Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tanggal Rapat: 5 Jun 2018, Ditulis Tanggal: 27 Jul 2020,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada 5 Juni 2018, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Golongan Karya dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 13:15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : nasional.tempo.co)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Banyak dinamika, baik di tataran internasional, berakibat masalah terorisme, globalisasi, yang membuat hubungan negara semakin intens, kejahatan internasional juga semakin tinggi. Ada kegiatan penting dalam bentuk pesta demokrasi dan lain-lain.
  • Disamping permasalahan internal domestik, kejahatan konvensional, kejahatan yang berimplikasi kontigensi dan lain-lain.
  • Terkait layanan publik, Kepolisian Republik Indonesia berusaha meningkatkan hal tersebut, terutama berbasis pada teknologi. Saat ini sudah berbasis teknologi, Kepolisian Republik Indonesia harus ambil keuntungan dari hal tersebut. Lalu strategi pencegahan yang proaktif, jadi tidak semata-mata responsif ketika terjadi saja.
  • Terkait kejahatan dunia maya, human trafficking, penyebaran berita bohong, provokatif menjadi potensi konflik. Harus menjadi perhatian.
  • Rancangan Undang-Undang Terorisme tinggal menunggu diundangkan, ini memberikan keleluasaan bagai penegak hukum untuk melakukan manuver.
  • Seiring nawacita Presiden membangun dari pinggir, Kepolisian Republik Indonesia juga memperkuat Kepolisian Daerah terpencil, perbatasan, pulau terluar dan lain-lain. Otomatis Indonesia juga menjadi lebih kuat.
  • Salah satu visi yang dibuat dalam promoter adalah membangun profesionalisme untuk membentuk Kepolisian Republik Indonesia yang dipercaya.
  • Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, prioritas Kepolisian Republik Indonesia adalah stabilitas keamanan nasional dan sukseskan pemilu.
  • Ada 8 program dan 23 kegiatan di tahun 2019.
  • Pembangunan command center menjadi pusat kendali dan monitoring, target 5 paket. 3 lokasi ruang kepolisian untuk penerimaan masyarakat yang melapor dan pelayanan kepolisian.
  • Persiapan pendidikan pasca sarjana luar negeri, pengadaan komputer untuk tes rekrutmen, maupun pendidikan pengembangan.
  • Program kedua Proaktif gangguan kejahatan ada 4 kegiatan, yaitu:
    • Problem solving.
    • Integrasi Closed Circuit Television (CCTV) Pemda dengan command center Kepolisian Republik Indonesia.
    • Pengamanan unjuk rasa.
    • Sosialisasi tertib lalu lintas.
  • Program ketiga adalah gangguan kejahatan ketertiban masyarakat, yaitu :
    • Pemeriksaan visum dalam.
    • Penyelesaian tindak pidana orang.
    • Penyalahgunaan narkoba.
    • Tindak pidana korupsi.
  • Program pengamanan pemilu di 34 polisi daerah atau provinsi, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berbeda dengan pilkada yakni Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD).
  • Sasaran prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yaitu peningkatan kualitas kepolisian berbasis teknologi dengan memperbanyak layanan kepolisian dengan aplikasi dan teknologi informasi.
  • Terkait peningkatan fasilitas aparatur bertujuan untuk memperkuat kemampuan Kepolisian Republik Indonesia di perbatasan.
  • Kepolisian Republik Indonesia mengajukan permintaan anggaran sebesar 126,8 Triliun.
  • Sumber anggaran :
    • Rupiah murni : 63 Triliun.
    • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : 8,9 Triliun.
    • Badan Layanan Umum (BLU) : 1,3 Triliun.
  • Program peningkatan saran dan prasarana sebesar 13,5 Triliun.
  • Sasaran terdukung tugas Kepolisian Republik Indonesia dengan sarana dan prasarana.
  • Program penanggulangan untuk menghadapi kerusuhan masa, kejahatan terorganisir, bahan peledak dan konflik lainnya.
  • Setelah analisis dan exercise, pagu tersebut belum memenuhi kebutuhan Kepolisian Republik Indonesia. Akan berpengaruh pada peningkatan tunjangan Kepolisian Republik Indonesia yang meningkat 70%, disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
  • Kepolisian Republik Indonesia kekurangan belanja barang untuk fasilitas materil, lidik sidik tindak pidana, serta pembentukan pemenuhan polisi daerah baru, ada 4 polisi daerah dari tipe B ke A, otomatis ada penambahan anggaran.
  • Trilateral meeting suadh dilakukan dengan perlu tambahan sebesar 44,4 Triliun, diantaranya untuk :
    • Belanja pegawai : 6,7 Triliun.
    • Belanja barang ditambah 5 Triliun.
    • Belanja modal : 32,6 Triliun.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan