Rangkuman Terkait
- Tenaga Honorer dan Pertanahan - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum-Indonesia Menggugat, dan Saudara Rekson Sitorus
- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Masukan terhadap RUU IKN - Rapat Panja Komisi 2 dengan Pakar
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Tahun 2024 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PAN-RB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala KASN, Kepala ANRI, dan Kepala Ombudsman
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, dan lain-lain — Komisi 2 DDPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Kasus Pertanahan — Komisi 2 DPR-RI Audiensi dengan Perwakilan Masyarakat
- Permasalahan Pertanahan dan Tata Ruang di Ibu Kota Negara (IKN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN)
- Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Pembahasan Tingkat I 8 RUU tentang Provinsi (Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Kalteng, dan Bali) - Raker Komisi 2 dengan Mendagri dan Komite I DPD-RI
- Tiga Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembetukan Provinsi Papua Barat Daya — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Provinsi Papua Barat
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pengambilan Keputusan serta Penandatanganan Draft RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite DPD RI
- Masukan dan Pandangan terhadap 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah Papua, Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P)
- Masukan terkait 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua - RDP Komisi 2 dengan Gubernur Papua, Pimpinan MRP, dan Pimpinan DPRP
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah dan DPD-RI
- Penjelasan tentang RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah, Pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang 3 RUU Pembentukan Provinsi, dan Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) - Raker Komisi 2 dengan DPD-RI dan Pemerintah
- Tenaga Honorer - RDPU Komisi 2 dengan Ketua DPP Forum Pegawai Pemerintah Non-ASN dan Ketua FGHNLPSI PPPK Guru 2021
- Kepemiluan — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Direktur Eksekutif PUSKAPOL LPPSP FISIP UI, Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) dan Pimpinan Koalisi Masyarakat Sipil Kawai Pemilu 2024
- Laporan Timus dan Timsin, Laporan Ketua Panja, dan Pembicaraan Tingkat I terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI dan DPD RI
- Pembahasan DIM RUU 7 Provinsi (Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulbar, Sulteng, Sulsel, dan Sultra) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan DPD RI dan Tim Pemerintah
- a
- Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 – Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Masukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Persiapan Kunjungan Kerja — Komisi 2 DPR RI Rapat Koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Ombudsman RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Tanggal Rapat: 22 Oct 2018, Ditulis Tanggal: 1 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, BKN, Ombudsman RI, LAN RI, KPU, dan Bawaslu
Pada 22 Oktober 2018, Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Ombudsman RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang persiapan kunjungan kerja ke Lampung, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Rapat dibuka dan dipimpin oleh Herman Khaeron dari fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 8 pukul 14:37 WIB. (ilustrasi: republika.co.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Perwakilan Kementerian Sekretariat Negara RI
- Kementerian Sekretariat Negara RI menyambut baik inisiatif rapat koordinasi dan akan aktif selama mengikuti kunjungan kerja di tiga provinsi yakni Lampung, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
- Selama kunjungan kerja, Kementerian Sekretariat Negara RI akan menampung seluruh keluhan dan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait dalam rapat kabinet.
Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI
- Untuk kunjungan ke 3 provinsi, yaitu Lampung, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI sepakat dan menyanggupi untuk seluruh kegiatan kunjungan kerja.
- Masyarakat perlu diberikan sosialisasi terkait tanda batas lahan yang bersertifikat. Untuk kawasan hutan di Kalimantan, ada banyak hal yang perlu dijelaskan pada masyarakat agar tidak tersandera hukum. Sementara di Nusa Tenggara Timur, perlu edukasi untuk penggunaan lahan demi peningkatan ekonomi.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cukup optimis kalau kerjasama akan berjalan baik dan nantinya aspirasi yang ditampung selama kunjungan kerja dapat didiskusikan bersama-sama.
Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI
- Kementerian Dalam Negeri RI memegang fungsi pembinaan dan pengawasan untuk otonomi daerah melalui Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi sesuai kebijakan dari Pemerintah Pusat.
- Untuk ketiga provinsi yang menjadi objek kunjungan kerja yang dipimpin oleh gubernur baru (NTT dan Kalimantan Barat) serta gubernur petahana (Lampung), seluruh pelayanan terkait otonomi daerah sedang diintegrasikan dengan Online Single Submission (OSS) guna kemudahan dan perizinan.
- Untuk pelayanan publik, dapat dijadikan fokus selama kunjungan kerja berlangsung sehingga nantinya seluruh daerah dapat memberikan hal terbaik bagi masyarakat.
Perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
- Kunjungan kerja ini akan menjadi kesempatan baik untuk melihat implementasi kebijakan di daerah.
- Mengenai implementasi akuntabilitas menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi akuntabilitas di daerah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI akan menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan daerah termasuk pengadaan CPNS.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI akan meningkatkan akuntabilitas publik, inovasi dan kebijakan penanganan pengaduan secara nasional. Untuk selengkapnya, akan kami serahkan secara tertulis.
Perwakilan Badan Kepegawaian Nasional (BKN)
- Terkait objek kunjungan kerja, seluruh kantor pemerintahan daerah dapat dikunjungi mengingat penerimaan CPNS tahap pertama sedang dilaksanakan sejak 26 Oktober 2018.
- Untuk Lampung, Badan sedang melakukan peningkatan pelayanan di daerah sementara di NTT akan dilaksanakan pada 2019 mendatang. Keduanya dapat dijadikan sebagai objek kunjungan kerja.
- BKN akan membentuk tim untuk mendampingi Komisi 2 DPR RI dan hal detail lainnya disampaikan secara tertulis.
Perwakilan Ombudsman RI
- Ombudsman RI siap mengikuti kunjungan kerja ke tiga provinsi yang telah direncanakan. Pada prinsipnya, Ombudsman RI siap mendampingi dan bila ditemukan masalah, dapat dikonsultasikan dengan Komisi 2 DPR RI.
Perwakilan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI
- Melalui kunjungan kerja yang terorganisir, maka dapat meningkatkan fungsi lembaga negara yang efisien dan efektif.
- Lembaga Administrasi Negara RI bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya pencapaiannya adalah penyampaian inovasi guna kesejahteraan masyarakat.
- Lembaga Administrasi Negara RI memiliki lima tahapan untuk menjawab akuntabilitas kepada masyarakat. Kunjungan kerja ini menjadi sebuah kesempatan bagi LAN untuk menyosialisasikan kinerjanya kepada masyarakat.
Perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Berdasarkan hasil pemantauan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), masih ada daerah yang abai dan belum melaporkan sehingga kunjungan kerja ini dapat menjadi waktu baik untuk menyosialisasikan hal tersebut. Saat ini, Kalimantan Barat masih menempati posisi daerah yang minim pelaporan LHKPN.
- Sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilu 2019, KPU-Daerah sedang melakukan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas perbaikan yang telah diselesaikan pada 16 September 2018 lalu. Sebelumnya, telah dibentuk posko di tingkat kabupaten/kota untuk menghimpun masyarakat yang belum masuk dalam DPT.
- Untuk di Lampung, perekaman data belum selesai khususnya masyarakat adat dan para tahanan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai objek kunjungan kerja termasuk soal alat peraga kampanye.
Perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Badan Pengawas Pemilihan Umum fokus pada masalah sinkronisasi terkait data pemilih pemula dan sudah meninggal serta kepala daerah menggunakan fasilitas daerah demi kampanye. Seluruh permasalahan tersebut dapat dijadikan objek kunjungan kerja.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyelenggarakan pemungutan suara ulang di Nusa Tenggara Timur dan sudah melakukan pengecekan pelaksanaannya.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Tenaga Honorer dan Pertanahan - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum-Indonesia Menggugat, dan Saudara Rekson Sitorus
- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Masukan terhadap RUU IKN - Rapat Panja Komisi 2 dengan Pakar
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Tahun 2024 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PAN-RB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala KASN, Kepala ANRI, dan Kepala Ombudsman
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, dan lain-lain — Komisi 2 DDPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Kasus Pertanahan — Komisi 2 DPR-RI Audiensi dengan Perwakilan Masyarakat
- Permasalahan Pertanahan dan Tata Ruang di Ibu Kota Negara (IKN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN)
- Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Pembahasan Tingkat I 8 RUU tentang Provinsi (Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Kalteng, dan Bali) - Raker Komisi 2 dengan Mendagri dan Komite I DPD-RI
- Tiga Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembetukan Provinsi Papua Barat Daya — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Provinsi Papua Barat
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pengambilan Keputusan serta Penandatanganan Draft RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite DPD RI
- Masukan dan Pandangan terhadap 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah Papua, Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P)
- Masukan terkait 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua - RDP Komisi 2 dengan Gubernur Papua, Pimpinan MRP, dan Pimpinan DPRP
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah dan DPD-RI
- Penjelasan tentang RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah, Pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang 3 RUU Pembentukan Provinsi, dan Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) - Raker Komisi 2 dengan DPD-RI dan Pemerintah
- Tenaga Honorer - RDPU Komisi 2 dengan Ketua DPP Forum Pegawai Pemerintah Non-ASN dan Ketua FGHNLPSI PPPK Guru 2021
- Kepemiluan — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Direktur Eksekutif PUSKAPOL LPPSP FISIP UI, Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) dan Pimpinan Koalisi Masyarakat Sipil Kawai Pemilu 2024
- Laporan Timus dan Timsin, Laporan Ketua Panja, dan Pembicaraan Tingkat I terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI dan DPD RI
- Pembahasan DIM RUU 7 Provinsi (Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulbar, Sulteng, Sulsel, dan Sultra) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan DPD RI dan Tim Pemerintah
- a
- Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 – Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Masukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Pakar