Rangkuman Terkait
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19 - Raker (Virtual) Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
- Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
- Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas
- Kinerja Pengawasan Jasa Keuangan, Lanjutan dari Rapat Kerja (Raker) Tanggal 22 Januari 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja Perusahaan - Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TASPEN
- Kinerja Keuangan - RDP Komisi 11 DPR RI dengan PT. Asabri
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBNP 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Tanggal Rapat: 7 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 10 Apr 2021,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Pada 7 Juni 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBNP 2016. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Ahmadi Noor Supit dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1 pada pukul 17.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: pasardana.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
BPS
- Jika Indonesia memiliki 70 juta rumah tangga dihitung dari yang terbesar ke yang terkecil dan 40% terbawah sebesar 28,7 juta rumah tangga.
- Evaluasi dengan ekonomi makro nanti basis datanya akan kita update yang datanya dari basis data terpadu.
Menteri Keuangan
- Kalau melihat komponen Produk Domestik Bruto (PDB) konsumsi rumah tangga memang ada pelepasan daya beli dan konsumsi.
- Ini terjadi lonjakan yang cukup besar dalam perdagangan online justru yang tertinggal ini pajaknya.
- Kami akan segera memastikan perdagangan online dan real setara dan sama-sama dikenakan pajak.
- Investasi pemerintah kami berpendapat akan sama dengan yang kami rancang sebelumnya.
- Investasi swasta meskipun sudah bertumbuh, paket kebijakan ekonomi merupakan langkah perubahan ekonomi.
- Dalam hal untuk membaik lebih tinggi lagi terutama dari swasta masih tertahan.
- Kami memang khawatir teritori ini tidak tercapai, rasionalnya angka 5,3% harus dikaji lagi.
- Perhatian akan diberikan penuh oleh pemerintah penyesuaian harus ada pada supply and demand.
- Mayoritas utang ada pada surat berharga kita yang 10 tahun lamanya.
- Ada kemungkinan potensi penguatan tetap akan terus diperhatikan.
- Kita harus mempertimbangkan ada yang memperkuat dan memperlemah yang menjadi perhatian adalah defisit.
- Mengenai angka tax amnesty kami akan mengajak Direktorat Jenderal untuk mengawasi ini.
- Kalau asumsi diputuskan dalam bentuk range tentunya itu tidak akan mendapatkan APBNP karena kita memfokuskan pada satu angka.
- Dengan turunnya harga migas tentu memberikan dampak yang hampir Rp90 triliun rupiah.
- Indonesia telah habis masa edar satelit, jika tidak membayar maka lapak satelit kita akan digantikan.
- Kami melihat Rp13.500 dibandingkan minggu lalu yang membuat kita pesimis yang rupiah bisa menyentuh Rp13.600.
- Inflasi sendiri 4% adalah angka yang wajar walaupun ada bulan-bulan yang kritikal dan bulan desember, semoga angka 4% ini akan bisa terus kita jaga.
- Harus ada masa di mana pertumbuhan menjadi 5,5 atau 5,6%.
- Negara Malaysia tumbuh lebih besar dari kita tapi di triwulan satu mereka hanya tumbuh 4,3%.
- Di penerimaan APBN karena terpengaruh harga minyak, kalau harga rendah tentu tidak ada penggantinya.
- Pasti itulah dampak yang kemudian mempengaruhi penerimaan kita secara total.
- Kalau pemotongan belanja Rp250 triliun ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara langsung.
- Kita memotong pengeluaran daerah dan ada pemotongan pemerintah berupa pemotongan pembangunan gedung.
- Di Kementerian Pendidikan itu separuhnya adalah belanja operasional dan sebagian adalah yang tidak menjadi prioritas.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
- Wilayah yang tergantung pada SDA kita melihat terjadi peningkatan pengangguran yang cukup signifikan.
- Kita melihat penurunan penggangguran terbuka itu tidak meningkat ini merupakan dua hal menantang yang harus dihadapi.
- Kalau misalnya ada petikan upah harusnya ada range sehingga tidak membingungkan.
- Dalam hal untuk mendukung pariwisata misalnya memberikan bebas visa, hari ini Indonesia memberikan visa gratis untuk 100 negara.
- Hari ini infrastruktur yang dibangun swasta justru lebih murah, sehingga pemerintah mengupayakan agar tidak mengambil hal yang bisa dilakukan oleh swasta.
- Pada tahun 2016 Program Keluarga Harapan (PKH) dinaikan dari 3,5 juta menjadi 6 juta rumah tangga.
- Program yang dilakukan pemerintah yang tujuannya langsung kepada kemiskinan merupakan terget utama.
Bank Indonesia
- Pergerakan rupiah cukup stabil dan mengalami apresiasi, nilai tukar dipengaruhi faktor ekonomi domestik.
- Berkaitan sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 itu rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp13.439.
- Kondisi gejolak yang ada tidak bisa dihindarkan, karena adanya statement dari pejabat di Amerika apakah akan dinaikan.
- Sejauh ini di tahun 2016 dana asing yang masuk ke Indonesia Rp71,7 triliun untuk periode yang sama tahun lalu berkisar Rp40 triliun.
- Di APBNP itu diusulkan inflasi 4% sedangkan di APBN 4,7% yang bisa kita jelaskan bahwa dinamika perkonomian berubah cepat.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19 - Raker (Virtual) Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
- Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
- Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas
- Kinerja Pengawasan Jasa Keuangan, Lanjutan dari Rapat Kerja (Raker) Tanggal 22 Januari 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja Perusahaan - Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TASPEN
- Kinerja Keuangan - RDP Komisi 11 DPR RI dengan PT. Asabri