Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Indikator Asumsi Ekonomi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik

Tanggal Rapat: 29 Aug 2019, Ditulis Tanggal: 13 May 2020,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Bank Indonesia

Pada 29 Agustus 2019, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik mengenai Indikator Asumsi Ekonomi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Markus dari Fraksi Golongan Karya dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 14:39 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI
  • 82% total konsumsi lebih drive kelompok pendapatan menengah atas, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Pemerintah harus menjaga daya beli. Langkah-langkah menjaga gejolak harga kebutuhan pokok dan kelancaran pasokan barang maupun jumlah pasokan barang harus dijaga.
  • Ekspor dikaitkan dengan kecenderungan pertumbuhan ekonomi ekspor mengalami negatif ditahun 2019. Dengan adanya kekhawatiran kelemahan ekonomi global, adanya tekanan pertumbuhan ekspor akan terjadi.
  • Kementerian Keuangan berharap pertumbuhan ekspor tahun depan akan lebih baik dari zona negatif pada kuartal 1 dan 2.
  • Tambahan modal untuk LPII, Kementerian Keuangan berharap bisa menembus pasar-pasar baru, agar dapat menciptakan pertumbuhan ekspor yang positif.
  • Kementerian Keuangan akan terus mendesain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar sehat dan produktif.
  • Memilik daya dorong, range 5 tahun terakhir belanja modal infrastruktur tidak secepatnya yang dibayangkan, dan Kementerian Keuangan sempat dengan Gubernur Bank Indonesia. Pada tahun 2014 belanja barang sangat banyak, tetapi belanja modal kurang efektif.
  • Banyak faktor non uang dalam penyelesaian infrastruktur maupun dari sisi tanah atau desain proyek itu sendiri.
  • Anggaran Pendapatan Belanja Negara itu untuk mendukung visi misi presiden, seperti pembagian kartu, percepatan penyelesaian 4 destinasi pariwisata.
  • Reformasi perpajakan akan Kementerian Keuangan akselerasikan karena Kementerian Keuangan akan memperbaiki pondasi perpajakan Indonesia.
  • Nanti akan ada dana kelurahan ditahun 2020, Kementerian Keuanganmengalokasikan dana kelurahan sebesar 3 T, untuk 8.221 kelurahan.

Kepala Bappenas
  • Terkait upaya mengurangi kemiskinan, upaya Bappenas melalui indeks pola manusia pada tahum 2019 IPM kita 71,39% ditahun 2018, ditahun 2019 sebesar 71,98% Dan 2020 lewat dari 72% menju 72,5%.
  • Dalam kesetaraan gender untuk mendukung SDGs, Bappenas akan mengeluarkan Keppres.
  • Tingkat kemiskinan berdasarkan wilayah di indonesia tahun 2019 di perkotaan 6,69% dan di perdesaan 12,85%.
  • Tingkat kemiskinan Indonesia masih dibawah dan harus berhadapan kerentanan yang tinggi karena separuh penduduk Indonesia adalah separuh kelas menengah.
  • Rasio dini di perkotaan sudah adanya perbaikan.
  • Dana kelurahan di Indonesia bisa mendorong untuk menurunkan ketimpangan di perkotaan karena dana desa sudah bisa menurunkan ketimpangan di desa.
  • Tingkat ketimpangan sangat rendah, yang menjadi tugas pemerintah yang difokuskan oleh Bappenas bukan ditingkat ketimpangannya, tetapi ditingkat kemiskinan.

Otoritas Jasa Keuangan
  • Otoritas Jasa Keuangan sudah melakukan untuk di daerah pariwisata, dengan kredit pembelian tanah sudah diberikan dengan perjanjian dalam 1 tahun harus sudah dibuat.
  • Dalam Pembangunan rumah untuk Aparatur Sipil Negara, Otoritas Jasa Keuangan memberikan dengan DP lebih murah dan untuk UMKM sudah memberikan pendampingan seperti perikanan, kelapa sawit sebagai pendukung ekspor sehigga itu yang akan dilakukan.

Kepala Badan Pusat Statistik
  • Kepala Badan Pusat Statistik sangat setuju dengan hasil akhir dari asumsi makro adalah tercapainya pembangunan dan menentukan target pembangunan jangan terpaku di level nasional tetapi di level regional, salah satu tantangan di Indonesia kemiskinan dan ketimpangan adalah masalah provinsi kota dan Papua. nilai IPM di Papua memang kecil, tetapi bukan berarti di Papua tidak adanya penurunan kemiskinan.
  • Pada tahun 2016 IPM di Papua mencapai 58,05. Masih tergolong rendah, sedangkan ditahun 2018 sebesar 0,06 sudah masuk dikatergori sedang.
  • Bappenas sudah melakukan kebijakan spesifik di daerah, kemiskinan di papua di kotanya sebesar 4,26%, tetapi di desanya 4 kali lipat dikarenakan keadaan disana.

Bank Indonesia
  • Bank Indonesia mendukung pemerintah dalam pengembangan UMKM dan menjaga harga makanan dan untuk mendorong ekspor.
  • Melalui 46 kantor cabang BI yang teridi dari 806 UMKM, untuk cluster pangan seperti cabai beras bawang dll Bank Indonesia memberikan memberikan seperti kerajinan untuk di daerah.
  • Bank Indonesia juga mendukung pemerintah dalam sinkronisasi bantuan berupa tunai maupun non tunai, dengan penyaluran PKH telah disalurkan pemerinath 4juta KPM, penarik fortopolio sehingga menguat.
  • Adanya aliran modal asing masuk sebesar 177 T untuk ke saham dan surat-surat berharga. Walaupun ini bisa keluar masuk, tetapi ini bisa menjadi faktor utama.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan