Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Indikator Asumsi Ekonomi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik
Tanggal Rapat: 29 Aug 2019, Ditulis Tanggal: 13 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Bank Indonesia
Pada 29 Agustus 2019, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik mengenai Indikator Asumsi Ekonomi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Markus dari Fraksi Golongan Karya dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 14:39 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI
- 82% total konsumsi lebih drive kelompok pendapatan menengah atas, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Pemerintah harus menjaga daya beli. Langkah-langkah menjaga gejolak harga kebutuhan pokok dan kelancaran pasokan barang maupun jumlah pasokan barang harus dijaga.
- Ekspor dikaitkan dengan kecenderungan pertumbuhan ekonomi ekspor mengalami negatif ditahun 2019. Dengan adanya kekhawatiran kelemahan ekonomi global, adanya tekanan pertumbuhan ekspor akan terjadi.
- Kementerian Keuangan berharap pertumbuhan ekspor tahun depan akan lebih baik dari zona negatif pada kuartal 1 dan 2.
- Tambahan modal untuk LPII, Kementerian Keuangan berharap bisa menembus pasar-pasar baru, agar dapat menciptakan pertumbuhan ekspor yang positif.
- Kementerian Keuangan akan terus mendesain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar sehat dan produktif.
- Memilik daya dorong, range 5 tahun terakhir belanja modal infrastruktur tidak secepatnya yang dibayangkan, dan Kementerian Keuangan sempat dengan Gubernur Bank Indonesia. Pada tahun 2014 belanja barang sangat banyak, tetapi belanja modal kurang efektif.
- Banyak faktor non uang dalam penyelesaian infrastruktur maupun dari sisi tanah atau desain proyek itu sendiri.
- Anggaran Pendapatan Belanja Negara itu untuk mendukung visi misi presiden, seperti pembagian kartu, percepatan penyelesaian 4 destinasi pariwisata.
- Reformasi perpajakan akan Kementerian Keuangan akselerasikan karena Kementerian Keuangan akan memperbaiki pondasi perpajakan Indonesia.
- Nanti akan ada dana kelurahan ditahun 2020, Kementerian Keuanganmengalokasikan dana kelurahan sebesar 3 T, untuk 8.221 kelurahan.
Kepala Bappenas
- Terkait upaya mengurangi kemiskinan, upaya Bappenas melalui indeks pola manusia pada tahum 2019 IPM kita 71,39% ditahun 2018, ditahun 2019 sebesar 71,98% Dan 2020 lewat dari 72% menju 72,5%.
- Dalam kesetaraan gender untuk mendukung SDGs, Bappenas akan mengeluarkan Keppres.
- Tingkat kemiskinan berdasarkan wilayah di indonesia tahun 2019 di perkotaan 6,69% dan di perdesaan 12,85%.
- Tingkat kemiskinan Indonesia masih dibawah dan harus berhadapan kerentanan yang tinggi karena separuh penduduk Indonesia adalah separuh kelas menengah.
- Rasio dini di perkotaan sudah adanya perbaikan.
- Dana kelurahan di Indonesia bisa mendorong untuk menurunkan ketimpangan di perkotaan karena dana desa sudah bisa menurunkan ketimpangan di desa.
- Tingkat ketimpangan sangat rendah, yang menjadi tugas pemerintah yang difokuskan oleh Bappenas bukan ditingkat ketimpangannya, tetapi ditingkat kemiskinan.
Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan sudah melakukan untuk di daerah pariwisata, dengan kredit pembelian tanah sudah diberikan dengan perjanjian dalam 1 tahun harus sudah dibuat.
- Dalam Pembangunan rumah untuk Aparatur Sipil Negara, Otoritas Jasa Keuangan memberikan dengan DP lebih murah dan untuk UMKM sudah memberikan pendampingan seperti perikanan, kelapa sawit sebagai pendukung ekspor sehigga itu yang akan dilakukan.
Kepala Badan Pusat Statistik
- Kepala Badan Pusat Statistik sangat setuju dengan hasil akhir dari asumsi makro adalah tercapainya pembangunan dan menentukan target pembangunan jangan terpaku di level nasional tetapi di level regional, salah satu tantangan di Indonesia kemiskinan dan ketimpangan adalah masalah provinsi kota dan Papua. nilai IPM di Papua memang kecil, tetapi bukan berarti di Papua tidak adanya penurunan kemiskinan.
- Pada tahun 2016 IPM di Papua mencapai 58,05. Masih tergolong rendah, sedangkan ditahun 2018 sebesar 0,06 sudah masuk dikatergori sedang.
- Bappenas sudah melakukan kebijakan spesifik di daerah, kemiskinan di papua di kotanya sebesar 4,26%, tetapi di desanya 4 kali lipat dikarenakan keadaan disana.
Bank Indonesia
- Bank Indonesia mendukung pemerintah dalam pengembangan UMKM dan menjaga harga makanan dan untuk mendorong ekspor.
- Melalui 46 kantor cabang BI yang teridi dari 806 UMKM, untuk cluster pangan seperti cabai beras bawang dll Bank Indonesia memberikan memberikan seperti kerajinan untuk di daerah.
- Bank Indonesia juga mendukung pemerintah dalam sinkronisasi bantuan berupa tunai maupun non tunai, dengan penyaluran PKH telah disalurkan pemerinath 4juta KPM, penarik fortopolio sehingga menguat.
- Adanya aliran modal asing masuk sebesar 177 T untuk ke saham dan surat-surat berharga. Walaupun ini bisa keluar masuk, tetapi ini bisa menjadi faktor utama.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar