Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2018 — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK
Tanggal Rapat: 4 Dec 2017, Ditulis Tanggal: 22 Oct 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK
Pada 4 Desember 2017, Komisi 11 DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK tentang pertumbuhan kredit, penurunan daya beli dan penjelasan RKA OJK 2018. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Melchias Markus Mekeng dari fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Nusa Tenggara Timur 2 pukul 11:00 WIB. (ilustrasi: ANTARA)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK
- Kondisi perekonomian global menunjukan tanda-tanda pemulihan, walaupun harus ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Kondisi ekonomi domestik triwulan 5,06, targetnya akhir tahun mencapai 5,1 atau naik sedikit. Hal ini didorong oleh kinerja investasi dan konsumsi.
- Selanjutnya, terjadi surplus neraca pembayaran. Global kompetitif indeks Indonesia berada di posisi 41.
- Sektor jasa keuangan stabil karena didukung oleh likuiditas di Perbankan. Selain itu, permodalan perbankan pada Oktober juga sangat tinggi. Akses likuiditas sebesar Rp652 Triliun yang disimpan oleh BI dan Perbankan.
- Dana masyarakat tumbuh sebesar 6,73% dibanding tahun lalu yakni 6,45%. Bunga kredit rata-rata 11% turun menjadi empat basis point.
- Aset industri keuangan non-bank mengalami kenaikan dan kinerja pasar modal menunjukkan penguatan yang signifikan. Terkait kinerja pasar modal, di pasar saham, pertumbuhan di atas Rp6 ribu; peningkatan 14,05% dan net sale Rp64 Triliun. Investor domestik lebih dominan dalam peningkatan IHSG dan dana hasil yang dihimpun pasar modal sangat pesat.
- Pertumbuhan kredit konsumsi dan retail masih baik. OJK masih membutuhkan waktu 1-1,5 tahun untuk restruktur kredit.
- Pasar modal dan perbankan syariah tumbuh positif. Ekonomi dalam negeri akan tumbuh 5,2-5,6 pada 2018. Kredit dan DPK Perbankan akan tumbuh 10-11% dengan realisasi 8% pada 2018.
- Meskipun diperkirakan tumbuh positif pada 2018, OJK akan tetap waspada. Pertama, soal pembangunan infrastruktur berperan dalam pertumbuhan ekonomi namun APBN menipis. Selanjutnya, dengan adanya perkembangan finansial teknologi mendorong perlu dilakukan kajian dan kebijakan. Kajian dan kebijakan diperlukan untuk meminimalisir imbas negatif guna melindungi stabilitas dan konsumen.
- Tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah harapan di sektor keuangan terkait peningkatan akses keuangan masyarakat. Berikutnya, adalah maraknya penawaran investasi keuangan ilegal.
- Sepanjang 2017, OJK telah menerbitkan 57 peraturan OJK (POJK) dan 22 POJK di sektor perbankan serta satu POJK pada jasa keuangan.
- OJK telah melakukan pembiayaan infrastruktur lewat pasar modal. OJK juga mengeluarkan 16 emiten di bidang infrastruktur untuk fundraising. Selain itu, OJK melakukan pembiayaan sektor kelautan sebesar Rp27,6 Triliun dengan berikan asuransi pada 444.000 nelayan dan kapal.
- OJK memberikan proteksi pada satu juta petani yang mengalami gagal panen. OJK juga memberikan perlindungan pada 75 ribu ekor sapi.
- Selanjutnya, OJK melakukan laku pandai pada 11,8 juta nasabah. Untuk tabungan simpel ada Rp8,04 juta atau Rp1,63 Triliun.
- OJK memberikan fasilitasi lembaga UKM keuangan syariah yang sudah ada di salah satu pesantren.
- OJK melakukan optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, OJK membuka 19 gerai pusat edukasi UMKM di daerah serta meningkatkan investor hingga 73,7%.
- OJK berhasil meningkatkan investor saham sebagai bentuk dukungan literasi keuangan berbagai kegiatan edukasi serta literasi masyarakat.
- OJK membentuk satgas keuangan di 38 provinsi Indonesia. Sepanjang 2016-2017, satgas waspada investasi makin aktif meluncurkan Investasi Alat Portal (IAP).
- OJK akan mengembangkan sistem investasi terpadu, trading syariah dan perizinan terintegrasi agar cepat.
- OJK berkomitmen akan menjadi LPSK yang kredibel dan mampu melindungi konsumen dengan tujuan berkeadilan.
- Target dan fokus OJK pada 2018 yakni (1) pengawasan berbasis IT base; (2) penguatan pengaturan perizinan terintegrasi; (3) implementasi standar internasional yang cocok bagi kepentingan nasional; (4) reformasi KNP yang kuat dan berdaya saing; (5) mendorong efisiensi untuk industri keuangan yang berdaya saing; (6) mendorong keuangan syariah; (7) mendorong revitalisasi pasar modal: (8) mengurangi ketimpangan dengan akses keuangan inklusif; (9) efektifkan edukasi dan perlindungan konsumen.
- OJK membentuk enam dedikatif strategis yakni (1) tim financial technology; (2) tim pengembangan IT; (3) tim pasar modal; (4) tim reformasi perbankan; (5) tim penyederhanaan bisnis proses; dan (6) penyempurnaan sistem manajemen keuangan.
- Terkait RKA, OJK melakukan penyusunan dengan memperhatikan prinsip anggaran berbasis kinerja dan efisiensi. OJK juga melakukan pengelompokan anggaran yakni (1) biaya pengeluaran empat fungsi pokok OJK; (2) biaya pengadaan aset, IT, dll; (3) biaya kantor aset.
- Prognosa sumber penerimaan OJK 2017 sebesar Rp4 Triliun. Pada 2018, OJK mengajukan anggaran sebesar Rp4,9 Triliun.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar