tetap.
      • Demokrat: -
      • PKS: tetap.
      • PAN: tetap.
      • PPP: tetap.
• DIM 48
  • Pasal 10: Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya mendasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (profiling).
    • Usulan perubahan fraksi
      • PDIP: subjek data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya mendasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (profiling).
      • Golkar: tetap.
      • Gerindra: tetap.
      • Nasdem: -
      • PKB: tetap.
      • Demokrat: -
      • PKS: tetap.
      • PAN: Pemilik Data Pribadi berhak untuk menolak dan/atau berkeberatan atas tindakan pengintaian dan/atau pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (profiling).
      • PPP: tetap.
• DIM 49
  • Pasal 11: Pemilik Data Pribadi berhak memilih pemrosesan Data Pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu.
    • Usulan perubahan fraksi
      • PDIP: subjek data pribadi berhak untuk memiliki atau tidak memilih pemrosesan data pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu.
      • Golkar: tetap.
      • Gerindra: tetap.
      • Nasdem: -
      • PKB: tetap.
      • Demokrat: Pemilik Data Pribadi berhak untuk memberikan persetujuan atas Data Pribadinya untuk dijadikan agregat untuk tujuan tertentu.
      • PKS: tetap.
      • PAN: tetap.
      • PPP: tetap.
• DIM 50 ditunda.
• DIM 51
  • Pasal 13: Pemilik Data Pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Usulan perubahan fraksi
      • PDIP: subjek data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      • Golkar: tetap.
      • Gerindra: tetap.
      • Nasdem: -
      • PKB: tetap.
      • Demokrat: -
      • PKS: tetap.
      • PAN: tetap.
      • PPP: pemilik data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terdapat keputusan hukum yang mengikat dari lembaga yang berwenang.
• DIM 52
  • Pasal 14: pemilik data pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi miliknya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik atau perangkat keras yang digunakan dalam interoperabilitas antar sistem elektronik.
    • Usulan perubahan fraksi
      • PDIP: subjek data pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi miliknya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik atau perangkat keras yang digunakan dalam interoperabilitas antar sistem elektronik.
      • Golkar: tetap.
      • Gerindra: tetap.
      • Nasdem: -
      • PKB: tetap.
      • Demokrat: -
      • PKS: tetap.
      • PAN: tetap.
      • PPP: tetap.