Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kasus Pertanahan — Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI

Tanggal Rapat: 22 Nov 2017, Ditulis Tanggal: 14 Oct 2020,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

Pada 22 November 2017, Komisi 2 DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI tentang kasus pertanahan sosial. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Zainudin Amali dari fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Timur 11 pukul 11:17 WIB. (ilustrasi: republika.co.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
  • Kasus pertanahan yang terjadi akibat keteledoran pihak BPN seperti tidak keluarnya sertifikat. permasalahan sengketa tanah ini selalu melibatkan banyak pihak dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
  • Kementerian perlu melakukan MoU dengan K/L lain. Hal ini penting dalam rangka mencari penyelesaian karena banyak kait-mengkait masalah pertanahan.
  • Akhir tahun, BPN merencanakan akan keluarkan empat juta sertifikat. BPN kini lebih baik, transparan dan responsif.
  • Saat ini (2017), masalah yang menyita perhatian publik adalah kasus pertanahan di Karawang (persoalan dengan veteran). Kementerian mencoba selesaikan permasalahan di Karawang walaupun butuh waktu.
  • Tentang persoalan di Bali, hal yang menjadi permasalahan adalah aset BMN. Aset BMN ini memiliki prosedur yang sangat panjang. Sementara masalah Manggala di Makassar, masih butuh follow-up.
  • Soal kasus di Sarirejo Sumatra Utara, dapat diselesaikan termasuk tanah bekas PTPN II.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan