Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional
Tanggal Rapat: 24 Oct 2017, Ditulis Tanggal: 5 Oct 2020,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Badan Narkotika Nasional (BNN)
Pada 24 Oktober 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional mengenai Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Bambang dari Fraksi Golongan Karya Jawa Tengah 7 pada pukul 17:04 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : liputan6.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tanggal 10 Oktober 2017 telah ditetapkan pagu anggaran sebesar 95 Triliun (bertambah 17 Triliun).
- Penetapan pagu anggaran tahun 2018, terpenuhi 69% dan belanja modal sebesar 30%.
- Usulan anggaran Polri tahun 2018 sebesar 136 Triliun dan pagu 2018 terpenuhi 60%.
- Hasil rapat pembahasan panitia pusat dan DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang RAPBN Tahun 2018 sebesar 95,031 Triliun dimana bertambah sekitar 17.21 Triliun, diantaranya :
- Dukungan manajemen : 38,375 Triliun.
- Sarana dan prasarana : 34 Triliun.
- Akuntabilitas : 483 Miliar.
- Litbang : 17,68 Miliar.
- Program pemeliharaan keamanan masyarakat : 9,458 Triliun.
- Penyelidikan dan penyidikan : 3,75 Triliun.
- 17,208 Triliun tambahan anggaran digunakan untuk agenda pemilu yang tahapan awalnya di 2018, agenda pilkada, agenda internasional.
- Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja barang yang mendukung kegiatan operasional Polri dan memperkuat penyidikan korupsi.
- Tambahan anggaran 2018 untuk :
- Kebutuhan belanja modal.
- Pengamanan pertemuan IMF-WB di Bali.
- Persiapan pengamanan pemilu.
- Untuk membangun fasilitas gedung di Papua Barat, Sulawesi Barat dan gedung-gedung yang rusak berat dan belum ada gedungnya.
- Untuk meningkatkan belanja modal dalam rangka peninggkatan keamanan pelayanan publik, pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan penanganan gejolak sosial.
- Polri mendapatkan alokasi anggaran PNPB, namun tidak berubah alokasi anggarannya.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Pagu indikatif tahun 2018 sebanyak Rp. 9.903.490.795.000.-
- Pagu anggaran tahun 2018 sebanyak Rp. 10.391.410.243.000.-
- Pagu alokasi anggaran tahun 2018 sebanyak Rp. 10.591.410.243.000.-
- Tambahan belanja tahun 2018 sebesar 200 Miliar. Pagu alokasi tahun 2018 untuk :
- Belanja pegawai: 4 Triliun.
- Belanja operasional: 1 Triliun.
- Dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 4 Triliun, barang operasional 1 Triliun, non operasional 1 Triliun dan PNBP 2Triliun.
- Dukungan manajemen dan teknis lainnya sebesar 2 Triliun.
- Program pelayanan hukum sebesar 2 Triliun. Peogram pembinaan hukum nasional sebesar 180 Miliar.
Kejaksaan Agung
- Berdasarkan surat Menteri Keuangan pagu indikatif Kejaksaan tahun 2018 sebesar 4,454 Triliun.
- Program peningkatan sarana dan prasaranan sebesar 130 Miliar.
- Anggaran :
- Akuntabilitas : 24 Miliar.
- Diklat: 98 Miliar.
- Penyelidikan: 84 Miliar.
- Penyelesaian perkara pidana umum : 343 Miliar.
- Alokasi anggaran 5,486 Miliar belum mencukupi seluruh program kegiatan di Kejaksaan. Masih ada kegiatan yang mendesak belum mendapat anggaran.
- Dengan Surat Jaksa Agung tanggal 8 September 2017 perihal tambahan anggaran diajukan dari APBN 4 Triliun.
- Hasil rapat panja belanja pemerintah pusat di Badan Anggaran Kejaksaan hanya dapat tambahan anggaran 900 Miliar.
- Tambahan anggaran untuk program :
- Dukungan manajemen : 3 Triliun.
- Pengawasan akuntabilitas : 25 Miliar.
- Diklat : 98 Miliar.
- Penyelidikan: 124 Miliar.
- Penyelesaian perkara umum: 646 Miliar.
- Perkara khusus, tindak pidana korupsi dan ham berat : 300 Miliar.
- Perkara perdata dan tata usaha negara : 22 Miliar.
- Total anggaran 6 Triliun.
- Tambahan anggaran 900 Miliar untuk program :
- Dukungan manajemen untuk perangkat bukti tilang : 39 Miliar.
- Biaya konsultasi : 5 Miliar.
- Pembangunan gedung pemulihan aset : 140 Miliar.
- Pengadaan komputer : 50 Miliar.
- Pengadaan mobil penyuluhan hukum keliling tahap 1 (262 unit) : 99 Miliar.
- Pengadaan mobil dinas: 154 Miliar.
- Pengadaan mobil tahanan 84 unit: 81 Miliar.
- Pengadaan SOP: 40 Miliar,
Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Pagu alokasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 1.732.033.274.000 dengan tambahan belanja prioritas sebesar 400 Miliar.
- Pagu alokasi Badan Narkotika Nasional tahun 2018 berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 10 Oktober 2017 hasil rapat Badan Aggaran sebesar 1,732 Triliun dan tambahan belanja 400 Miliar.
- Pembangunan akses jalan menuju LIDO, pembelian tanah untuk akses jalan menuju LIDO, tambahan anggaran pegawai dan belanja.
- Perlengkapan olahraga pegawai sebesar 6,5 Miliar. Jalan akses untuk komplek Badan Narkotika Nasional sebesar 7,65 Miliar.
- Peningkatan sarana dan prasaana diklat sebesar 20 Miliar. Pelatihan teknis dan fungsional sebesar 8 Miliar.
- Badan Narkotika Nasional masih melakukan penyesuaian anggaran 2018 alokasi masih dalam penyusunan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)